Jakarta, Aktual.co —Ada empat tugas utama yang harus dilakukan Kapolri baru Kamojen Badroeddin Haiti mengingat mengingat masa tugasnya hanya tinggal 1,3 tahun.

“Tugas pertama yang harus dilakukan Haiti adalah melakukan konsolidasi organisasi, agar krisis kepemimpinan dan konflik internal yang terjadi selama tiga bulan terakhir bisa disudahi untuk kemudian segenap jajaran Polri mampu melakukan kinerja profesionalnya,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane dalam sebuah pernyataan yang diterima Aktual (19/2).

Yang kedua, menurut Neta, Haiti harus mampu meletakkan dasar-dasar perubahan yang nyata di Polri, seperti yang diamanatkan Revolusi Mental Presiden Jokowi.

Revolusi itu harus diarahkan untuk membenahi sikap mental segenap jajaran Polri. Haiti seyogyanya tidak ragu-ragu lagi untuk memecat anggota polisi yang berengsek.

“Artinya, penataan dilakukan secara nyata, mulai dari sistem rekrut hingga meningkatkan pengawasan internal. Setidaknya, masyarakat tidak lagi melihat polisi melakukan penjebakan dan pungli di jalanan atau di pusat-pusat pelayanan kepolisian,” katanya.

“Ketiga, Haiti juga harus berani meminta kepada pemerintah untuk memberikan tunjangan profesi bagi anggota Polri,” tegas Neta.

Tugas anggota Polri sangat berbeda dengan PNS dan TNI. Tugas polisi 24 jam dan tidak di belakang meja dan resikonya sangat tinggi terhadap ancaman keselamatan, sehingga pemerintah perlu lebih memperhatikan profesi kepolisian ini dengan tunjangan, selain renumerasi yang PNS dan TNI juga diberikan. Haiti perlu memperjuangkan hal ini dengan maksimal.

Yang keempat, Neta berharap agar Haiti segera mengakhiri dan menertibkan anggota Polri yang tugas rangkap “menjual profesinya”, terutama terhadap anggota polisi yang menjadi backing, pengawal khusus para cukong, bodyguard pengusaha maupun kurir orang-orang berduit.

“Selain melanggar etika kepolisian, tugas yang mereka lakukan berada di wilayah abu-abu pelanggaran hukum,” katanya.

Dua kasus “menjual profesi” anggota kepolisian ini sudah menjatuhkan citra Polri, yakni kasus penembakan anggota polisi di depan KPK saat mengawal sejumlah truk dan kasus penangkapan anggota polisi oleh KPK, saat menjadi kurir pemberian uang suap kepada anggota DPR.

Haiti punya kapasitas, kapabilitas dan kemampuan untuk melakukan keempat hal itu.  “Untuk itu Haiti harus melakukannya dengan cepat dan serius, mengingat usia jabatannya sangat pendek. Hanya 1,3 thn,” tambahnya.

Secara profesional, Haiti adalah satu satunya jenderal polisi saat ini yang pernah empat kali menjadi Kapolda.  “Sesungguhnya Haiti bisa melakukan terobosan untuk membenahi Polri dengan maksimal,” tutup Neta.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi V DPR RI meminta pemerintah menyertakan pendamping dan pengawas desa untuk mengelola pemberian dana desa sebesar Rp1 miliar.

 Pendampingan oleh sarjana desa masih dibutuhkan  untuk memberikan arahan pada kepala desa dalam pengelolaan dana tersebut.

“Jangan sampai kepala desa dipidanakan akibat tak mengerti cara membuat APBDesa,” ujar anggota Komisi V DPR Fauzi  H. Amro di Jakarta, Minggu (19/4).

Untuk tim pengawas, Komisi V mengusulkan terdiri dari DPR RI dan DPD RI. Sebab kedua lembaga ini dinilai memiliki fungsi pengawasan yang berkaitan dana desa.

Sementara itu, Fauzi memilih lebih menerima hasil UU Desa. Sebab, ia menganggap pasal-pasalnya telah mengikat sehingga tinggal dilaksanakan saja.

“Yang terpenting dana tersebut diperuntukan bagi desa karena pembangunannya memang ada beberapa item termasuk infrastruktur,” katanya.

Seperti diketahui, Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah melimpahkan kewenangan pembangunan pada masing-masing desa di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — PT PLN (Persero) menyiagakan sedikitnya 244 petugas untuk menjaga pasokan listrik tetap lancar dan aman untuk KAA di Jakarta dan Bandung.

“Selama berlangsung acara peringatan KAA ke-60 di Jakarta, 19-23 April, sebanyak 144 petugas pelayanan teknis disiagakan di beberapa tempat yang menjadi prioritas. Area tersebut adalah Bandar Udara Soekarno Hatta dan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Convention Center, Parkir Timur Senayan, dan hotel tempat menginap delegasi,” kata Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN Bambang Dwiyanto dalam keterangannya yang diterima Aktual, Jakarta, Minggu (19/4).

Khusus untuk Jakarta Convention Centre (JCC), kata dia, PLN menyiapkan pasokan listrik dari Gas Insulated Switcgear (GIS) Senayan dengan pasokan cadangan dari Gardu Induk (GI) Karet Baru ditambah dengan genset dan (Uninterrupted Power Supply) UPS.

Selain area utama tempat berlangsungnya peringatan ke-60 KAA, pasokan listrik ke area-area seperti kompleks istana presiden, kedutaan besar, dan kantor-kantor kementerian juga mendapat perhatian dari PLN.

Sementara itu, pasokan listrik untuk KAA di Bandung yang dijadwalkan berlangsung pada 24 April juga telah dipersiapkan dengan mengerahkan lebih dari 100 petugas mulai dari bagian jaringan transmisi hingga jaringan distribusi untuk menjaga listrik di Gedung Merdeka, Hotel Savoy Homann, Masjid Raya Bandung, Gedung Pakuan, Bandara Husein Sastra Negara dan Stasiun Kereta Api Bandung.

“Pasokan listrik untuk venue utama yakni Gedung Merdeka dipasok dari Gardu Induk (GI) Bandung Selatan dengan di-backup dari Sub Sistem Cirata. PLN juga mempersiapkan 2 Unit Genset dengan kapasitas 150 kVA di Gedung Merdeka, dan 135 kVA untuk Masjid Raya. Untuk mendukung kehandalan juga disiagakan Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan kapasitas 60 kVA untuk Gedung Merdeka,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menilai kebijakan sentralistik yang dibuat pemerintah untuk mengawasi dana desa telah mencederai Nawacita kemandirian desa.

Menurutnya, pemberian dana desa sebesar Rp1 miliar untuk menghasilkan desa yang mandiri ternyata telah dicederai oleh pemerintah sendiri. “Praktik pengelolaan dana desa masih bersifat top down dan diintervensi pusat,” ujar Fachrul Razi saat dihubungi di Jakarta, Minggu (19/4).

Disebutkan, Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah melimpahkan kewenangan pembangunan pada masing-masing desa di Indonesia. Namun sayang, lanjutnya, pemerintah masih memilih kebijakan yang bertentangan dengan hal tersebut, sehingga seperti tak ingin melepaskan.

“Padahal dalam UU Desa ingin mengajarkan desa-desa di Indonesia untuk tumbuh mandiri secara ekonomi dan seluruh warganya bisa turut berpartisipasi pada pembangunan. Banyak daerah membutuhkan kebijakan khusus berkenaan karakteristik setempat. Namun beberapa usulan darrah malah tertolak karena pemerintah mencoba menguasai kebijakan top down,” ungkapnya.

Fachrul memberi contoh campur tangan pemerintah dengan membuat regulasi program desa binaan, atau pasar desa yang bersifat top down. “Harusnya daerah yang memberi regulasi, ada desa yang tak butuh pasar karena sudah punya,” katanya.

Selain itu, realisasi dana desa seharusnya nyata erasal dari inisiatif daerah, baru kemudian diakomodir oleh pusat. Misalnya saja, banyak daerah yang masih tidak teraliri listrik.

Fachrul mengatakan seharusnya pemerintah membiarkan desa fokus membangun hal tersebut. Bukannya masih mengembangkan kepentingan air dan beras yang melimpah di desa. “Frame pemerintah pusat masih sentralistik, mereka harus melihat Pasal 18 B jelas memberi improvisasi pada 34 provinsi untuk menghasilkan program kebutuhan,” katanya.

Sementara itu, ia menganggap pemerintahan saat ini belum punya terobosan dan terjebak kepentingan tertentu sehingga tak berani mengambil kebijakan. “Yang terjadi saat ini hanya kelanjutannya saja, jika lebih berani maka lakukan kebijakan yang lebih revolusioner,” tambahnya

Artikel ini ditulis oleh: