Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani menegaskan bagaimana peran seorang wanita, khususnya ibu dalam mendidik anaknya agar tidak berperilaku hingga bisa merugikan masyarakat dan negara, seperti halnya korupsi.
Pesan-pesan itu, dia sampaikan saat menghadiri peringatan Hari Kartini di gedung Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (21/4). Dalam kesempatan itu, Puan diberi keistimewaan untuk mendeklarasikan Gerakan Nasional yang dinamakan “Saya Perempuan Anti Korupsi” (SPAK).
Menteri sekaligus kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, pemberantasan korupsi yang sudah membudaya di tanah air, membutuhkan peran kaum hawa baik sebagai ibu, seorang istri, maupun bagian dari masyarakat.
“Bagaimana kemudian mental bangsa ini diubah atau kemudian dijaga, karena itu berawal dari keluarga yang tentu mendidik dirumah itu dan secara kultural adalah ibu. Bagaimana kita membangkitkan atau menyadarkan keluarga kita khususnya kepada anak-anak kita, harus ada budaya malu dalam melakukan suatu hal yang kemudian menyesatkan dan merugikan masyarakat,” papar Puan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/4).
Lebih jauh disampaikan Puan, peran penting yang dimiliki perempuan di Indonesia dalam pemberantasan korupsi, harus bisa dikorelasikan dengan laki-laki. Tentunya sinergitas antara kedua gender itu harus dibangun dari kelompok yang paling kecil, yakni keluarga.
“Jadi tentu saja penting sekali peran perempuan sebagai tiang negara dan tentu saja kesinambungan dan juga partnersip perempuan dan laki-laki. Bukan soal dominasi satu sama lain, tapi bagaimana kemudian hal itu bisa bersinergi dalam membuat suatu revolusi mental atau karakter building yang dimulai dari keluarga,” jelasnya.
Untuk merealisasikan harapannya, Puan pun akan lebih mengapresiasi jika perempuan Indonesia dapat menjadi bagian dari pimpinan KPK. Karena menurutnya, hal itu bisa membangkitkan semangat para wanita Indonesia untuk lebih konkret memberantas korupsi di tanah air.
“Kalau memang ada pimpinan KPK perempuan, itu jabatan strategis yang memberikan pengaruh dahsyat untuk republik,” tegasnya.
Dalam peresmian SPAK, Putri dari mantan Presiden Megawati Sukarnoputri ini mengatakan, dalam perjuangan emansipasi wanita yang dicetuskan RA Kartini, melepaskan 200 balon SPAK yang melambangkan jumlah agen SPAK yang telah lahir di 13 Provinsi di Indonesia.
Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dan Sinta Nuriyah Wahid istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid ini juga, enam perempuan tangguh memasang banner SPAK raksasa berukuran 17X14 meter dari puncak Gedung KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Palestina Rami Ramdallah, untuk memberikan dukungan pada Palestina terkait konflik yang terjadi disana. 
Dalam pertemuan bilateral tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa selanjutnya akan ada langkah konkret yang dilakukan Indonesia. Namun, Jokowi belum memberitahu secara detil langkah konkret seperti apa yang akan dilakukan.
“Yang paling penting yang ingin kita sampaikan, tadi saya sampaikan ke Perdana Menteri bahwa Palestina adalah satu-satunya negara yang masih dalam penjajahan, masih dalam posisi dijajah dan saatnya sekarang harus diakhiri,” ujar Jokowi, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (21/4).
Lebih lanjut, Jokowi berharap agar Palestina bisa segera masuk dalam anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, pihak Palestina juga menyetujui untuk pembukaan konsultan kehormatan Indonesia di Ramalah.
“Tadi PM menyampaikan didukung, itu akan mempermudah,” kata dia.
Palestina meminta agar perdagangan dari Indonesia ke negaranya diperbesar serta diberikan kemudahan lainnya, seperti pembebasan pajak masuk.
Untuk diketahui, Palestina merupakan negara yang selama ini dijajah oleh Israel. Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015 ini dinilai sebagai momen yang tepat untuk pembebasan Palestina dari penjajahan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — PT Pertamina (Persero) hanya dalam periode dua bulan saja, yakni Januari-Februari 2015, mencatatkan kerugian bersih sebesar USD212,3 Juta atau sekitar Rp2,7 triliun (kurs Rp13.000).  
Penyebab utamanya, dikarenakan meruginya bisnis hilir yang mencapai USD368 juta. 
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bambang Widjojanto, meminta penerusnya mengambil tindakan serius. 
“KPK kan sudah masuk kajian ke Sumber Daya Alam, mineral, ‘oil and gas’, mudah-mudahan KPK masuk ke situ (Pertamina),” ujar Bambang, di pelataran gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/4).
Lebih jauh disampaikan Bambang, dalam kajian SDA yang dilakukan lembaga antirasuah memang baru menginjak ke sektor hulu. Kendati demikian, dia tetap berpesan agar KPK bisa menelusuri mengapa perusahaan milik negara itu bisa merugi.
Namun, dia pun tidak memungkiri jika sebuah perusahaan bisa mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Tapi menurut Bambang, fokus KPK yakni terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pertamina.
“Pertamina kan masuk di hilir. Mesti diperiksa dulu rugi Rp2,1 triliun itu karena apa. Persoalannya kalau bisnis itu nggak ada soal. Kan namanya bisnis ada rugi ada untung,” pungkasnya.
Sebelumnya, Analis Ekonomi AEPI (Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia), Kusfiardi menilai, kondisi yang dialami Pertamina ini melanggar amanat undang-undang (UU). Pasalnya, sesuai dengan amanat UU Perseroan yakni Badan Usaha Plat Merah harus bisa meraup keuntungan.
Ia pun menyarankan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan mengaudit kerugian tersebut. Ini agar para penegak hukum bisa turun tangan menelusuri permasalahan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby