Jakarta, Aktual.co — Aparat Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, mengharapkan agar para siswa dapat menghibahkan seragam sekolah kepada pihak yang memerlukan dari pada aksi coret baju mengunakan spidol atau cat.

“Tindakan mencoret baju itu mubazir dan dilarang agama, alangkah mulia bila diberikan kepada orang lain,” kata Kepala Disdik Pemkab Tangerang Zaenudin di Tangerang, Senin (20/4).

Pernyataan tersebut terkait sejumlah siswa SMA dan SMK di Kecamatan Cikupa, Balaraja dan Curug melakukan aksi coret baju dengan spidol dan cat semprot setelah melaksanakan Ujian Nasional (UN) 2015.

Bahkan dalam aksi coret baju itu merebotkan pengguna jalan karena dilakukan di dekat sekolah sehingga menganggu penguna jalan.

Demikian pula setelah baju dicoret, maka tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk sekolah padahal masih dalam kondisi layak pakai.

Zaenudin mengatakan, pihaknya akan memanggil sejumlah kepala sekolah untuk membicarakan masalah tersebut, agar masing-masing siswa dapat menghibahkan baju yang layak pakai itu.

Menurut dia, selain baju, rok atau celana maka buku yang masih layak pakai juga dapat diberikan kepada adik kelas yang membutuhkan.

Namun pihaknya juga mengeluarkan surat keputusan agar siswa tidak melakukan aksi konvoi kendaraan di jalan karena menganggu ketertiban umum ketika berkendaraan.

Hal itu, katanya, untuk menghindari tawuran antarsiswa yang kadang berujung pada kematian karena ada juga yang membawa senjata tajam, padahal hanya persoalan sepele karena saling ejek.

Pihaknya melakukan koordinasi dengan aparat Satpol PP setempat untuk memantau kegiatan para siswa terutama pada beberapa sekolah yang dicurigai karena pernah tawuran.

Sebelumnya, peserta UN SMA/SMK dan sederajat di Kabupaten Tangerang diikuti sebanyak 31.896 siswa dan SMP sebanyak 46.017 siswa tersebar pada 29 kecamatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta telah merumuskan rekomendasi sementara atas Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang APBD tahun anggaran 2014 yang akan segera diparipurnakan pada hari Rabu (22/4).
Berikut ini adalah rekomendasi sementara DPDR atas LKPJ Gubernur Ahok yang berhasi dirumuskan dalam rapat badan anggaran siang hari ini di gedung serbaguna DPRD DKI Jakarta: 
1. Bahwa DPRD Provinsi DKI Jakarta  prihatin dan menyayangkan kinerja Gubernur dan jajarannya.
2. Gubernur tidak bisa melepaskan tanggung jawab dengan alasan hanya memegang kendali sebagai Gubernur selama dua bulan jabatan setelah mantan Gubernur Joko Widodo.
3. Kebijakan Gubernur tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan seperti penghapusan jabatan wakil lurah yang ternyata melanggar undang-undang 29 tahun 2007 tentang pemerintah daerah Ibukota DKI Jakarta.
4. Terbitny Ijin reklamasi kepada pengembang melalui Keputusan Gubernur  Nomor 2238 Tahun 2014, Sebelum mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.
5. DPRD memprihatinkan pemda DKI yang tidak bisa mempertahan aset-aset pemda seperti. Masalah tanah BMW, Tanah Thamrin aset Bank DKI yang dikuasai Lippo Group dan RSUD Jakarta Selatan.
6. Gubernur diminta menyusun pertelaan antar instansi agar tidak merugikan konsumen khususnya masyarakat penghuni rumah susun untuk mendapatkan sertifikat. 7. Menjelaskan Belanja Tidak Langsung dimana dana hibah ada didalamnya, itu tidak diserahkan ke kita laporannya kepada DPRD.
8. Gubernur harus konsisten melaksanakan pola transportasi masal yang telah diwacanakan, dimana masyarakat masih merasakan kemacetan akibat pekerjaaan yang berkaitan dengan transportasi. (Contohnya Monorel).
9. Persoalan kebersihan khususnya soal sampah segera ITF di lima wilayah agar persoalan sampah di Jakarta terselesaikan.
10. Masalah banjir, khususnya drainase yang tidak pernah terurus dan terselesaikan dengan baik.
11. CSR Harus dikelola dengan baik dan transparan. Dan harus dilakukan audit.
12.  Untuk penutup. Akhirnya Gubernur diminta tidak banyak berwacana dan serius bekerja beserta aparatnya. Agar pencairan target APBD yang rendah tidak terulang kembali di tahun 2015.
13. Gubernur harus aktif menjalin komunikasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk melakukan evaluasi tiga bulanan untuk seluruh pejabat di DKI hanya janji. Setidaknya sampai penghujung bulan April, pemprov belum juga mengeluarkan gelagat melakukan perombakan besar-besaran PNS DKI.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Agus Suradika bahkan menolak berkomentar saat wartawan menyambangi kantornya di lantai 20 kompleks Balai Kota. Bahkan Agus hanya mengutus bawahannya menyampaikan pesan belum ada update informasi soal evaluasi PNS di DKI.
Awalnya, awak media diminta menuliskan terlebih dahulu nama dan medianya, serta kepentingannya oleh salah seorang staf di kantor BKD. Selang beberapa waktu, sang staf yang tidak ingin disebutkan namanya tersebut kembali menemui wartawan dan menyampaikan bahwa belum ada informasi soal evaluasi.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Ahok menyampaikan bahwa dirinya akan melakukan evaluasi tiap tiga bulan sekali setelah melantik 6506 PNS Januari lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid