31 Desember 2025
Beranda blog Halaman 36618

Raisa Andriani: Kesuksesan Tak Mudah, Dibutuhkan Kerja Keras & Kesabaran

Jakarta, Aktual.co — Sebuah kisah perjalanan hidup, Raisa Andriani untuk menggapai impian menjadi seorang bintang yang penuh inspirasi dituangkan dalam film pendek  ‘Cahaya Cantik Raisa’

Anggiaswari Oddang , Senior Brand Manager Pond’s mengatakan, bahwa film di bawah arahan Angga Dwimas Sasongko bekerjasama salah satu produk komestik tanah air ini, mengajak para remaja perempuan Indonesia untuk selalu berupaya melakukan usaha terbaiknya dalam menggapai apa yang mereka inginkan.

“Pertama kali, mendengar kisah ini kami yakin ada banyak cerita dari remaja yang serupa, ” ungkapnya ditemui di acara ‘Cahaya Cantik Raisa’ di XXI Plasa Senayan Jakarta Senin (20/4).

“Jadi film pendek ini terisnpirasi dari karier aku. Sekarang Alhamdulillah lagu-lagu aku bisa didengar banyak orang. Semoga di film yang cuma 10 menit pesannya bisa tersampaikan,” kata Raisa menimpali.

Lebih lanjut, Raisa berharap, agar remaja yang menyaksikan film ini dapat termotivasi serta terinspirasi untuk menggapai kesuksesan kariernya.

“Kisah ini menunjukkan kalau kesuksesan tidak datang begitu saja. Dibutuhkan usaha, keras dan kesabaran dalam menjalani lika-liku menuju impian kita, ” jelasnya.

“Jadi jangan pernah putus asa atau tergoda untuk mengambil jalan pintas, karena saya yakin kalau semua bisa mencapai apapun yang kita inginkan, ” kata Raisa menutup pembicaraan.

Artikel ini ditulis oleh:

Publik Tak Puas Kinerja Pemerintah, PDIP: Beberapa Menteri Punya ‘Hidden Agenda’

Jakarta, Aktual.co — Politisi PDIP Ahmad Basarah menanggapi hasil survei yang menyebut publik tak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam enam bulan ini.
Ketidakpuasan publik ini dikarenakan beberapa faktor, yang salah satunya adalah ‘hidden agenda’ yang dimiliki oleh beberapa menteri.
“Hal tersebut (ketidakpuasan publik) diperparah atas ulah beberapa menteri-menteri atau pejabat setingkat menteri yang punya hidden agenda sendiri di pemerintahan,” kata Basarah, Senin (20/4).
Dirinya tak menyebut siapa menteri-menteri yang memiliki hidden agenda tersebut, namun hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa publik tidak puas dengan kinerja pemerintahan.
Sebelumnya, Dari survei Poltracking Indonesia, didapat 48,5 persen publik tak puas dengan pemerintah Jokowi-JK. Lebih tinggi 4,5 persen dari masyarakat yang puas dengan pemerintah, yaitu sebesar 44 persen.
“Publik cenderung tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK sebesar 48,5 persen,” kata Di‎rektur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha, di Jakarta, Minggu (19/4). 
Kinerja Jokowi pun sama ikut memudar. Di hasil survei, masyarakat yang puas dengan yang tidak puas oleh kinerja Jokowi selama enam bulan ini, hanya terpaut tipis 0,4 persen.
“46,4 persen publik cenderung tidak puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo,” ujar Hanta. 
Publik yang puas sebesar 47 persen dan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab 6,6 persen.
Poltracking Indonesia mengambil sampel dari 1.200 responden WNI yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. 
Dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Metode survei wawancara ‎dan tatap muka rentang 23-31 Maret 2015. Sumber dana internal yang dihimpun untuk ‎survei publik.

Artikel ini ditulis oleh:

Bacakan Eksepsi, Sutan Bhatoegana Tolak Dakwaan JPU

Tersangka dugaan suap, Sutan Bhatoegana saat membacakan surat eksepsinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, Senin (20/4/2015). Dalam eksepsi Sutan Bhatoegana menolak dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. AKTUAL/MUNZIR

Sutan Sebut Rumah Senilai Rp2,4 Miliar Sebagai Pinjaman

Jakarta, Aktual.co — Mantan Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bhatoegana mengaku jika rumah senilai Rp2,4 miliar yang berada di kampung halamannya, Medan, Sumatera Utara, adalah milik rekan kerjanya, Saleh Abdul Malik.
Dia mengatakan, rumah tersebut hanya dipinjamkan oleh Saleh untuk dijadikan posko saat dirinya mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara pada 2012 silam.
Pernyataan itu dilontarkan Sutan ketika menjalani sidang lanjutan yang beragendakan pembacaan nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, Senin (20/4).
“Ini semua juga telah saya jelaskan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saya, bahwa rumah tersebut adalah milik sahabat saya, Saleh Abdul Malik, yang beliau pinjamkan kepada saya selama kampanye calon Gubernur. Dan juga dipergunakan untuk ‘mes’ teman-teman apabila datang ke Medan,” jelas Sutan di Pengadilan Tipikor.
Sutan yang menjadi terdakwa kasus penerimaan hadiah atau janji terkait penetapan APBN-Perubahan milik Kementerian ESDM tahun anggaran 2013 di Komisi VII DPR RI, didakwa telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat negara karena menerima rumah berukuran 18 meter x 66,8 meter atau seluas 1.1194,38 meter persegi pada 2012 silam.
“Untuk kepentingan terdakwa yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Gubernur tersebut, Saleh Abdul Malik yang dikenal terdakwa ketika sama-sama menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009, menawarkan agar terdakwa mempunyai kantor atau tempat yang akan digunakn sebagai posko pencalonannya,” papar JPU KPK, Dody Sukmono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, Kamis (16/4).
Lebih jauh menanggapi dakwaan tersebut, Sutan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berniat untuk mengelabui penyidik soal rumah tersebut, termasuk saat pembuatan akta jual-beli. Karena menurutnya, kepengurusan rumah tersebut memang diserahkan kepadanya. Hal itu karena, Saleh sebagai pemilik rumah tengah berada di luar negeri.
“Tentang dakwaan seolah-olah saya dan saudara Saleh membuat akte jual-beli akal-akalan. Ini juga tidak berdasar. Karena pembuatan akte jual-beli tersebut dibuat belakangan, tidak sesuai dengan tahun sebenarnya. Ini dikarenakan kesibukan saudara Saleh sendiri, karena beliau lebih banyak tinggal di Jerman mengurus keluarga daripada di tanah air,” pungkasnya..

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Bojonegoro Belum Terima Kepastian DBH Migas Triwulan I dari Kemenkeu

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur belum memperoleh kepastian besarnya perolehan dana bagi hasil (DBH) migas 2015 untuk triwulan I dengan target produksi minyak siap jual mencapai 44,5 juta barel.

“Kami sampai saat ini belum memperoleh penjelasan dari Kementerian Keuangan soal besarnya perolehan DBH migas triwulan I,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo, di Bojonegoro, Senin (20/4).

Ia menjelaskan DBH migas triwulan I diperhitungkan berdasarkan produksi minyak terjual Desember 2014, ditambah Januari dan Februari 2015. “Biasanya Kementerian Keuangan mentransfer perolehan DBH migas triwulan I ke daerah, sekitar Maret. Tapi sampai akhir April ini belum ada tanda-tanda Kementerian Keuangan membagi DBH migas triwulan I,” paparnya.

Oleh karena itu, menurut dia, pihaknya mendesak Kementerian Keuangan segera mendistribusikan pembagian perolehan DBH migas triwulan I bagi daerahnya. “Bagi daerah kami semakin cepat perolehan DBH migas masuk ke kas daerah semakin bagus,” katanya, menegaskan.

Ia menyebutkan target produksi minyak siap jual 2015 daerahnya, yang ditetapkan sebesar 44,5 juta barel, berasal dari produksi lapangan Banyuurip Blok Cepu, yang dikelola ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) sebesar 36,3 juta barel.

Selain itu, lanjut dia, produksi lapangan minyak Sukowati, yang dikelola Joint Operating (JOB) Pertamina-Petrochina East Java (PPEJ) sebesar 8,2 juta barel. “Kami belum tahu besar produksi minyak terjual daerah kamu untuk triwulan I,” tandasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan target perolehan DBH migas 2015 ditetapkan di dalam APBN Perubahan 2015 sebesar Rp947 miliar, turun dibandingkan dengan penetapan di dalam APBN 2015, yang mencapai Rp2,6 triliun.

Pemkab, jelasnya memasang target perolehan DBH migas di dalam APBD 2015 sebesar Rp1,082 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan di dalam APBD Perubahan sebesar Rp947 miliar.

“Kami optimistis target perolehan DBH migas yang ditetapkan di dalam APBD 2015 bisa tercapai,” ucapnya, menegaskan.

Ia menambahkan pencapaian target DBH migas di dalam APBD 2015 sebesar Rp1,062 triliun akan dipenuhi dari kekurangan pembayaran DBH migas 2012 sebesar Rp111 miliar, juga mencari pemasukan dari pos pajak lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

DPR Prihatin Menpora Bekukan PSSI

Jakarta, Aktual.co — Pembekuan yang dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrowi kepada PSSI, mendapat perhatian dari DPR.
Ketua DPR Setya Novanto mengaku prihatin atas sikap pemerintah, dalam hal ini Menpora, yang mengeluarkan surat keputusan (SK) pembekuan seluruh kegiatan persepakbolaan Tanah Air, termasuk kompetisi Indonesia Super League (ISL) dibawah koordinasi PSSI dan PT Liga Indonesia.
“Setelah pembekuan PSSI oleh Menpora, semua ini harus disikapi dengan bijaksana demi kemajuan persepakbolaan nasional,” ucap Novanto, di Gedung DPR RI, Senin (20/4).
Dirinya berharap Kemenpora dan PSSI bisa duduk bersama dan membicarakan jalan keluar terbaik untuk kemajuan sepakbola, mengingat ada dua event besar menanti Indonesia di pertandingan international, seperti Sea Games 2015 di Singapura dan Play Off Piala Dunia 2018 di Qatar.
“Saya berharap masalah ini tidak berkepanjangan dan selesai. Kita semua harus optimis membangun  sepakbola nasional yang sudah menjadi bagian dari kehidupan bangsa kita,” pungkas politisi Golkar itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Berita Lain