28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 36572

Jokowi Temui PM Palestina Bahas Kemerdekaan Palestina

Presiden Joko Widodo saat bertemu Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah usai pembukaan Asian-African Business Summit (AABS) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2015). Pertemuan dilakukan menyusul dicapainya kesepakatan delegasi KAA ke-60 dalam mendukung kemerdekaan Palestina. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Hak Menyatakan Pendapat Menunggu Keputusan Ketua DPRD DKI

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi hingga kini belum menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk membahas hasil rekomendasi panitia hak angket yang berlanjut pada tahap hak menyatakan pendapat (HMP). Dimana lebih dari dua fraksi telah mengusulkan untuk dilakukannya HMP.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwicaksana mengatakan jajaran wakil ketua tidak mungkin mengambil keputusan sepihak untuk menggelar rapat pimpinan gabungan. 
“Nunggu Ketua Dewan. Apa mengundang rapimgab (rapat pimpinan gabungan) atau enggak. Kalau kita ketuanya, ya kita bikin secepatnya, sekarang sih belum ada tanda-tanda,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (21/4).
Sani sapaan Triwicaksana menjelaskan kapasitas wakil ketua hanya bisa memberikan masukan saja mengenai pelaksanaan rapimgab. Keputusan pelaksanaan rapimgab HMP ini selanjutnya diputuskan oleh ketua DPRD yakni Prasetio Edi Marsudi.
“Engga bisa dong, harus ketua. Ketua DPRD kan diangkat Presiden untuk mengkoordinir fraksi dan komisi serta alat kelengkapan dewan. Wakil bisa memberikan pertimbangan tapi tak bisa lakukan inisiatif,” ungkapnya.
Kendati demikian diungkapkan Sani, Ketua Dewan harus segera menggelar rapat tersebut. Karena, sebagai Ketua DPRD, Prasetio setara dengan koordinator bagi seluruh anggota DPRD. Meskipun Prasetio dan fraksinya telah menyatakan menolak digulirkannya HMP, Prasetio tetap harus mengakomodir dan memfasilitasi pendapat anggota DPRD yang lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Kapolri Tinjau Keamanan KAA di Bandung

Jakarta, Aktual.co — Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti meninjau persiapan keamanan Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Kota Bandung, Selasa (21/4).
“Hingga saat ini situasinya aman dan tidak ada gangguan yang cukup berarti, termasuk arus lalu lintas” kata Kapolri Badrodin di sela peninjauan persiapan KAA di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat.
Menurut dia, pihaknya ingin para kepala negara dan delegasi Asia Afrika yang hadir di Indonesia nanti merasa aman dan nyaman selama mengikuti kegiatan KAA.
“Sehingga ini yang harus kita upayakan semaksimal mungkin mengantisipasi kemungkinan yang terjadi,” kata dia.
Peninjauan yang dilakukan oleh Kapolri tersebut dimulai dari Jalan Asia Afrika, Hotel Savoy Homann, Gedung Merdeka, Masjid Raya Provinsi Jawa Barat atau Masjid Agung Bandung.
“Untuk acara puncak yang dihadiri beberapa kepala negara, kita harus lakukan pengecekan. Karena pengamanan harus betul-betul prima, harus betul-betul bisa aman kemudian juga bisa nyaman,” katanya.
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Mochamad Iriawan dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tampak hadir dalam peninjauan persiapan KAA tersebut. Peninjauan persiapan KAA yang dilakukan oleh Kapolri berlangsung sekitar 45 menit.
Kapolri melanjutkan peninjauan ke Gedung Negara Pakuan atau rumah Dinas Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan melakukan gelar pasukan di Bandara Husein Sastranegara Bandung.
Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika berlangsung di Jakarta dan Bandung pada 19-24 April 2015.
Setelah mengikuti serangkaian pertemuan di Jakarta pada 19-23 April, para delegasi KAA melakukan napak tilas di Bandung, Jabar pada 24 April 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Masih Rawan Longsor, Warga Paya Beke Bertahan di Pengungsian

Banda Aceh, Aktual.co —Warga korban longsor di Desa Paya Beke, Kecamatan Silih Nara, Aceh Tengah disarankan tetap bertahan di lokasi pengungsian. Mengingat saat ini situasi masih rawan longsor.
Saat mengunjungi pengungsian korban longsor di Masjid Desa Paya Beke, Wakil Bupati Aceh Tengah, Khairul Asmara mengatakan saat ini intensitas hujan masih tinggi. “Kemungkinan longsor susulan akan terjadi,” ujar dia, Senin (20/4).
Kepada 12 Kepala Keluarga yang rumahnya terkena longsong, Khairul janji akan memberi bantuan. Dia juga meminta seluruh aparatur desa dan petugas medis memastikan data korban longsor dan kesehatan para pengungsi. 
Sedangkan Camat Silih Nara, M Saleh melaporkan dari 12 yang terimbas tanah longsor, sembilan di antaranya rusak berat, sisanya rusak ringan. 
Kondisi tanah longsoran yang masih labil juga memaksa 34 kepala keluarga sekitar longsoran diungsikan. “Kita tidak mau mengambil resiko, intensitas hujan masih tinggi, tanah dipinggir bukit juga masih labil, sehingga diambil keputusan untuk mengungsikan warga selama beberapa waktu,” kata Saleh.

Artikel ini ditulis oleh:

Hari Kartini, Nasib Wanita Indonesia Saat Ini Terabaikan

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati mengatakan, pahlawan wanita Raden Ajeng (RA) Kartini akan bersedih dan menangis melihat kondisi perempuan Indonesia yang tidak terlindungi dengan baik oleh pemerintah.
Nasib perempuan Indonesia cenderung terabaikan, salah satunya terkait kasus hukuman mati yang dialami dua perempuan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi.
“Kartini pasti akan menangis sedih atau bahkan tersedu sedu melihat nasib Siti Zaenab maupun Karni yang meninggal dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi. Bukan itu yang Kartini harapkan dari hasil perjuangannya bagi perempuan,” kata Okky dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/4).
Kartini pun akan bersedih hati ketika melihat para pekerja perempuan yang enggan memberikan ASI bagi bayi-bayi yang dilahirkan. Pasalnya, Kartini pasti sadar bahwa perempuan sebagai ‘ibu generasi’ harus cerdas dan mencerdaskan generasi penerus.
“Kartini pasti akan memperjuangkan agar setiap kantor maupun pusat-pusat perbelanjaan mematuhi peraturan untuk membuat ruang menyusui dan mengawal kerja pemerintah terkait dengan pengawasan dan sanksi bagi perusaahaan-perusahaan atau instansi-instansi yang tidak memiliki hal itu,” paparnya.
Politisi PPP itu juga mengatakan, Kartini akan terus berjuang demi kecerdasan dan keberadaaan perempuan yang mumpuni di setiap lini kehidupan.
“Karena bagaimanapun dunia ini didiami oleh perempuan dan laki-laki yang harus saling mengisi untuk membangun dunia yang lebih baik bagi seluruh penghuninya,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Utang Pemerintah Era Jokowi-JK Mencapai Rp 2.795,84 Triliun

Jakarta, Aktual.co — Dalam jangka waktu triwulan pertama tahun 2015, utang pemerintah di era Jokowi-JK terus meningkat. Berdasarkan rilis data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang dikutip Aktual.co dari situs resmi Kemenkeu, Selasa (21/4), total utang pemerintah pusat tercatat Rp 2.795,84 triliun per Maret 2015. Jumlah tersebut meningkat Rp 51,48 triliun dibandingkan utang pada Februari yang sebesar 2.744,36 triliun.

Utang sebesar Rp 2.795,84 triliun itu terdiri dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 2.099,35 triliun (75,1 persen) dan pinjaman baik bilateral maupun multilateral sebesar Rp 696,48 triliun (24,9 persen). Jika dibandingkan dengan Desember 2014 yang senilai Rp 1.931,22 triliun, posisi utang dari SBN tercatat mengalami kenaikan. Pun dengan nilai pinjaman yang dibandingkan dengan Desember 2014, juga turut mengalami kenaikan.

Dari sisi pinjaman multilateral, Bank Dunia tercatat sebagai pemberi pinjaman terbesar dengan jumlah Rp 182,81 triliun (26,2 persen), disusul ADB sebesar Rp 110,47 triliun (15,9 persen). Sedangkan dari pinjaman bilateral, Jepang tercatat sebagai negara kreditur terbesar dengan pinjaman mencapai Rp 219,67 triliun atau sebesar 31,5 persen. Kreditur terbesar selanjutnya adalah Prancis sebesar Rp 24,98 triliun (3,6 persen), dan Jerman sebesar Rp 20,42 triliun (2,9 persen).

Berikut perkembangan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2000:

    2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
    2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
    2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
    2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
    2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
    2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
    2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
    2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
    2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
    2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
    2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
    2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
    2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
    2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)
    2014: Rp 2.604,93 triliun (25,9%)

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain