Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
28 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 36518

Bertemu OKI, Jokowi Berencana Bangun Pos Komunikasi

Jakarta, Aktual.co — Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan 32 negara hari ini membahas mengenai beberapa permasalahan besar yang terjadi di dunia. Diantaranya mengenai permasalahan di Palestina, terorisme dan radikalisme, serta konflik yang ada di suatu negara dan antarnegara. “Kami usulkan dibuat sebuah pos atau kontak grup yang akan membuat bangunan kerangka strategi komunikasi, dan bangunan cara-cara menindaklanjuti dari setiap pertemuan yang ada,” ujar Jokowi disela-sela Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015 di Media Center Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (22/4). Lebih lanjut dikatakan dia, rencana pembuatan sebuah pos tersebut telah disetujui oleh negara-negara islam yang tergabung. Menurutnya, mereka memberikan dukungan penuh agar permasalahan yang ada segera diselesaikan secara konkret melalui langkah-langkah yang juga konkret. “Ini realistas mestinya konflik-konflik baik dari suatu negara atau antarnegara peranan PBB harus cepat menengahi dan mencarikan solusi dan cepat memberikan mandat. Jangan sampai tanpa ada mandat ada yang melakukan sesuatu,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

DJP Imbau Perusahaan Asing Tidak Hindari Pajak

Jakarta, Aktual.co — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meminta perusahaan asing di Indonesia melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai aturan dan tidak melakukan upaya-upaya penghindaran.

Permintaan atau imbauan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito saat memberikan pidato kunci dalam acara diskusi dengan perwakilan perusahaan multinasional di Jakarta, Rabu (22/4). “Direktorat Jenderal Pajak mengharapkan para wajib pajak asing untuk dapat menjadi teladan (role models) dalam hal kepatuhan sukarela atas peraturan perpajakan,” katanya.

Sigit menjelaskan perusahaan penanaman modal asing dan multinasional yang beroperasi di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dan menyumbang kurang lebih 25 persen dari total penerimaan pajak pada 2014. Hal itu membuktikan perusahaan multinasional telah memegang peranan penting bagi pendanaan pembangunan nasional dan diharapkan ada peningkatan kontribusi serta kerja sama, terkait penerimaan pajak, yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Namun, menurut Sigit, masih ada perusahaan asing yang menggunakan skema-skema penghindaran pajak sehingga secara tidak langsung telah merugikan negara asal perusahaan tersebut maupun negara tujuan investasi. “Apabila penghindaran pajak terus berlangsung, maka persepsi ketidakadilan berpotensi mengurangi kepatuhan pajak sukarela dari wajib pajak yang lain,” tambahnya.

Untuk mencegah dan mengurangi penghindaran pajak, DJP melakukan pengumpulan dan analisis data serta informasi dari berbagai sumber termasuk dari instansi pemerintah, asosiasi industri dan sumber data lainnya. “Selain itu, DJP juga secara aktif turut serta dalam skema pertukaran informasi dengan negara-negara lain,” ujar Sigit.

Saat ini, G20 dan OECD sedang mengembangkan platform pertukaran informasi secara otomatis untuk mengurangi praktik penghindaran pajak termasuk praktik yang dikenal sebagai Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Otoritas perpajakan di seluruh dunia juga sedang mengembangkan standar global untuk pertukaran informasi keuangan yang sangat membantu dalam mengawasi kepatuhan perpajakan.

Secara keseluruhan, Sigit memastikan Direktorat Jenderal Pajak akan berupaya meningkatkan pelayanan dan pengawasan atas kepatuhan perpajakan melalui dukungan data dan analisis yang solid.

Artikel ini ditulis oleh:

Penangkapan Jaringan Narkoba Internasional

Penyidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya merilis hasil penangkapan dua orang tersangka jaringan pengedar Narkoba Internasional di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (22/4/2015). Tersangka pengedar narkoba jaringan internasional ini seorang wanita berkewarganegaraan Indonensia (WNI) berinsial AIH (35) dan AEC (45) berkewarganegaraan Nigeria. Polisi sempat menyita barang bukti 200 gram dan 2 kg shabu atau setara dengan 3 miliar Rupiah, yang dikemas didalam bungkus wafer biskuit dan bungkus kopi. AKTUAL/MUNZIR

Kerjasama Pembibitan Sapi di NTT, DKI Siapkan 20 Miliar

Jakarta, Aktual.co —Dana sebesar Rp 20 miliar disiapkan Pemprov DKI untuk memberdayakan kelompok peternak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai tindak lanjut perjanjian kerja sama antara kedua provinsi yang ditandatangani 20 Desember 2014 lalu.
Disampaikan Gubernur NTT Frans Lebu Raya dana tersebut dialokasikan untuk sentralisasi pembibitan di instalasi Lili, Kabupaten Kupang dan pemberdayaan kelompok masyarakat melalui penggemukan pola inti plasma.
Menurutnya, untuk sentralisasi pembibitan dipersiapkan 1.000 ekor sapi betina bibit dan 100 ekor jantan bibit. Sedangkan untuk penggemukan 1.000 ekor bakalan jantan di 20 kelompok peternak di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang.
“Selain itu sentralisasi pembibitan dan penggemukan untuk pemberdayaan masyarakat di 75 kelompok peternak binaan dengan alokasi 1.500 ekor betina bibit, 150 ekor jantan bibit dan 1.500 ekor jantan bakalan penggemukan,” ujar dia di rapat kerja dengan DPRD NTT, di Kupang, Rabu (22/4).
Dia menuturkan Dinas Peternakan Provinsi NTT tengah mempersiapkan kelompok peternak yang tersebar di lima kabupaten sedaratan Timor yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu.
Nantinya, sambung Lebu Raya, setiap kelompok mendapat 20 ekor betina bibit, dua ekor jantan bibit dan 20 ekor bakalan penggemukan. Selain itu, setiap kelompok diwajibkan menyiapkan kebun hijauan makan ternak dua hektare.
“Mendukung kerja sama tersebut, Pemprov NTT juga sudah mengalokasikan dana sebesar Rp16,5 miliar dalam APBD Tahun 2015 dalam rangka upaya percepatan pengembangan ternak sapi di daerah ini,” paparnya.
Selain itu, tambahnya, pemerintah pusat juga mengalokasikan dana APBN sebesar Rp56 miliar guna mendukung percepatan pengembangan ternak sapi di NTT, sebagai salah satu daerah penyanggah kebutuhan daging nasional.
Gubernur menyebut hingga Maret tahun ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah mengirim 1.642 ekor sapi ke luar daerah dari kuota yang ditetapkan sebanyak 49.000 lebih.
Dia menjelaskan, selama bulan Januari tidak ada pengiriman. Pada Februari pengiriman 250 ekor dan Maret 1.392 ekor. Jadi total yang terkirim sebanyak 1.642 ekor.
Menurutnya, sapi yang dikirim itu semuanya jantan sementara pengiriman sapi betina khususnya betina produktif tidak dizinkan. Namun larangan menjadi kewenangan Dinas Peternakan. Pihaknya hanya mengeluarkan izin untuk pengiriman ke luar daerah.
“Kami mengeluarkan izin sesuai kuota yang ditetapkan. Apabila kuotanya sudah habis, pihaknya tidak akan mengeluarkan lagi izin. Kuota per kabupaten juga sudah diatur sehingga tidak boleh ada yang melampaui,” ujarnya.
Kotan mengatakan, kuota tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, kuota pengiriman sebanyak 55 ribu ekor. Tahun ini mengalami penurunan menjadi 49 ribu lebih.
Mengenai ada kelebihan pengiriam seperti terjadi tahun lalu, dia menegaskan, bila terjadi over kuota, itu di luar tanggung jawab pihaknya. Sebab, pihaknya hanya memberikan izin sesuai kuota yang diberikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Penyidik KPK Akui Banyak Saksi Swie Teng Rubah BAP

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Edi Wahyu Susilo mengatakan, terdapat beberapa saksi yang dihadirkan dalam sidang terdakwa Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng telah merubah keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Edi yang dijadikan saksi untuk Swie Teng mengatakan, beberapa keterangan yang diubah terkait dengan kepemilikan PT Brilliant Perdana Saksi (PT BPS). Adapun saksi-saksi yang meralat BAP-nya, yakni Roselly Tjung dan Ko Yohannes.
“Ada (yang mengubah BAP), saksi-saksi yang terkait proses transfer uang dan PT BPS dimiliki Haryadi Kumala,” kata Edi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (22/4).
Lebih jauh disampaikan Edi, saat Haryadi Kumala atau Asie, pulang dari luar negeri dan dikonfrontir dengan saksi-saksi tersebut, mereka menyebut nama Haryadi sebagai pemilik PT BPS karena diminta oleh Swie Teng.
“Di depan Haryadi sendiri mereka mengaku atas permintaan Cahyadi Kumala,” kata dia.
PT BPS sendiri merupakan anak perusahaan yang dimiliki oleh Swie Teng, Sentul City. Bukan hanya kepada Roselly dan Ko Yohannes, Swie Teng meminta para saksi untuk memberikan keterangan palsu.
Sebelumnya, melalui pengacaranya, Swie Teng juga pernah meminta istri Yohan Yap untuk mengaburkan catatan uang suap ke Rachmat Yasin menjadi uang transaksi jual-beli tanah dari PT BPS ke perusahaan tempatnya bekerja, PT Multihouse Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

BG Jadi Wakapolri, Ini Tanggapan Jokowi

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo pun memberikan tanggapannya atas dilantiknya Komjen pol Budi Gunawan menjadi wakapolri.
“Sudah bertemu saya perintahkan kepada Kapolri untuk melakukan konsolidasi kelembagaan dan saya memberikan kesempatan pada Kapolri memperkuat kinerja Polri,” ujar Jokowi disela-sela Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015, di Media Center Jakarta Convention Center, Rabu (22/4). Lebih lanjut, Jokowi memerintahkan Kapolri untuk perbaiki kelembagaan Polri untuk menjadi lebih baik. 
“Sudah saya perintahkan perbaiki kelembagaan mekanisme kerja internal dan juga pengawasan dan pembentukan sumberdaya manusia yang ada,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

1...36,51736,51836,519...43,122Halaman 36,518 dari 43,122

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya