Sejumlah pengendara terjebak kemacetan di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (22/4/2015). Puncak Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Jakarta berlangsung, sejumlah ruas jalan protokol pun ditutup total. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
Jakarta, Aktual.co — Agar tidak mengalami kebocoran ketika menggunakan pembalut saat haid. Ada baiknya bagi perempuan memilih pembalut yang nyaman dan tidak menimbulkan gatal di sekitar organ intim Anda.
Selain itu, hal yang wajib diperhatikan juga berdasarkan waktu penggunaannya. Pembalut dapat dikelompokkan menjadi dua yakni penggunaan siang dan malam. Pembalut yang digunakan pada siang hari berukuran lebih pendek sekitar 17-25 cm.
Sementara itu, pembalut yang digunakan pada malam hari biasanya memiliki panjang lebih dari 35 cm serta dilengkapi dengan fitur lainnya seperti, pelindung belakang dan samping.
Selain itu, dapat diketahui pembalut yang baik, setidaknya dapat menyerap darah dalam volume besar secepat mungkin. Hal ini dimaksudkan apabila terjadi kebocoran pembalut yang kita gunakan bisa mencegah dan memperkecil volume darah keluar dari area pembalut yang digunakan.
Kebanyakan kaum hawa menyadari bahwa, otomatis ketika mengalami haid. Biasanya darah yang keluar cukup deras mengalir di awal terjadinya menstruasi. Namun, ada baiknya Anda disarankan untuk memilih pembalut yang dapat menyerap darah tersebut dengan cepat dan efektif.
Bahkan, yang tak kalah pentingnya untuk diperhatikan, sebelum memilih pembalut. Kelembapan kulit akan meningkat hingga 85 persen atau lebih sehingga kulit akan terasa lembab, basah, dan sangat sensitif.
Terlebih lagi, darah menstruasi akan cenderung menempel pada kulit dan memberikan sensasi lengket saat hari-hari pertama menstruasi. Meskipun, pada umumnya setiap orang memilikii sensitivitas kulit yang berbeda dalam mengenakan pembalut,
Sebaliknya, saat aliran darah menstruasi sedikit, kelembaban kulit akan berkurang namun gesekan terus menerus pada kulit akan menyebabkan iritasi, kemerahan, dan gatal. Hal ini dapat dihindari dengan penggunaan pembalut berbahan dasar kapas (cotton).
Artikel ini ditulis oleh:
Jakarta, Aktual.co —Pengamat anggaran politik dan Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) wajar saja dapat rapor dari DPRD DKI atas kinerja buruknya di tahun anggaran 2014 lalu.
Kata Uchok, Ahok memang tidak punya prestasi apapun sejauh ini. Dengan kata lain, belum ada kebijakan yang dikerjakan Ahok yang bisa dirasakan manfaatnya untuk warga Jakarta.
“Dia kan hanya bisa ngomong saja, yang bisa bikin kontroversial itu hanya omongannya saja. Warga Jakarta dapat apa dari omongannya? Ngga dapat apa-apa,” ujar dia, saat dihubungi Aktual.co, Rabu (22/4).
Seperti menyindir, sambung dia, ‘prestasi’ Ahok yang jelas dirasakan dampaknya oleh warga Jakarta sejauh ini hanya melarang pengendara motor lewat Thamrin.
Yang membuat Ucok heran, meski tidak punya prestasi apa-apa, tapi sang gubernur ternyata ‘doyan’ mencaci. Seperti waktu tampil siaran langsung di salah satu televisi swasta.
“Dia itu umbar omongan di televisi yang ditonton anak-anak kita. Masa pemimpin begitu sikapnya? Sudah, dia sudah tidak pantas pimpin Jakarta. Prestasi ngga ada tapi sikap juga kaya begitu,” ujar Ucok.
Alasan Ahok hanya punya kesempatan sebentar saja di 2014, sehingga terkesan tak mau sepenuhnya disalahkan atas minimnya penyerapan dan pendapatan di APBD-P 2014, pun tak bisa diterima Ucok. “Ya ngga bisa gitu dong, dia harus tanggung jawab sepenuhnya kan katanya dia gubernur.”
Artikel ini ditulis oleh:
Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan bahwa dalam pertemuan Parlemen Asia-Afrika akan membahas ikhwal kemerdekaan negara Palestina, pada Kamis (23/4) besok.
“Isu-isu yang kita bahas, menyambung isu tingkat eksekutif, kesejahetraan, ekonomi, isu penting juga Palestina agar betul-betul merdeka,” ucap Fahri, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (22/4).
Politisi PKS itu juga menambahkan, negara Asia-Afrika harus siap membantu Palestina, agar mampu mengelola wilayah sendiri tanpa intervensi pihak lain.
“Sekarang beruntung, faksi yang bertikai di Palestina Hamas-Fatah damai. Sehingga Hamas menguasai yang Gaza mau dipimpin Fatah dibawah Mahmud Abbas,” ungkap dia.
Seperti diketahui, dalam pertemuan Parlemen Asia-Afrika besok, Indonesia mengusulkan pembentukan forum Parlemen Dunia dan Parlemen negara yang disebut Parlemen Negara Selatan-selatan. Dalam pertemuan Parlemen itu rencananya dihadiri Presiden Jokowi dan Presiden RI ke-6 SBY.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dapat ‘rapor merah’ dari DPRD DKI atas kinerjanya di tahun 2014. Ada 14 poin kritik Kebon Sirih terhadap Ahok.
Tapi bukan Ahok namanya kalau mudah terima kritik. Dia bahkan mengaku tak ambil pusing dengan penilaian miring DPRD atas kinerjanya di 2014 lalu.
Pasalnya dia mengklaim sudah lakukan sejumlah evaluasi di penggunaan anggaran 2014. Salah satu upaya yang dibangga-banggakannya tak lain pemangkasan besar-besaran jabatan pegawai DKI.
Perbaikan lain yang diklaimnya sudah dilakukan yakni mengubah sistem lelang, sistem penyusunan anggaran, sistem online pajak. Misal untuk sistem pembelian tanah yang di tahun lalu tidak terserap. “Saat ini telah kami ubah sistemnya,” kata dia, di Balai Kota DKI, Selasa (21/4).
Sekarang, ujar dia, untuk pembelian tanah maka bisa menggunakan anggaran yang ada untuk tanah di mana saja. Jadi bila gagal membeli tanah di satu lokasi, anggaran tetap bisa dipakai untuk pembelian tanah di lokasi lain. “Sekarang ini kan kita taruh duitnya, jadi tanah mana saja yang bisa dibeli ya bayar,” ujar dia.
Diketahui, kemarin Rapat Gabungan Pimpinan (Rapimgub) DPRD DKI sepakat berikan rapor merah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Ahok untuk tahun anggaran 2014.
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan buruknya kinerja Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok, salah satunya tercermin dari rendahnya Pendapatan Daerah. Yang hanya Rp 43,4 triliun dari target Rp 65 triliun, atau hanya tercapai 66,80 persen.
Juga realisasi belanja DKI yang hanya mencapai angka 59,32 persen, atau Rp 37,7 triliun dari Rp 63,6 triliun.
Selain rendahnya capaian pendapatan dan belanja, kinerja Ahok dan jajarannya juga dinilai buruk lantaran di 2014 ada kenaikan angka kemiskinan di Jakarta. Dari 371 ribu penduduk pada 2013, menjadi 412 ribu penduduk di tahun 2014.
Ahok juga dianggap gagal mengatasi kemacetan dan masalah banjir di Ibu Kota di tahun lalu.
Total ada 14 penilaian ‘merah’ yang diberikan DPRD DKI terhadap LKPJ Ahok TA 2014, yakni:
1. DPRD menilai kinerja Gubernur dan aparatnya pada tahun 2014 sangat buruk;2. Pendapatan tercapai hanya 66,80 persen atau Rp 43,4 triliun dari rencana Rp 65, 04 triliun;3. Belanja hanya teralisasi 59,32 persen, merupakan belanja terendah Ibukota Negara, dan jika belanja terealisasi 100 persen maka akan terdapat defisit anggaran 20 triliun;4. Pembiayaan realisasi PMP (Penyertaan Modal Pemerintah) hanya 43,62 persen yang terdiri dari kegagalan realisasi PMP: PT KBN, PT PAM Jaya dan PT Food Station;5. Kenaikan NJOP yang semena-mena, sangat menyengsarakan rakyat agar dikembalikan seperti pada tahun 20136. Kenaikan angka kemiskinan dari 37 ribu pada tahun 2013 meningkat menjadi 412 ribu pada tahun 2014. Menunjukkan kegagalan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam menyejahterakan masyarakat;7. Pemerintah DKI Jakarta tidak mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat terbukti banyaknya pembegalan/ kejahatan;8. Gubernur tidak bisa melepaskan tanggungjawab hanya dengan alasan karena baru bertugas dua bulan, sehingga kebijakan Gubernur tidak boleh menghilangkan tanggungjawabnya;9. Pemberian izin reklamasi oleh Gubernur melanggar Undang-Undang dan izin yang sudah dikeluarkan harus dicabut;10. Gubernur DKI Jakarta gagal mempertahankan aset-aset Pemda DKI atas kekalahan terhadap tanah di Jalan MH Thamrin, Taman BMW, dan lain-lain;11. Penerimaan CSR selama ini tidak dikelola dengan transparan. DPRD meminta audit dana yang telah diterima;12. Gubernur gagal dalam mengatasi kemacetan padahal pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan masyarakat sangat tinggi;13. Gubernur gagal menyelesaikan persoalan banjir dengan tuntas seperti penanganan drainase, pompanisasi, pengerukan, dan normalisasi sungai;14. Gubernur melanggar perundang-undangan khususnya UU No 29 Tahun 2007, berkenaan dengan penghapusan jabatan Wakil Lurah.
Artikel ini ditulis oleh:
Jakarta, Aktual.co — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meminta Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) selalu memberi masukan kepada presiden dan wakil presiden agar selalu memegang teguh konstitusi dan mengutamakan kualitas hidup rakyat.
Ketua Umum PB HMI, M. Arief Rosyid Hasan, dan Sekretaris Jenderal, Mulyadi P. Tamsir, meminta wantimpres agar mendukung demokratisasi dan kewargaan aktif.
Pihaknya meminta wantimpres melibatkan mahasiswa dalam setiap agenda kebijakan pemerintah dan berkenan menempatkan diri sebagai penyambung lidah bagi gerakan mahasiswa.
“Wantimpres agar mengagendakan pertemuan rutin dan berkelanjutan dengan kelompok mahasiswa sebagai forum musyawarah bagi isu-isu yang berkembang di publik,” katanya.
Wantimpres agar memfasilitasi pertemuan rutin dan berkelanjutan bersama Presiden RI sebagai forum deliberasi dalam pelaksanaan pembangunan bangsa.
PB HMI juga meminta berbagai elemen gerakan mahasiswa agar tetap menjadi garda terdepan gerakan moral, penyambung lidah rakyat, dan bersedia menjaga jarak yang sama dengan kekuatan politik apapun.
HMI berpandangan periode perubahan rezim sudah berlalu dan menghasilkan banyak perubahan kebebasan sipil-politik yang meluas, desentralisasi, luruhnya supremasi militer dan bangkitnya politik sipil melalui gerakan kesukarelawanan dan sistem multi-partai.
“Perubahan tersebut sebagai tanda telah berjalannya agenda reformasi yang telah dicita-citakan bangsa Indonesia,” katanya.
Tantangan terbesar menuju demokrasi yang bermutu tinggi adalah masalah pembagian sumber daya politik yang masih timpang, secara ideal mestinya setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama untuk menentukan kebijakan-kebijakan penting yang diambil negara.
“Tugas pemerintah adalah mengeliminasi jarak yang menganga, di antara aspirasi rakyat dan kebijakan negara. Dalam hal ini, kita selalu membutuhkan hadirnya kepemimpinan yang kuat dan deliberatif,” katanya.
Kepemimpinan yang tangguh bukan hanya karena dukungan koalisi politik, namun karena berpegang teguh pada konstitusi, sambil merendahkan telinganya pada jerit aspirasi masyarakat.
Artikel ini ditulis oleh:
