Jakarta, Aktual.co — PT Pertamina (Persero) hanya dalam periode dua bulan saja, yakni Januari-Februari 2015, mencatatkan kerugian bersih sebesar USD212,3 Juta atau sekitar Rp2,7 triliun (kurs Rp13.000).  
Penyebab utamanya, dikarenakan meruginya bisnis hilir yang mencapai USD368 juta. 
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bambang Widjojanto, meminta penerusnya mengambil tindakan serius. 
“KPK kan sudah masuk kajian ke Sumber Daya Alam, mineral, ‘oil and gas’, mudah-mudahan KPK masuk ke situ (Pertamina),” ujar Bambang, di pelataran gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/4).
Lebih jauh disampaikan Bambang, dalam kajian SDA yang dilakukan lembaga antirasuah memang baru menginjak ke sektor hulu. Kendati demikian, dia tetap berpesan agar KPK bisa menelusuri mengapa perusahaan milik negara itu bisa merugi.
Namun, dia pun tidak memungkiri jika sebuah perusahaan bisa mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Tapi menurut Bambang, fokus KPK yakni terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pertamina.
“Pertamina kan masuk di hilir. Mesti diperiksa dulu rugi Rp2,1 triliun itu karena apa. Persoalannya kalau bisnis itu nggak ada soal. Kan namanya bisnis ada rugi ada untung,” pungkasnya.
Sebelumnya, Analis Ekonomi AEPI (Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia), Kusfiardi menilai, kondisi yang dialami Pertamina ini melanggar amanat undang-undang (UU). Pasalnya, sesuai dengan amanat UU Perseroan yakni Badan Usaha Plat Merah harus bisa meraup keuntungan.
Ia pun menyarankan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan mengaudit kerugian tersebut. Ini agar para penegak hukum bisa turun tangan menelusuri permasalahan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo menggelar rapat tertutup dengan sejumlah menteri bidang pertahanan dan keamanan Republik Indonesia, hari ini, Selasa (21/4).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony T Spontana mengatakan, pertemuan tersebut dihadiri, Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, Menkopolhukam Tedjo Eddy Purdijatno, Memkum HAM Yassona Laoly, Kepala BIN Marciano Norman, dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti.
Saat dikonfirmasi terkait pembahasan pertemuan tersebut, Tony mengaku tak mengetahuinya, “Belum tahu, rapat tertutup sih,” kata Tony saat dikonfirmasi Aktual.co
Saat ini, Tony menambahkan, para tamu undangan sudah hadir di gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung). “Semua undangan sudah hadir di Kejagung. Mungkin rapat segera dimulai,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Koordinator Kontras Haris Azhar menilai Pemerintah Indonesia abai atas tanggung jawab internasional, dengan mengundang Presiden Sudan Omar Al-Bashir pada Peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60.
Kontras mengutuk Pemerintah Indonesia karena mengabaikan keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang memutuskan untuk menangkap Presiden dari Republik Sudan, Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, semenjak Juli 2008 dan Maret 2009.
“Kami menyesalkan sikap Pemerintah Indonesia yang bersikeras untuk tetap mengundang Omar Al-Bashir mengikuti Konferensi Asia Afrika ke-60 sekaligus mengesampingkan suara para aktivis hak asasi manusia di seluruh dunia. Omar diduga kuat bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida pada Statuta Roma pasal 25 ayat 3a,” ujar Haris, di Jakarta, Selasa (21/4).
Menurutnya, Pemerintah Indonesia telah mengabaikan pernyataan Jaksa ICC tahun 2008 bahwa Omar Al-Bashir bertanggung jawab sebagai dalang dari tiga bentuk kejahatan yang diregulasi ICC dari tahun 2003 sampai 2008.
“Bentuk kejahatan tersebut terjadi pada kelompok masyarakat Fur, Masalit, dan Zaghawa akibat latar belakang etnisitas. Pertama, Genosida mencakup pembunuhan anggota Fur, Masalit, dan Zaghawa yang menyebabkan kerusakan mental parah dan dengan sengaja menyebabkan kondisi tersebut,” katanya
Kedua, lanjutnya, kejahatan atas kemanusiaan meliputi pembunuhan, pemusnahan massal, pemindahan populasi secara paksa, penyiksaan, dan pemerkosaan. Ketiga, Omar Al-Bashir bertanggung jawab atas kejahatan perang yang dengan sengaja menyerang masyarakat sipil hingga melakukan penjarahan.
“Kami mengetahui bahwa Indonesia belum termasuk negara anggota Statuta Roma pada Mahkamah Pidana Internasional. Akan tetapi, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan internasional seperti yang tercantum pada Piagam PBB Bagian VII. Kami percaya dengan mengundang buron ICC, Indonesia telah tidak bertanggung jawab sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh: