Jakarta, Aktual.co —Meski secara terbuka PDI-P menyatakan menolak pengguliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), berkembang kabar itu hanya ‘sandiwara’. 
Sumber terpercaya Aktual.co di Kebon Sirih yang minta namanya dirahasiakan, mengatakan sikap partai  berlambang banteng moncong putih di Kebon Sirih saat ini terbagi dua. Sebagian dukung HMP, sebagian lain menolak.
Sebut si sumber, petinggi PDI-P di DKI ternyata justru dukung HMP. Masih kata si sumber, kebanyakan anggota PDI-P di Kebon Sirih yang incumbent lebih pro ke Ahok. “Kalau yang baru masih patuh (ke petinggi PDI-P DKI),” kata si sumber, kepada Aktual.co, di Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (21/4).
Aktual.co pun mencoba menghubungi Ketua DPD PDI-P DKI Boy Sadikin guna konfirmasi kabar itu. Dia membantah PDI-P di Jakarta terbelah soal HMP. Secara diplomatis dia mengatakan urusan HMP sepenuhnya urusan fraksi di Kebon Sirih. “Tidak ada terbelah dukung dan menolak,” ucap dia, saat dihubungi Aktual.co, Selasa (21/4) kemarin.
Namun di saat yang sama, Boy juga mengaku sampai saat ini belum mendengar sikap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P terhadap pengguliran HMP. “Meski dari awal itu kewenangan fraksi, kalau ada yang bilang DPP menolak HMP, itu DPP nya yang mana? Sampai sekarang saya belum dengar DPP bagaimana,” kata Boy.
Mengenai sikap pimpinan pusat PDI-P, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengklaim sikap menolak HMP sudah jadi keputusan DPP PDI-P yakni Megawati Soekarno Putri.
“Keputusannya seperti itu. Kemarin hari Jumat saya diundang ibu Ketum (Megawati), untuk tidak sampai HMP. Ada Pak Djarot (Wagub) dengan Pak Boy dalam rapat DPP,” jawab Pras usai memimpin rapat membahas LKPJ Ahok, Selasa (21/4) kemarin di DPRD DKI.
Karena itu, kata dia, Fraksi PDI-P solid ikuti perintah Megawati. Meski diakuinya Boy mungkin saja punya pandangan berbeda. “Solid lah PDI-P, kalau ibu (Megawati) tunjuk semuanya diam. Pak Boy punya pemikiran lain, tapi karena perintahnya ibu ya kita diam,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta Ika Lestari Aji menyatakan rumah kos yang terbukti tidak memiliki izin resmi akan dikenai sanksi tegas berupa penutupan.
“Apabila ada rumah kos yang terbukti tidak dilengkapi dengan surat-surat izin resmi, maka sanksinya rumah kosan itu akan langsung kita tutup,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/4).
Dia mengungkapkan sanksi tegas berupa penutupan tersebut diberikan dalam rangka penertiban rumah-rumah kos yang tengah gencar dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta saat ini.
“Karena kita ingin menertibkan rumah-rumah kos yang tidak berizin. Sanksi penutupan itu diberikan setelah sebelumnya diberikan peringatan sebanyak tiga kali,” ungkap Ika.
Dia menambahkan peraturan mengenai usaha rumah kos tercantum didalam Keputusan Gubernur Nomor 2693 Tahun 1987 tentang Pedoman Pengaturan Perumahan Pemondokan (rumah kos) dalam Wilayah DKI Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid