Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Tjahjo Kumolo berpendapat nama Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) harus direhabilitasi. Hal itu sejalan dengan pelantikan BG sebagai Wakil Kepala Polri di Gedung Rupatama Polri, sekitar pukul 14.00 Wib.
“Menurut saya, harus direhabilitasi namanya. Secara hukum dia (BG) clean and clear,” kata Tjahyo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (22/4).
Tjahjo yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI menekankan, pelantikan BG sebagai Wakapolri secara langsung membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak tersangkut masalah hukum. Sebagai negara hukum itu sendiri maka selayaknya BG dibersihkan namanya.
Sejak awal, Presiden Joko Widodo disampaikan dia sebenarnya sudah memberikan peringatan. Yakni urusan kepangkatan bintang tiga, Wakapolri sepenuhnya kewenangan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) yang dipimpin Kapolri.
Nah, siapapun yang dipilih Wanjakti baik dari bintang tiga maupun bintang dua itu berada ditangan Kapolri. Informasi yang diperoleh Tjahyo, Wanjakti yang terdiri dari perwira tinggi bintang tiga atau polisi berpangkat Komjen, sepakat seluruhnya terhadap nama BG.
“Itu kewenangan penuh Wanjakti. karena Wakapolri itu tidak tandatangan Presiden, juga tidak ada kenaikan pangkat. Pertimbangan BG jelas, saya kira ada proses regenerasi, apa pun Wakapolri harus yang lebih muda,” kata Tjahyo.
Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini melihat pelantikan BG buah dari adanya kesepahaman akan reformasi di tubuh Polri secara keseluruhan.
Siang tadi, Komjen Budi Gunawan dilantik sebagai Wakapolri. Pelantikan BG dibenarkan Kadiv Humas Polri Brigadir Anton Charliyan usai menghadiri pelantikan di Gedung Rupatama Polri, Jakarta.
“Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, Alhamdulilah, Polri sudah punya Wakapolri. Mohon doa restu agar pasangan Badrodin Haiti dan Budi Gunawan dapat bekerjasama tingkatkan soliditas.” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping mengatakan bahwa pihaknya akan terus menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia dan Afrika. 
Menurutnya, Tiongkok akan terus meningkatkan kerjasama di berbagai bidang dan membangun hubungan ekonomi, terutama pada Jalan Sutra Maritim di abad ke-21 ini.
“Kami akan memberikan kemudahan pajak dari luar, paling tidak untuk mengembangkan negara, memiliki tugas diplomatik, dan pendampingan kepada negara-negara maju tanpa syarat politik,” ujar Xi Jinping, dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015, di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (22/4).
Lebih lanjut dikatakan dia, Tiongkok selama lima tahun ke depan akan menawarkan sekiranya 100 ribu kesempatan peluang bisnis bagi negara berkembang untuk dapat mengembangkan usahanya di sana. 
Negara-negara lain diajak untuk mengedepankan perdamaian dunia dan stabilitas global, baik ekonomi maupun sosial.
“Semua itu bertujuan untuk pengembangan global dan kemakmuran.”

Artikel ini ditulis oleh: