Jakarta, Aktual.co — Terkait larangan pembatasan peredaran minuman beralkohol di sejumlah toko dan Minimarket yang baru diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI, anggota DPR dari Pantai Amanat Nasional (PAN), Dessy Ratnasari menghimbau agar sejumlah pihak yang pro dan kontra untuk tetap harmonis sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut di sahkan nantinya.

“Sebelum disahkan RUU ini, harus ada keharmonisan dari semua pihak, ” tuturnya, ditemui di gedung DPR RI, kawasan Senayan Jakarta.

“Tapi kalau untuk bicara peraturan pemerintah (PP) menurut Undang-Undang dalam aplikasinya tentunya PP ini ada di bawah Undang-Undang. Jadi sebelum RUU Minol ini disahkan tentunya kami juga akan melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kementrian perdagangan bagaimana pengaturan yang baik terhadap perarturan Kementrian terhadap peredaran minuman alkohol ini, ” sambungnya.

Dessy kembali mengatakan, bahwa pembuatan Undang-Undang minuman beralkohol membutuhkan sistematika yang tepat, dan harus sesuai prosedur.

“Karena Pemerintah hanya memayungi hukumnya saja. Dan kami tentunya juga akan mengawasi perjalanannya terkait Undang-Undang Minol ini. Lalu bagaimana aplikasinya di lapangan nanti bisa ditanyakan langsung oleh Kementerian Perdagangan yang sudah memberlakukan kepetusan Kementrian terhadap masalah minol ini. Selain itu, juga ada Kementrian kesehatan yang turut dilibatkan terkait masalah yang sama, ” tuntas Dessy.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Para kolega tersangka kasus dugaan suap pembahasan APBNP 2013 di Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana tampaknya bisa menghirup udara panjang. Pasalnya KPK tak akan menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut. “Belum ada (kemungkinan tersangka baru),” ujar Plt Pimpinan KPK Johan Budi saat dihubungi, Rabu (22/4).
KPK, menurut dia masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Termasuk terkait adanya aliran dana dari Sutan kepada para pimpinan dan anggota Komisi VII lainnya. Namun, sambun Johan, KPK belum berencana untuk memeriksa orang-orang yang diduga menerima aliran dana tersebut. 
“Belum ada (rencana pemanggilan), namun jika diperlukan bisa saja dihadirkan di persidangan jika hakim meminta dihadirkan,” kata Johan.
Seperti diketahui, Sutan didakwa menerima uang USD 140 ribu dari Waryono Karno selaku sekretaris jendral Kementerian ESDM pada bulan Mei 2013. 
Waryono meminta uang itu dibagikan kepada para pimpinan dan anggota Komisi VII sesuai dengan peruntukan yang telah disusunnya. Maksud dari pemberian sendiri untuk memengaruhi hasil rapat pembahasan APBNP 2013.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato pada pembukaan Konferensi Asia Afrika (KAA) sarat dengan makna.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (22/4).
“Pidato Jokowi penuh percaya diri, tajam, tidak bertele-tele dan mengembalikan audiens dan pendengar semua Kepala Negara pada memori lama perlunya negara Asia-Afrika bangkit,” ucapnya.
Selain itu, kata Fahri, diharapkan pidato Jokowi itu juga bisa dijadikan pertimbangan bagi negara-negara di dunia, khususnya yang sedang mengalami banyak persoalan.
“Oleh karena itu kesiapan Indonesia menjadi bagian penting. Dan mudah-mudahan pesannya sampai dan bergulir, sehingga Indonesia masih jadi pemain dalam global,” seru politisi PKS itu

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang