Jakarta, Aktual.co — PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menyatakan ekspor mobil perusahaan itu ke kawasan Timur Tengah tetap berlangsung dan tidak terganggu konflik di kawasan itu termasuk perang di Yaman.

“Ekspor ke Timur Tengah tetap jalan, masih sesuai jadwal,” demikian kata Direktur TMMIN Edward Otto Kanter di Jakarta, baru-baru ini.

Ia mengakui perang di Yaman, hanya mengganggu distribusi para diler Toyota ke negara-negara teluk, namun tidak mengganggu jadwal ekspor mobil Toyota yang diproduksi di Indonesia. “Memang ada tempat berlabuh yang dipindahkan tapi tidak menghambat ekspor kami,” ujarnya.

Timur Tengah merupakan negara utama tujuan ekspor mobil Toyota yang diproduksi di Sunter (Jakarta) maupun Karawang (Jawa Barat). Menurut Edward, sekitar 70-80 persen dari total ekspor Toyota Indonesia, adalah ke Timur Tengah. Negara yang menyerap mobil Toyota terbanyak antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain dan Oman. “Yaman hanya sedikit,” katanya.

Mobil Toyota produksi TMMIN yang diekspor ke Timur Tengah antara lain kendaraan serbaguna (MPV) Kijang Innova, Sport Utility Vehicle (SUV) Fortuner dan sedan Vios.

Berdasarkan data TMMIN, pada Januari-Februari 2015, total ekspor mobil utuh (CBU) Toyota ke Timur Tengah mencapai 10.896 unit atau 73 persen dari total ekspor sebesar 14.902 unit. Dari jumlah tersebut, TMMIN paling banyak mengekspor Toyota Fortuner (4.978 unit), kemudian Vios (3.691 unit) dan Kijang Innova (2.227 unit).

Seperti diketahui, hanya beberapa jam setelah Riyadh mengumumkan penghentian serangan udara yang telah berlangsung selama empat pekan, Arab Saudi kembali meluncurkan serangan ke Kelompok Houthi di Yaman.

Wakil Gubernur Aden, Nayef al bakri mengatakan bahwa serangan udara tersebut menyasar tank-tank yang digunakan oleh Kelompok Houthi dan sekutu mereka di kota pelabuhan di Selatan Yaman tersebut.

Kelompok Houthi berhasil merebut markas Pasukan Lapis Baja Ke-35 di Taiz. Pasukan ini sebelumnya telah menyatakan berpihak pada Presiden Abd Rabbo Mansour Hadi. Sesaat setelah markas direbut, serangan udara yang dipimpin Saudi langsung menghantam markas tersebut. Dilaporkan puluhan orang meninggal dan mengalami luka-luka dalam serangan yang terjadi pada Rabu, 22 April 2015 tersebut.

Serangan udara yang dipimpin Saudi tersebut menyulut protes dari kelompok Houthi dan pro houthi di Sana’a. “Kami mengutuk pengeboman yang menyasar rakyat sipil dan wilayah pemukiman,” kata seorang anggota pasukan pro Houthi, seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (23/2/2015).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dalam pertemuan bilateral yang diadakan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan O Cha, pemerintah Indonesia dan Thailand membahas upaya bersama untuk mencegah dan memberantas pencurian dan perdagangan ikan secara ilegal, yang merugikan kedua negara.

 “Topik utama (pertemuan-red) RI-Thailand kerja sama untuk memberantas ‘illegal fishing’,” kata Sekretaris Kabibet Andi Widjajanto di Jakarta, Kamis (23/4)

Mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan itu antara lain adalah Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Maritim Indroyono Soesilo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Pada pertemuan bilateral tersebut, Thailand mengungkapkan komitmen mereka untuk menyelesaikan persoalan pencurian ikan yang dilakukan kapal- kapal ilegal dari negara tersebut yang dilakukan di Indonesia.

“Mereka mengatakan akan menyelesaikan persoalan-persoalan illegal fishing dan menghukum perusahaan-perusahaa mereka yang tidak benar,” kata Menteri Susi usai menghadiri pertemuan bilateral tersebut, di Jakarta Convention Center, Kamis (23/4).

“Mereka mengakui banyak hal yang tidak betul,” tambah Susi. Namun, lanjutnya, pada pertemuan tersebut belum ada komitmen secara tertulis.

Sebelumnya pada Pertemuan Maritim Asia Afrika dalam rangkaian KTT Asia Afrika, Senin (21/4), Thailand berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menangani pencurian ikan. Thailand akan memperketat pemantauan dan memasang 7.000 sistem perangkat pelacak di kapal mereka sehingga bisa memantau pergerakan kapal.

Indonesia menggelar Pertemuan Maritim dengan negara-negara Small Island Developing States (SIDS), anggota Indian Ocean Rim Association (IORA), Negara-Negara Kepulauan, dan negara yang memiliki laut (Archipelagic and Oceanic Countries) untuk memobilisasi dukungan memperjuangkan sektor kemaritiman menjelang Sidang Umum PBB, September 2015 mendatang di New York.

Sektor maritim terkait laut, kelautan dan sumber daya kelautan (Goal 14) dari dokumen Sasaran Pembangunan Berkelanjutan Pasca 2015 (SDG Post-2015) diharapkan dapat disetujui negara-negara anggota PBB pada Sidang Umum PBB, September 2015 mendatang di New York.

Artikel ini ditulis oleh: