28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 36577

Globalisasi, Jokowi Sebut Ancaman Stabilitas Negara Saling Mempengaruhi

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo menegaskan ancaman stabilitas negara dan kawasan bisa saling mempengaruhi di era globalisasi saat ini, sehingga semua pihak harus saling bekerjasama untuk menangani ancaman stabilitas, baik yang berasal dari internal maupun ekternal.
“Ya bisa, stabilitas itu dua ancamannya, internal dan eksternal,” kata Joko Widodo, di Istana Merdeka Jakarta, Senin (20/4).
Potensi ancaman internal dan eksternal harus sama-sama ditangani karena bila sebuah negara secara internal aman, namun stabilitas kawasannya bergejolak maka akan memberikan pengaruh pada negara tersebut, termasuk dari sisi ekonomi.
“Saya kira dua-duanya. Sekarang ini kan dengan posisi bebas ini kan dua-duanya bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, sebagus apapun sebuah negara kalau stabilitas eksternalnya terguncang juga akan terganggu,” ujarnya.
Jokowi menambahkan, salah satu ancaman di kawasan saat ini ada gerakan-gerakan radikal dan terorisme disamping peredaran narkotika.
“Saya kira banyak, stabilitas keamanan, paham-paham radikal, paham-paham ekstrimisme yang sekarang hampir semua negara mengalami dan alhamdulillah kita dilihat sebagai sebuah negara yang juga mampu mengatasi itu dengan pendekatan yang berbeda bukan hanya keamanan, tapi juga keagamaan dan budaya. Itu yang diingat oleh negara lain, Indonesia sebagai negara Islam moderat yang betul-betul tidak ada kompromi terhadap kekerasan yang berkaitan dengan terorisme dan ekstrimisme,” katanya.
Keberhasilan meredam gerakan-gerakan radikal di dalam negeri tidak terlepas dari bantuan semua pihak, tak hanya kerja pemerintah namun juga kerja keras ormas-ormas keagamaan nasional dan juga peran serta masyarakat.
Presiden Joko Widodo membuka Asian African Bussiness Summit di Jakarta Convention Centre yang merupakan bagian dari rangkaian pertemuan dalam rangka peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika, Selasa (21/4).

Artikel ini ditulis oleh:

APKLI Desak Panglima TNI Tolak Rencana Ahok Jadikan TNI Sebagai Satpol PP

Jakarta, Aktual.co — Keinginan Gubernur DKI Jakarta Ahok yang berkeingian untuk jadikan TNI sebagai Satpol PP dinilai oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) merupakan hal yang ngawur, konyol dan semaunya sendiri.
Ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsun mengatakan bahwa Ahok telah melanggar UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Bahkan menurutnya kalau Ahok telah melakukan pelecehan terhadap TNI. 
“Untuk itu, APKLI desak Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko menolak keinginan konyol Ahok tersebut,” tegasnya dalam siaran pers yang diterima aktual.co, Selasa (21/4). 
Dikatakan Ali bahwa selaku TNI yang merupakan alat pertahanan negara, TNI seharusnya tidak boleh dan tidak bisa dibawah perintah Gubernur, Bupati atau Walikota.  Ali menambahkan bahwa TNI memiliki tugas pokok yang harus diemban dan diatur dengan jelas dan tegas dalam UU RI 34/2004 tentang TNI. 
“Dimana tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,” paparnya. 
Ali melanjutkan bahwa masyarakat diseluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk 500 ribu PKL didalamnya, bukanlah pengganggu kedaulatan Negara, tidak lakukan makar terhadap NKRI, juga tidak mengancam integrasi bangsa negara Indonesia. Oleh karena itu, APKLI mengecam keras atas rencana Ahok yang akan jadikan TNI sebagai Satpol PP.
“Selama ini, Satpol PP DKI Jakarta sudah terlalu sering bertindak brutal dan semena-mena tak berperikemusiaan kepada PKL. APKLI beserta PKL diseluruh DKI Jakarta sangat khawatir Satpol PP akan semakin brutal, semakin menggila kepada PKL jika ada back up dari TNI,” tukasnya. 
Untuk itu, sambung Ali bahwa APKLI mengecam keras rencana Ahok jadikan TNI sebagai Satpol PP. APKLI mendesak Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko segera menolak keinginan AHOK yang ngawur, konyol dan semaunya sendiri agar bayang-bayang fobia tak hantui PKL di Jakarta dan diseluruh Indonesia. “PKL bukan pengganggu kedaulatan negara, bukan perongrong keutuhan wilayah NKRI dan juga tidak mengancam integrasi bangsa negara. Bukan hanya itu, APKLI berpandangan bahwa rencana AHOK jadikan TNI sebagai Satpol PP telah melakukan pelelecehan terhadap TNI sebagai Alat Pertahanan Negara sebagaimana diatur dalam UU 34/2004 tentang TNI,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Tak Hadir Saat UN, Puluhan Siswa Aceh Dipastikan Gagal

Banda Aceh, Aktual.co — Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah  tidak melaksanakan Ujian Nasional (UN) susulan. Padahal, sebanyak 28 siswa yang tidak hadir dalam penyelenggaraan UN yang berlangsung 13 -15 April 2015 lalu, sampai kini belum mengabarkan akan mengikuti ujian nasional atau tidak.
Ketua Panitia Pelaksana UN Aceh Tengah Zulhamsyah, menyebutkan total peserta UN tingkat SMA/SMK/MA di kabupaten itu sebanyak 2.690 siswa. Dari jumlah itu, 28 siswa diantaranya tidak mengikuti UN yang berlangsung selama tiga hari itu. Namun, mereka tak bisa mengikuti ujian susulan dikarenakan tidak adanya surat keterangan dari yang bersangkutan.
“Tidak ada UN susulan hari ini, terkait adanya siswa yang tidak hadir dalam pelaksanaan UN  lalu, itu semuanya sudah kita diskualifikasi, karena mereka tidak ada mengirim surat izin seperti sakit atau ada alasan lain sehingga berhalangan hadir. Jadi mereka tidak bisa ikut ujian susulan,” kata Zulhamsyah, Senin (20/4).
Ditambahkan, siswa SMA sederajat yang tidak hadir merupakan siswa yang sudah tidak bersekolah lagi, dimana mereka sudah tidak mengikuti proses belajar dan mengajar disekolahnya masing-masing, menjelang pelaksanaan UN berlangsung.
“Kalau dari informasi dan data yang kita miliki, itu ada yang telah meninggal dunia serta juga ada yang telah menikah sehingga tidak bersekolah lagi, tapi nama-nama mereka sudah masuk dalam pendataan siswa yang menjadi peserta UN sebelumnya”, pungkasnya.
Secara nasional pelaksanaan UN susulan berlangsung serentak selama Tiga hari mulai 20 -22 April 2015, dimana setiap siswa akan mengerjakan soal ujian sesuai mata pelajaran yang tidak diikuti pada UN kemarin.

Artikel ini ditulis oleh:

DPRD Desak Ahok Selesaikan Persoalan Pencairan TKD Statis

Jakarta, Aktual.co —Belum dicairkannya Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD) statis para PNS DKI di lingkungan Sekretariat Dewan (Sekwan), menuai komentar Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Abdul Ghoni. Menurut dia hal itu harusnya tidak boleh terjadi. 
Yang membuat Ghoni heran, ‘nasib’ PNS DKI di Sekwan ternyata tak dialami rekan-rekan mereka di Balai Kota. “PNS yang lain di Balai Kota TKD-nya sudah turun, tapi kok PNS yang bertugas di dewan belum turun?” kata Ghoni di Kebon Sirih, Senin (20/4)
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun didesaknya segera selesaikan permasalahan ini. Karena bisa menimbulkan gejolak negatif dan bisa berdampak pada kinerja PNS. Kalau sampai berlarut-larut, dirinya sebagai wakil rakyat mengaku tidak akan tinggal diam. 
Diberitakan sebelumnya, PNS DKI yang bertugas di lingkungan Sekwan DPRD DKI merasa dianaktirikan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Penyebabnya, di saat sesama PNS DKI di Balai Kota sudah terima pencairan TKD statis, mereka di Sekwan justru belum. 
“Aneh, kok mereka yang bertugas  di depan (Balai kota) sudah bisa gembira karena uang TKD sudah turun. Sementara kami yang bertugas di belakang (gedung DPRD) harus bersedih uang TKD yang dinanti-nantikan nggak turun-turun juga,” ujar salah seorang staf dewan yang tak mau disebut namanya, di Kebon Sirih, Senin (20/4).
Hal yang lebih menyakitkan, diakuinya, saat mereka melihat status yang rekan-rekannya di Blackberry Messenger yang bertuliskan “Hore TKD Udah Cair”. Karena mereka PNS di DPRD pun buru-buru mengecek saldo di ATM berharap nasib serupa. Kenyataannya, saldo mereka belum berubah.

Artikel ini ditulis oleh:

Momentum KAA, Ketum Kadin Berharap Banyaknya Investasi Asing yang Masuk di Indonesia



Jakarta, Aktual.co —Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto berharap bahwa momentum peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang sedang berlangsung dapat mendorong dan mempermudah masuknya berbagai investasi asing khususnya investasi dari negara-negara di Asia. Demikian yang dikatakan pada agenda jumpa pers yang digelar di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Pusat, Senin, 20 April 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Warnoto

KBRI Dibom, DPR: Pemerintah Harus Layangkan Protes Keras

Jakarta, Aktual.co — Peristiwa pengeboman yang mengakibatkan hancurnya kantor KBRI di Yaman harus ditanggapi serius oleh pemerintah, dengaan melayangkan surat protes terhadap Arab Saudi dengan koalisnya.
“Kemlu harus membuat suatu langkah kongkrit selain evakuasi sekaligus melakukan protes. Kita harus melayangkan surat protes kepada pelaku karena mereka tahu, perwakilan semua negara termasuk KBRI harus dilindungi,” ucap Fadli Zon saat dihubungi, di Jakarta, Senin (20/4).
Selain itu, sambung politisi Gerindra, meminta pemerintah Indonesia juga untuk menarik dan menutup KBRI di Yaman.
“Seluruh warga negara kita ditarik dan dipindahkan ke daerah yang aman. Kemudian KBRI kita harus ditutup sementara karena bisa membahayakan keselamatan para diplomat kita,” ucapnya.
Dia menambahkan, apa yang menimpa KBRI di Yaman merupakan suatu musibah yang menyedihkan.
“Saya kira ini suatu kejadian yang sangat menyedihkan, musibah. Kita memang harus meminta penjelasan dari KBRI kita disana bagaimanan kondisi lengkapnya.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Berita Lain