Jakarta, Aktual.co —Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat alat kontrasepsi jenis IUD (Intra Uterin Device) Kit di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di tahun anggaran 2013-2014 dengan nilai mencapai Rp 32 miliar.
Guna mengembangkan kasus, jaksa penyidik pagi tadi gelar pemeriksaan terhadap tiga orang saksi. Yakni Hartati Danudjaja selaku Direktur PT. Taida, Ridwan Fadjri Nur selaku Anggota Tim Panitia Pengadaan IUD Kit pada Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Tahap I, TA. 2013 dan Ketua Tim Panitia Pemeriksa/Penerimaan Barang Tahap II Tahun Anggaran 2013 dan tersangka Slamet Purwanto selaku Manager Institusi Pusat PT. Kimia Farma‎.
Namun dari tiga saksi yang dijadwalkan untuk diperiksa, hanya satu yang memenuhi panggilan. “Saksi Ridwan Fadjri Nur dia hadir memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 10.00 Wib,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejagung, Tony T Spontana di Kejagung, Jakarta, Senin (20/4).
Yang bersangkutan diperiksa mengenai kronologis ‎proses pelaksanaan kegiatan pengadaan IUD Kit tahap I pada Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. “BKKBN untuk kebutuhan 855 set IUD Kit hingga dimenangkan CV. Bulao Kencana Mukti,” ujar Tony.
‎Ridwan juga diperiksa mengenai proses penerimaan dan pemeriksaan kelayakan 2600 set IUD Kit pada Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Tahap II yang dimenangkan oleh PT. Kimia Farma dengan dana kurang lebih 12 M berikut laporan hasil pemeriksaan.
Sedangkan dua saksi lain, yakni Hartati Danudjaja dan tersangka Slamet Purwanto, mangkir dari panggilan penyidik. “Hartati tak hadir dengan alasan belum menerima surat panggilan pemeriksaan dan Slamet Purwanto tidak hadir dengan alasan masih berada di luar kota karena tugas dan pekerjaan perusahaan,” ucap dia.
Untuk lima tersangka kasus ini, penyidik sudah melakukan pencegahan ke luar negeri. Sebab mereka dikhawatirkan melarikan diri dan hilangkan barang bukti. Kasubdit Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Sarjono Turin, mengatakan pencegahan merupakan hal yang biasa dilakukan. Karena itu dia meminta setiap pihak melihat masalah ini secara proporsional. “Jaksa dalam bertindak selalu mengacu kepada ketentuan perundangan dan bersikap profesional dalam penanganan perkara,” ucap dia.
Lima orang tersangka dalam kasus ini yakni ‎SW, WAW, SP, HS, dan S. Mereka terdiri dari pejabat BKKBN dan rekanan. SW diketahui adalah Sobri Wijaya yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun anggaran 2013, untuk tahap satu dan dua. Dia juga merupakan pejabat teras di BKKBN.
WAW, adalah Wiwit Ayu Wulandari (PPK, untuk proyek tahun anggaran 2014) dan juga pejabat BKKBN. SP adalah Slamet Purwanto yang menjabat Manager PT Kimia Farma, pemenang tahap kedua tahun anggaran 2013). Tersangka keempat S atau Sukadi (Kepala Cabang Jakarta 1 PT Rajawali Nusindo, pemenang tahun anggaran 2014) dan terakhir, HR adalah Harun Suarsono Direktur PT Bolao Kencana Mukti Pemenang tahap pertama 2013.
Proyek ini terbagi dalam tiga pengadaan. Pertama Rp 5 miliar, kedua Rp 13 miliar dan ketiga Rp 14 miliar. Satgasus Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) juga menemukan proyek lain senilai Rp52 miliar. Namun masih dalam tahap penyelidikan.
Untuk modusnya, diduga dilakukan dengan cara memanipulasi pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi dan standar kesehatan, sebagaimana tertuang dalam kontrak. Meski begitu, ia belum dapat memastikan kerugian negaranya, tapi diduga nilainya cukup besar.
Kelima tersangka dijerat dengan UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20/2001, dengan ancaman penjara selama 20 tahun.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa KBRI di Sana’a bukan target pemboman yang terjadi pada Senin pukul 10.45 waktu setempat, melainkan hanya terdampak.
“Sekali lagi saya tegaskan, KBRI bukan target (pemboman), tapi terkena imbas karena sasaran yang letaknya dekat KBRI,” kata Menlu Retno, di Balai Sidang Jakarta (JCC), Senin (20/4).
Menlu RI juga mengecam keras aksi pemboman yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka dari warga sipil tersebut.
Berdasarkan informasi awal dari KBRI Sana’a, Menlu menjelaskan serangan ditujukan ke depot amunisi yang berada di kawasan itu.
Akibat ledakan itu jalan di sekitar KBRI rusak parah dan banyak korban jiwa warga sipil setempat yang berada di sekitar daerah tersebut.
Menlu juga menyampaikan tidak ada korban jiwa dari WNI yang berada di KBRI, ledakan itu hanya mengakibatkan dua staf diplomat Indonesia dan satu WNI yang mengungsi terluka, kerusakan gedung KBRI Sana’a serta seluruh kendaraan milik KBRI yang berada di area itu.
KBRI Sana’a menginformasikan saat ini terdapat 17 orang WNI yang terdiri dari staf KBRI Sana’a, anggota tim evakuasi WNI dari Jakarta, dan WNI yang sedang mengungsi di KBRI.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Korrdinator wilayah Sulawesi Selatan pengurus DPP PPP, Amir Uskara menyarankan kubu Djan Faridz segera membuat partai baru karena beralasan mengantongi putusan legal dari pemerintah.
“Saya hanya menyarankan kubu sebelah sebaiknya membuat partai baru, karena kami yakin dan optimis keputusan pemerintah sah di mata hukum,” kata Legislator DPR RI Komisi XI itu di Makassar, Senin (20/4).
Kendati pihak kubu Djan Faridz melalui Koordinator Wilayah Sulsel DPP PPP Kubu Djan Faridz, Andi Mariattang telah mengevaluasi dan membekukan 23 DPC PPP di Sulsel, namun pengurusnya solid mendukung kubu Romy.
“Beliau (Mariattang) kepengurusannya tidak tercatat dalam lembaran negara. Kalau mau ada pengurus, yah harus bikin nama baru. Karena negara tidak mengenal kepengurusan ganda dalam partai politik,” paparnya.
Mantan Ketua DPW PPP Sulsel ini mengemukakan bila ingin mengklaim kepengurusan harusnya dipertanyakan dahulu legalitasnya di tingkat DPP, apakah sudah legal atau tidak. Kalau tidak legal bagaimana membuat SK pengurus di tingkat bawah.

Artikel ini ditulis oleh: