Jakarta, Aktual.co — Penasihat Hukum Didik Purnomo, Harry Ponto menilai, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dalam memvonis kleinnya tidak melihat fakta. Terlebih kliennya tidak terlibat langsung dalam korupsi proyek simulator SIM di Polri itu.
Dia mengatakan, hakim tidak bisa membuktikan jika Didik memang menerima uang dan berperan dalam meracik Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk proyek tersebut. Menurut dia, para hakim hanya berpegang pada fakta jika kliennya adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Prinsipnya, kalau mendengar putusan tadi, banyak fakta sebenernya tidak ada keterlibatannya. Tidak ikut rapat persiapan, tidak ada. Kemudian sebagai PPK, HPS sudah disiapkan dan tampaknya sudah dikerjakan oleh tim, dia menandatangani,” ujar Harry usai sidang vonis Didik Purnomo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/4).
Dia pun menyesalkan keputusan hakim yang memvonis kliennya lima tahun bui itu. Menurut dia, pengadilan selaku penegak hukum seharusnya tidak menjadi sebuah lembaga penghukuman.
“Kami menyesal seolah-olah yang masuk Tipikor, harus dihukum. Ini sebagai lembaga penghukuman. Padahal betul-betul tidak ada Brigjen (Didik) dan Rp50 juta.”‪Lebih jauh disampaikan Harry, jika hakim menganggap Didik sebagai PPK telah lalai sehingga menyebabkan timbulnya korupsi di tubuh Polri, menurutnya itu sangat tidak adil.
Hal senada juga disampaikan kuasa hukum Didik lainnya, Joelbaner Toendan. Dia mengatakan, selain seorang PPK, Didik juga menjabat sebagai Wakorlantas Polri. Hal itu menurutnya membuat Didik tidak bisa satu per satu memantau pengadaan proyek yang ada di lembaganya.
“Dalam Korlantas ada 16 proyek, PPK cuma satu. Jabatan Wakakorlantas tahu sendiri. Apa harus bekerja 27 jam? Dia korban jadi sistem. Dia tidak ada tunjangan tambahan jadi PPK. Kalau tidak ada, apakah hukuman pantas diterima?” kata Joelbaner.
Seperti diwartakan sebelumnya, hajelis hakim Pengadilan Tipikor memvonis pidana selama lima tahun penjara dengan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan kepada Didik Purnomo.
Dia terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi kasus dugaan korupsi Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) dan Roda Empat (R-4) Tahun Anggaran 2011 di Korlantas Polri.
Didik dinilai telah melanggar Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Diakui Pesinetron Ayudia Bing Slamet, dalam menggunakan ‘make up’ simple sangat disukainya.

“Karena aku lebih suka make up yang simple dan orang eneg juga kalau melihatnya terlalu kelihatan ‘medok’,” ungkap Ayu, saat ditemui di kawasan Senayan baru-baru ini.

Lebih lanjut, keponakan aktor Adi Bing Slamet ini mengatakan, untuk mendukung penampilan cantik alaminya tersebut, dia membutuhkan bantuan alat rias wajah. Dirinya selalu memperhatikan penggunaan ‘make up’ terutama di area sekitar mata.

Pasalnya, banyak yang mengatakan, bahwa Dara berusia 24 tahun ini punya indra penglihatan besar yang cantik serta bulu mata yang lentik yang membuatnya jadi lebih pecaya diri ketika tampil di depan umum.

“Alhamdulillah aku bersyukur punya mata kayak gini. Banyak yang memuji. Udah gitu saya nggak perlu beli maskara yang mahal-mahal karena bulu mata saya sudah lentik,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi III DPR RI akan menggelar rapat pleno untuk mengambil kesepakatan menyetujui atau tidak ketentuan Perppu No 1 Tahun 2015 tentang KPK, pada Kamis (23/4) esok.
“Setelah mendengarkan keterangan dalam pembahasan dengan Polri dan Kejaksaan Agung, nanti komisi III akan lakukan rapat pleno yang insyallah akan digelar besok pukul 19.30 untuk tentukan sikap berikan persetujuan atau tidak beri persetujuan,” kata Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin, usai menggelar rapat Panja dengan Kapolri dan Jaksa Agung, di Gedung DPR RI, Rabu (22/4).
Aziz mengatakan bahwa ada beberapa fraksi yang masih mempersoalkan isi Perppu tersebut.
“Beberapa fraksi ada, tapi saya tidak etis sampaikan. Itu kan sikap fraksi-fraksi. Biarlah fraksi sendiri yang sampaikan sikapnya itu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang