Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo mengatakan negara-negara equator dan kawasan Asia Afrika merupakan masa depan dunia dengan segala potensi sumber daya manusia dan juga potensi ekonomi yang ada.
Oleh karena itu melalui kerja sama Asia-Afrika maka kawasan yang maju dan sejahtera bisa diwujudkan.
“Melalui forum ini saya ingin sampaikan keyakinan kita masa depan dunia ada di equator, masa depan kita di dua benua Asia dan Afrika,” kata Jokowi, saat membuka Konferensi Asia Afrika di Jakarta, Rabu (22/4).
Dia memandang, saat ini dalam kerja sama internasional dan arsitektur politik internasional masih terjadi ketidakadilan dan ketimpangan antar kawasan.
“Dunia sekarang ini masih penuh dengan ketidakadilan, tantangan baru (mewujudkan kerja sama internasional) berdasarkan keadilan, kesetaraan,” ujar Jokowi.
Selain dalam arsitektur politik global, ketimpangan juga terjadi dalam hubungan ekonomi dan bidang-bidang lainnya sehingga menghambat kemajuan negara-negara Asia Afrika.
“Untuk melakukan reformasi arsitektur global, membutuhkan kepemimpinan global yang kolektif,” katanya.
Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan juga salah satu kekuatan ekonomi dunia siap bekerja sama dengan semua negara terutama negara Asia Afrika untuk mewujudkan tata hubungan global yang lebih adil dan seimbang.
Jokowi meresmikan pembukaan KTT Asia Afrika dengan memukul gong didampingi oleh Presiden Myanmar Thein Sein dan Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie terus digadang-gadang untuk maju sebagai bakal calon ketua umum bersaing dengan ketua umum incumbent Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), jelang kongres pada bulan Mei mendatang.
Marzuki mengungkapkan bahwa salah satu timsesnya, Kordinator wilayah Kalimantan, Samuel Purba, menyatakan bahwa estafet kepemimpinan Partai Demokrat sudah saatnya dilakukan regenerasi dengan kader yang lebih muda, kader yang telah teruji  berjuang membesarkan partai sejak awal.
“SBY seharusnya memberikan kesempatan kepada kader terbaiknya hasil pembinaan beliau, yaitu MA mantan sekjen PD 2005-2010, Sekretaris Pemenangan Pilpres SBY-Boediono, Ketua DPR 2009-2014 dan saat ini Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,” kata Marzuki saat dihubungi, sembari bercerita keinginan timses mendukungnya maju di Kongres, Jakarta, Rabu (22/4).
Seharusnya tidak ada alasan lagi bagi SBY untuk menjadi Ketum partai bintang mercy itu, sesuai janji beliau saat Kongres Luar Biasa di Bali. Bahwa SBY hanya ingin sekali saja menyelamatkan Demokrat, dan paling lambat awal 2015 sudah akan dilaksanakan kongres dan memberikan kesempatan kepada generasi penerus untuk melanjutkan kepemimpinan di partai.
“Momentum saat ini sangat baik bagi SBY untuk melakukan regenerasi karena beliau masih cukup kuat sebagai pemersatu di partai, mendampingi ketua umum hasil kongres 2015, sampai nantinya beliau benar-benar mundur dari dunia politik. Kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau tidak MA siapa lagi.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Budi Waseso mengatakan, pemeriksaan terhadap Abraham Samad yang merupakan tersangka ‘rumah kaca Abraham Samad’ tunggu dari Polda Sulawesi Selatan dan Barat.
Pasalnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif itu juga terjarat kasus di Polda Sulselbar. Samad terjerat kasus pemalsuan dokumen. Menurut Budi Waseso, pemeriksaan di kasus ‘rumah kaca Abraham Samad’ ini merupakan pelengkapan berkas.
“‎Memang sudah waktunya ditindaklanjuti, berkas dan saksi sudah lengkap. Tinggal diambil keterangan tersangka saja,” kata Budi Waseso di Mabes Polri, Selasa (21/4) malam.
Ketika disinggung apakah pihaknya akan melakukan penahanan terhadap AS, Budi Waseso menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik. “Kita lihat saja nanti, sepenuhnya kewenangan penyidik,” kata dia.
Tak hanya kasus AS, kasus yang membelit Bambang Widjojanto juga kembali dibuka oleh Bareskrim. Kasus kedunya sebelumnya sempat diberhentikan sementara untuk mereda kisruh Polri dan KPK yang sebelumnya mencuat karena penetepan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka. 
Tak berapa lama KPK menetapkan Budi Gunawan tersangka, pihak Polri pun melakukan penangkapan terhadap Bambang. Ketika itu Bambang dicokok setelah mengantarkan anaknya sekolah di bilangan Depok, Jawa Barat. Tak hanya disitu, Samad pun ikut diadukan dengan pemalsuan dokumen dan ‘rumah kaca Abraham Samad, yang berujung ditetapkan tersangka. 
Atas polemik yang terjadi, Presiden  Jokowi pun memerintahkan agar kasus keduanya dihentikan sementara, bertujuan untuk mereda situasi yang ketika itu memanas. Kurang lebih satu bulan, akhirnya kasus keduanya kembali dilanjutkan kembali.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman mengatakan bahwa posisi DPR RI bukan dalam persoalan setuju atau tidak setuju terkait ketentuan Perppu No 1 Tahun 2015 tentang KPK.
Menurutnya, harus disepakati bahwa Perppu ini bukan untuk menyelamatkan institusi KPK melainkan agenda pemberantasan korupsi.
“Melainkan melihat hal yang melatarbelakangi terbitnya perppu ini terkait kekosongan pimpinan KPK. Seharusnya lebih pada substanasi besar, dimana hal itu bagaimana kekosongan pimpinan itu dapat terjadi,” kata Benny, dalam rapat Panja Komisi III DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (21/4).
Politisi Demokrat itu sempat menyinggung soal penetapan tersangka kepada dua pimpinan KPK oleh Bareskrim Mabes Polri. Sebab, jangan sampai ada pandangan bahwa penetapan itu motif untuk menerbitkan Perppu.
Karena itu, dihadapan Bareskrim Mabes Polri, Benny meminta agar Kepolisian untuk memproses tuntas penegakan hukum kepada pimpinan KPK.
“Tuntaskan proses hukum pimpinan KPK ini, kalau tidak ada pelanggaran maka hentikan. Kalau ada maka proses. Jangan sampai terkesan, penetapan tersangka itu terkesan dibuat-buat lantaran adanya tekanan tertentu, untuk menerbitkan Perppu. Kan itu,” ucap dia.
“Karena dalam Perppu mengatakan bahwa akibat adanya kekosongan pimpinan KPK, sehingga mengganggu kinerja KPK. Padahal Abraham Samad ketika itu mengatakan jangankan tinggal 4 pimpinan, 1 pimpinan pun bisa menjalankan roda organisasi KPK. Lalu ini ada apa?”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang