Jakarta, Aktual.co — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meyakini bahwa peran korban dalam mengungkap kasus dugaan perbudakan Anak Buah Kapal (ABK) PT PBR di Pulau Benjina Maluku sangat besar.
“Para korban bisa membantu penyidik dalam mengungkap dugaan ini”, ujar Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, dalam siaran pers yang diterima Aktual.co, Selasa (21/4).
Semendawai mengatakan, para korban bisa menyampaikan kepada penyidik bagaimana kondisi mereka saat dipekerjakan sebagai ABK oleh PT PBR. Menurut dia, keterangan korban bisa menjadi dasar bagi penyidik untuk mengambil tindakan yang sesuai aturan hukum yang berlaku.
LPSK siap memberikan perlindungan kepada korban jika ada permohonan dan memang ada ancaman yang mengancam hak-hak korban termasuk dalam menjalani penyidikan.
“Korban atau pendampingnya bisa menyampaikan permohonan perlindungan ke LPSK. Setiap permohonan pasti akan diproses sesuai ketentuan.”
LPSK berharap aparat berwenang bisa turut memberikan penanganan agar hak korban tidak terlanggar.
“Kerjasama dan peran aktif antar lembaga baik pusat maupun daerah bisa membantu korban dan penyidik dalam mengungkap kasus ini.”
Seperti diberitakan, PT PBR ditenggarai memperbudak puluhan ABK asal Myanmar. Perusahaan yang berbasis di pulau Benjina ini saat ini sedang dalam penyelidikan Satgas Anti Illegal Fishing dan KKP.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sidang lanjutan gugatan praperadilan bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (21/4).
Dalam agenda sidang kali ini, kubu pemohon pengajuan bukti dan keterangan saksi. Namun, persidangan yang sebelumnya di jadwalkan mulai pada pukul 09.00 WIB, ternyata molor. Hingga pukul 11.00 sidang tak kunjung di mulai.
Sebelumnya, dalam persidangan perdana yang digelar, Senin (20/4) kemarin, kuasa hukum Jero, Hinca Panjaitan mengatakan, bahwa gugatan praperadilan yang diajukan kliiennya terhadap KPK terkait penetapan sebagai tersangka. Ada dua sangkaan yang diberikan lembaga antirasuah itu kepada politisi Partai Demokrat itu.
Yakni terkait penyalahgunaan wewenang dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata periode 2008-2011 dan Menteri ESDM tahun 2011-2013. Menurutnya, dua sangkaan yang diituduhkan KPK terhadap kliennya tidak memenuhi kaidah hukum.
Dalam gugatannya, Hinca menegaskan, Jero tidak mengambil langkah yang sama seperti bekas Menteri Agama Suryadharma Ali dan bekas Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana yang menuntut ganti rugi uang terhadap KPK. Menurut dia, yang terpenting penetepan status tersangka Jero dapat dibatalkan.
“Jero tidak menuntut sepeser pun. Dia hanya ingin memulihkan nama baiknya, karena sudah tujuh bulan tidak disentuh-sentuh oleh KPK,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Hinca, selaku kuasa hukum Jero, meminta Surat Perintah penyidikan dengan nomor Sprin.Dik-41/01/09/2014 tanggal 2 September2014 yang menetapkan kliennya sebagai tersangka dianggap tidak sah.
“Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi dan diubah melalui UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan ataas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 421 KUHAP adalah tidak sah,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar acara “Saya Perempuan Antikorupsi” sekaligus untuk memperingati hari Kartini, Selasa (21/4).
Disela-sela acara yang tengah berlangsung itu, Ketua sementara KPK Taufiequrachman Ruki menantang kaum perempuan untuk ikut seleksi calon pimpinan lembaga tersebut di Desember mendatang.
“Desember nanti kan akan terjadi pergantian pimpinan KPK. Saya menantang kaum perempuan untuk berani apply jadi pimpinan KPK,” ujar Ruki di kantor KPK.
Ruki menilai, kaum perempuan juga berhak menjadi pimpinan KPK karena kemampuan tidak dapat dinilai berdasarkan gender. Menurut dia, kaum wanita pun dapat berkontribusi besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Sepanjang dia punya kemampuan, ya kita dukung,” kata Ruki.
Tantangan Ketua KPK jilid I itu pun disambut baik oleh Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang diundang dalam acara tersebut. 
Menurut Puan, jabatan pimpinan KPK merupakan posisi strategis bagi perempuan untuk berperan dalam pemberantasan korupsi.
“Kalau KPK dipimpin oleh perempuan, maka itu jabatan strategis yang membawa perubahan dahsyat di negeri ini,” ujar Puan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Untuk menghormati jasa pejuang wanita, R.A Kartini yang telah banyak memberikan pengorbanannya kepada kaum perempuan Indonesia dimasa penjajahan dahulu, di sikapi oleh Pedangdut Ayu Ting Ting
Ayu meneladani Kartini dengan berkarya serta bekerja dalam menghidupi buah hati dan keluarganya.

“Kalau dulu perjuangan ibu R.A. Kartini selalu mengajarkan kita supaya perempuan memiliki derajat, dan kedudukan kaum perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata, ” kata Ayu Tingting saat ditemui di XXI Epicentrum, kawasan Kuningan, Jakarta, pada Senin (20/4) malam.

“Tapi kalau sekarang, dengan kerja keras mencari uang, buat keluarga. Paling tidak cara ini adalah bentuk positif yang bisa aku lakukan untuk menghormati jasa-jasa Ibu Kartini. Bagaimanapun semangat Kartini masih tetap harus ada buat aku, ” imbuh ibu satu anak ini.

Menurut Ayu, saat ini derajat wanita sejajar dengan kaum pria. Meskipun, diakui pemilik single ‘Ting Ting’ ini kaum adam tetap harus berada di posisi atas. Seperti, sebagai kepala rumah tangga.

“Hingga saat ini, perjuangan ibu Kartini sangat berarti bagi kaum perempuan tentunya, ” jelas wanita yang mempunyai nama lengkap Ayu Rosmalina tersebut.

“Beliau sudah memperjuangkan semua keinginan perempuan. Bentuk kekerasan kepada wanita juga sudah berkurang sekarang.”

“Malahan derajatnya sudah hampir  sama dengan kaum pria. Tetapi, kalau di rumah itu derajat suami tetap harus di posisi atas, ” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh: