1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 36625

Pertemuan Tingkat Menteri

Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi (depan tengah) dan Menteri BUMN Rini Sumarno (depan kiri) berfoto bersama peserta Pertemuan Tingkat Menteri Asia Afrika sebelum pembukaan di Jakarta Convention Center, Senin (20/4/2015). Menlu Retno Lestari memimpin langsung pembahasan lanjutan tiga ‘outcome document’ dalam pertemuan yang merupakan rangkaian Peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika tersebut. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Gara-gara KAA, Jero Batal Hadir di Sidang Perdana Praperadilan

Jakarta, Aktual.co — Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik batal menghadiri sidang perdana gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Menurut kuasa hukum Jero, Hinca Panjaitan, Ketidakhadiran keliennya, lantaran kemacetan imbas dari penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika 2015.
“Rencana awalnya hadir, tapi kami barusan diinfo katanya tidak bisa hadir karena macet jalanan gara-gara KAA, jadi tidak bisa hadir,” kata Hinca di PN Jaksel, Senin (20/4).
Dikatakan Hinca, gugatan praperadilan yang diajukan kliiennya terhadap KPK terkait penetapan sebagai tersangka. Ada dua sangkaan yang diberikan lembaga antirasuah itu kepada politisi Partai Demokrat itu.
Yakni terkait penyalahgunaan wewenang dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata periode 2008-2011 dan Menteri ESDM tahun 2011-2013. Menurutnya, dua sangkaan yang diituduhkan KPK terhadap kliennya tidak memenuhi kaidah hukum.
Dalam gugatannya, Hinca menegaskan, Jero tidak mengambil langkah yang sama seperti mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, dan mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana yang menuntut ganti rugi uang terhadap KPK. Menurut dia, yang terpenting penetepan status tersangka Jero dapat dibatalkan.
“Jero tidak menuntut sepeser pun. Ia hanya ingin memulihkan nama baiknya, karena sudah tujuh bulan tidak disentuh-sentuh oleh KPK,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Ahok Tuding DPRD ‘Biang’ Alasan Kemendagri Potong Anggaran

Jakarta, Aktual.co —  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 mulai bisa digunakan hari ini (Senin, 20/4). Meski ‘pasrah’ dengan keputusan Kemendagri ‘memangkas’ Rp 3 Triliun dari pagu Anggaran APBD 2014 dari Rp 72,9 Triliun menjadi Rp 69,28 Triliun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih menyesali sikap Kemendagri tersebut.
“Harusnya tafsirannya tetep Rp 72,9. Kalau anda mencoret punya saya ya harusnya isi aja untuk PMP (Penyertaan Modal Pemerintah),” kata Ahok di Balai Kota, Senin (20/4).
Kemendagri melalui Dirjen Keuangan Daerahn kata Ahok, seakan ingin menghukum Pemerintah DKI Jakarta karena telat menyetor RAPBD.
“Jadi kasarnya bahasa dirjen tuh enggak boleh sama dong pergub sama perda. Tapi kalau bilang enggak sama dengan perda harus disunatin, dikebiri, dipotong anggarannya ya enggak bener dong, teori seperti itu gitu loh,” ungkapnya.
Ahok menuding, hubungannya dengan DPRD DKI Jakarta yang tidak sepakat soal APBD-lah yang menjadi ‘biang’ Kemendagri mengeluarkan hukuman berupa pemotongan besar anggaran.
“Seolah-olah dirjen itu, ‘lu mesti baik2in DPRD tuh yang pake dana siluman tuh, kalau kamu mau pake APBD 72,9’. Itu yang menurut saya, kalo mau protes, itu yang saya tidak sepakat,” tudingnya.
Namun Ahok mengakui, jika dalam proses penganggaran keuangan daerah, Kemendagri lebih punya kuasa. Sehingga pihaknya hanya bisa menuruti apapun keputusan Kemendagri.”Mendagri lebih berkuasa. Tapi secara undang2 menurut saya kamu enggak bener. Ngaco. Gitu aja,” keluhnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Gubernur Sumsel Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Jakarta, Aktual.co — Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin penuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedianya politisi partai Golkar itu, akan menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi pembangunan wisma atlet sea games dan  gedung serbaguna sumatera Selatan 2010-2011.
Tiba digedung KPK, Alex memilih irit bicara. “Nanti ya,”  ujar dia, di gedung KPK Jakarta, Senin (20/4).
Untuk diketahui, pemanggilan kali ini, adalah yang ketiga. Pasalnya, beberapa kali Alex tak memenuhi panggilan KPK.
Alex menjadi saksi untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Pemerintah Provinsi Palembang, Sumatera Selatan Rizal Abdullah yang kini sudah ditahan di rumah tahanan Jakarta Timur kelas 1 cabang KPK di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Guntur sejak 12 Maret 2015 lalu.
Pada persidangan 11 Agustus 2011 untuk Manager Marketing PT Duta Graha Indah Mohammad El Idris, Rizal mengaku mendapatkan uang Rp400 juta dari El Idris secara bertahap yaitu berupa uang Rp 250 juta, tiket perjalanan ke Singapura dan Australia seharga Rp50 juta dan terakhir menerima Rp100 juta tunai pada akhir 2010.
Uang tersebut sebagai komisi dalam pembangunan wisma atlet SEA Games atas PT DGI pada proyek tersebut.
Namun Rizal sempat mengungkapkan adanya “fee” 2,5 persen untuk Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dari nilai uang muka proyek Rp33 miliar yang didapat PT DGI selaku pemenang tender pembangunan wisma atlet SEA Games, Palembang.
KPK menyangkakan Rizal berdasarkan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang dan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga merugikan keuangan negara dengan hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.
Kerugian negara atas perbuatan Rizal tersebut diperkirakan sekitar Rp25 miliar karena melakukan penggelembungan harga dalam pembangunan fasilitas tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Terhindar dari Penyakit, Ini Tes Medis yang Wajib Dilakukan Perempuan

Jakarta, Aktual.co — Bagi sebagian orang, biasanya baru ingin melakukan pemeriksaan kesehatan, saat dirinya mengalami sakit. Sebenarnya, lebih baik mencegah di awal ketimbang terlambat dan baru mengetahui adanya penyakit yang bersarang di tubuh Anda.

Dalam hal ini, beberapa bagian tubuh membutuhkan perhatian khusus agar terhindar dari penyakit. Berikut ini beberapa tes medis yang harus dilakukan oleh kaum hawa :

1. ‘Pap Smear’
Uji pap smear wajib dilakukan pada wanita dimulai usia 21 tahun, wanita yang sudah menikah dan yang aktif melakukan hubungan seksual. Metode ini baik untuk mengetahui tanda-tanda kanker serviks, dimana uji ‘pap smear’ bisa dilakukan setiap tiga tahun sekali. Tes medis ini hanya berlaku bagi wanita yang kondisi kesehatannya baik dan tidak berisiko kanker.

2. ‘Colonoscopy’
‘Colonoscopy’ merupakan sebuah tes kesehatan dengan menggunakan kamera kecil yang dimasukkan ke dalam usus, untuk mendeteksi adanya kanker atau polip ketika Anda sedang dibius. Colonoscopy sebaiknya dilakukan pada usia 50 tahun atau lebih. Lakukan pengulangan tiap 10 tahun atau ulangi lebih sering jika ditemukan polip pada usus Anda.

Lakukan tes tersebut lebih awal jika Anda memiliki latar belakang keluarga yang terkena kanker usus besar. Selain itu, segera periksakan kondisi usus Anda jika mengalami pendarahan atau terjadi perubahan kebiasaan buang air besar.

3. ‘Depression Screening’
Wanita rentan mengalami depresi. Bahkan, dalam beberapa kasus, gangguan ini sering kali tidak terdiagnosis. Sebaiknya lakukan skrining ini jika terjadi perubahan suasana hati Anda.

Artikel ini ditulis oleh:

Tiga Kandidat Calon Deputi Gubernur BI Lakukan Uji Kepatutan dan Kelaiakan Hari Ini

Jakarta, Aktual.co — Seperti yang telah dijadwalkan sebelumnya, tiga calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) akan menjalani uji kepatutan dan kelaiakan (fit and proper test) di DPR hari ini, Senin (20/4) pukul 10.00 WIB.  Ketiga kandidat usulan Presiden tersebut antara lain Dody Budi Waluyo, Erwin Riyanto dan Hendy Sulistiowati.

Satu diantara tiga kandidat yang terpilih nanti akan menggantikan posisi Halim Alamsyah yang berakhir masa jabatannya pada Juni 2015 mendatang. Selain menjabat sebagai Deputi Gubernur BI, Halim saat ini juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-Officio. Halim sendiri diangkat menjadi Deputi Gubernur BI berdasarkan Keputusan Presiden RI No.63/P Tahun 2010 tanggal 1 Juni 2010 dan diambil sumpahnya (dilantik) pada tanggal 17 Juni 2010. Halim Alamsyah adalah salah satu dari tujuh anggota Dewan Gubernur BI, enam lainnya ada Agus D.W. Martowardojo (Gubernur), Mirza Adityaswara (Deputi Gubernur Senior), Ronald Waas (Deputi Gubernur), Perry Warjiyo (Deputi Gubernur) dan Hendar (Deputi Gubernur).

Adapun ketiga kandidat yang akan menjalani seleksi pada hari ini diketahui memiliki latar belakang yang sama, yakni sama-sama dari internal BI. Sosok Erwin Riyanto merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Gadjah Mada dan Pasca Sarjana University of Illinois USA. Erwin pernah menjabat sebagai Direktur Departemen Pengawasan Bank 3 BI, Direktur Perwakilan Singapura BI, dan sekarang menjabat di Direktur Eksekutif Departemen Surveillance Sistem Keuangan.

Adapun Dody Budi Waluyo diketahui tengah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola BI sampai saat ini. Sebelumnya Dody juga pernah menduduki posisi Direktur Departemen di Departemen Pengelolaan Moneter BI, Direktur di Departemen Internasional BI, Direktur Eksekutif di Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat dan Direktur Eksekutif di Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter. Dody sendiri  merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Indonesia (UI). Lalu menyelesaikan pendidikannya Master of Business Administration and Finance, University of Colorado, Boulder, United States of America.

Sementara itu, di BI, Hendy Sulistiowati menjabat Direktur Eksekutif Departemen Statistik. Sebelumnya, lulusan Sarjana Studi Pembangunan Universitas Gadjah Mada dan studi ilmu ekonomi  di University of Michigan Ann Arbor USA ini juga menjalani di beberapa departemen yakni Departemen Pengelolaan Devisa, Departemen Luar Negeri, Departemen Kebijakan Moneter.

Pengamat Ekonomi  Indef, Enny Sri Hartati mengatakan pelaksanaan uji kepatutan dan kelaiakan tersebut harus profesional, dan ketiga kandidat harus memiliki kapabilitas yang meyakinkan. “Tidak hanya memiliki integritas dan kapabilitas saja, tapi juga mampu menyesuaikan profesi yang dibutuhkan dengan karier sebelumnya. Ya kita lihat saja nanti track record-nya bagaimana, ” ujar Eni kepada wartawan, Senin (20/4).

“Yang penting, DPR seleksinya harus profesional. Tidak ada lagi seperti pemilihan yang terjadi memalukan seperti dulu, itu yang harus dijaga DPR agar tidak akan muncul seperti itu lagi,” imbuh Eni.

Dalam hal ini, lanjut Eni, ketiga calon tersebut harus meyakinkan, terutama kontribusi untuk membawa ke dalam dunia perekonomian, dan jangan sampai ada kepentingan politik di dalamnya.

“Yang penting, bagaimana nanti terobosan-terobosan mereka untuk mengembangkan BI ke depan lebih fokus menjaga kebijakan keuangan, menjaga makro, dan stabilitas,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain