Jakarta, Aktual.co — Peristiwa pengeboman yang mengakibatkan hancurnya kantor KBRI di Yaman harus ditanggapi serius oleh pemerintah, dengaan melayangkan surat protes terhadap Arab Saudi dengan koalisnya.
“Kemlu harus membuat suatu langkah kongkrit selain evakuasi sekaligus melakukan protes. Kita harus melayangkan surat protes kepada pelaku karena mereka tahu, perwakilan semua negara termasuk KBRI harus dilindungi,” ucap Fadli Zon saat dihubungi, di Jakarta, Senin (20/4).
Selain itu, sambung politisi Gerindra, meminta pemerintah Indonesia juga untuk menarik dan menutup KBRI di Yaman.
“Seluruh warga negara kita ditarik dan dipindahkan ke daerah yang aman. Kemudian KBRI kita harus ditutup sementara karena bisa membahayakan keselamatan para diplomat kita,” ucapnya.
Dia menambahkan, apa yang menimpa KBRI di Yaman merupakan suatu musibah yang menyedihkan.
“Saya kira ini suatu kejadian yang sangat menyedihkan, musibah. Kita memang harus meminta penjelasan dari KBRI kita disana bagaimanan kondisi lengkapnya.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai jika keputusan ketua DPR RI terkait dengan rotasi anggota dewan di komisi dan alat Kelengkapan Dewan (AKD) sudah tepat.
Hal itu sudah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2014 dan Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2014,  Pasal 8 Ayat 5 soal rotasi.
“Bagi anggota DPR seharusnya tidak dipolitisasi atau didramatisir seolah-olah perpindahan ke komisi lain tersebut akan membuat dunia kiamat,” ucap Bambang dalam keterangan tertulisnya yang diterima Aktual.co, di Jakarta, Senin (20/4) malam.
Bambang menambahkan, rotasi itu adalah hal biasa yang disesuaikan dengan kebutuhan fraksi. Untuk itu tidak perlu panik, apalagi emosi.
“Anggota DPR harus siap ditugaskan dimana saja yang penting berbuat untuk kepentingan rakyat. Kalau ada anggota DPR pilih-pilih komisi yang menjadi ambisinya, patut dipertanyakan motif dan tujuannya. Apalagi sampai mengancam ketua DPR seperti preman dengan mosi tidak percaya. Jelas sangat tidak elok,” beber Sekretaris Fraksi Golkar di DPR RI itu.
Anggot Komisi III ini mengingatkan, DPR adalah lembaga tinggi negara dan bukan pasar impres, dimana ada aturan dan UU yang harus dihormati bersama.
“Kami sendiri tidak gentar deng gertakan tersebut. Anggap saja mereka lagi nembak membabi buta tapi dengan peluru hampa. Kalau mereka ancam akan gulirkan mosi tidak percaya kepada ketua DPR, kita pun bisa juga gulirkan ‘mosi percaya’ kepada ketua DPR dengan dukungan yangg lebih besar dari yang mereka miliki.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi X DPR RI menyayangkan tindakan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi membekukan PSSI.
“Kita sangat mnyayangkan keuarnya surat pemberian sanksi pembekuan terhadap PSSI, karena memang sejak 5 bulan terakhir komisi X dengan pemangku kepentingan sepakbola sudah melakukan rapat termasuk Menpora dan BOPI,” ujar Ketua Komisi X, Teuku Riefky Harsya, di Jakarta, Selasa (21/4).
Teuku berharap menpora melakukan pembinaan dalam memperbaiki persepakbolaan Indonesia, namun tidak juga dengan tindakan pembekuan.
“Kita mengharapkan adanya solusi dan pembinaan dari pemerintah dalam memperbaiki persepakbolaan tapi tidak juga dengan membekukkan melainkan dengan cara mmbina, mendukung dan mencari solusi atas masalah yang ada,” katanya.
Kemudian, sebagai wakil rakyat, Komisi X juga diminta menyelesaikan masalah antara PSSI dan menpora. Setelah itu, Komisi X akan tentukan sikap politik usai mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak.
“Dengan kejadian ini kami sebagai wakil rakyat mendapat banyak sekali masukan baik dari dapil maupun pemangku kepentingan lainnya. Mereka mengharapakan Komisi X mencari solusi. Kemrin sudah panggil PSSI, kami nanti akan undang juga Menpora, di situ sikap politik komisi akan seperti apa,” tuturnya.
Sementara, Komisi X sepakat persoalan ini dibawa ke ranah hukum seperti apa yang disampaikan PSSI, yang mengajukan permasalahannya ke PTUN. Komisi X juga akan meminta penjelasan dan menanyakan kesiapan menpora dalam menanggung kerugian yang dialami.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ramai-ramai para Menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bertandang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan para menteri itu untuk merayakan hari Kartini, Selasa (21/4).
Menteri yang hadir antara lain, Siti Nurbaya yang merupakan Menteri Kehutanan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani,  Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa serta Ibu Negara keempat Sinta Nuriyah Wahid.
Bersama elemen masyarakat sipil yang menamakan diri ‘Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)’, mereka juga akan merayakan acara bertajuk ‘Kekuatan Perempuan, Inspirasi Perubahan’.
Acara ini juga merupakan perayaan hari kelahiran SPAK. Dari pantauan di lapangan, tampak hadir Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki.
Sekedar informasi, SPAK pertama kali disosialisasikan setahun lalu pada peringatan Hari Kartini 2014 sebagai gerakan sosial perempuan melawan korupsi. Setelah setahun, banyak perubahan nyata yang telah dilakukan para perempuan Indonesia yang berjumlah sekurangnya 200 orang sebagai fasilitator SPAK di 13 Provinsi di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu