1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 36626

Kapolri Kumpulkan Seluruh Perwira, Kapolda Hingga Kapolres Hari Ini

Jakarta, Aktual.co — Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengumpulkan seluruh jajarannya mulai dari perwira tinggi di lingkungan Mabes Polri,  Kepala Polisi Daerah (Kapolda), hingga Kepala Polisi Resor (Kapolres) hari ini, Senin (20/4).
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Anton Charliyan mengatakan, maksud dikumpulkanya jajaran oleh Kapolri baru tersebut, untuk menyampaikan commander wish atau memberikan arahan terkait dengan program-program, termasuk visi dan misi seperti yang canangkan dalam fit and propertest DPR bebebrapa hari lalu.
“Ada 10 program prioritas dan 12 program quick wins, yang utama soliditas,” ujar Anton Charliyan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Senin (20/4).
Menurut Anton, semua pejabat dan perwira tinggi di kepolisian baik yang memiliki jabatan struktural di internal maupun eksternal kepolisian hadir dalam acara ini. Termasuk Kepala Lemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan mantan Kabareskrim yang kini berkarir di Lemhanas, Komjen Pol Suhardi Alius.
“Semua datang, Lemhanas, Budi Gunawan, Suhardi Alius, Kapolda dan Kapolres terdekat,” tutup Anton.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Pertamina Merugi, DPR Desak Dwi Sutjipto Mundur

Jakarta, Aktual.co — Komisi VII DPR RI meragukan kepemimpinan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto dan menyarankan Dwi Sutjipto mundur. 
Fahrial berpendapat bahawa sebagai perusahaan minyak dan gas terbesar di Indonesia, Pertamina harus dipimpin oleh orang yang mengerti migas, dan seluk beluk permasalahan di Pertamina.
“Secara pribadi pak Dwi memang tidak cocok karena tidak memiliki latar belakang migas. Mengurus Pertamina berbeda dengan mengurus semen. Kalau biasanya ngurus yang kering-kering, tiba-tiba harus ngurus yang licin, khawatir bisa kepleset,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI Ahmad Fahrial di Jakarta, Senin (20/4).
Fahrial mengaku merasa prihatin adanya kerugian triliunan di Pertamina. Ditambah, adanya rencana penghapusan premium yang dinilai akan menambah berat beban masyarakat.
“Awal tahun 2015 kok sudah merugi. Ini ada apa. Apa benar stok minyak 2014 penyebab kerugian tersebut, atau ada motif lain,” katanya
Menurutnya, sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memiliki aset cukup besar, Pertamina mestinya dipimpin oleh orang berpengalaman dan ahli di bidangnya.
“Sangat sulit jika orang tak paham migas memimpin Pertamina. Dikhawatirkan malah akan terus merugikan perseroan. Kalau memang merasa tidak sanggup silakan mengundurkan diri,” tutupnya. 
Untuk diketahui, DPR akan menggulirkan Panitia Kerja (Panja) untuk membahas masalah kerugian Pertamina sebesar Rp 2,75 triliun selama Januari-Februari 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengamat: Bekukan PSSI, Imam Nahrawi Kurang Kerjaan

Jakarta, Aktual.co — Pembekuan organisasi PSSI oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi terus menuai pertanyaan, terutama dari kalangan pemerhati olah raga.
Seperti Pengamat Sepak Bola Fritz E Tarigan dalam dialog di salah satu televisi nasional, Senin (20/4). Ia mempertanyakan sikap Menpora dalam bekerja, yang tidak bisa melihat dalam skala besar.
“Saya pikir ini adalah sebuah ungkapan kalau kita liat perjalanan kinerja kantor Menpora. Untuk ASEAN Games, kepanitiaannya batasannya itu tanggal 20 Maret kemarin, sudah sebulan dengan hari ini kepantian ASEAN Games itu belum terbentuk, dan itu prestasi yang sangat memalukan,” kata dia.
Ia pun juga mengkritik kondisi Indonesia yang akan berpartisipasi dalam perhelatan SEA Games masih banyak mengalami kendala baik dari hal teknis maupun non teknis.
“Kita masih mengalami persiapaan SEA Games, try out dan pembelian alat olah raga yang mana persiapan itu amburadul. Sehingga ketika bulan febuari kemarin ada mantan atlet nasional mengatakan, ini kantor Menpora rapotnya merah, nilainya dua dari 10 menjadi wajar. Sebab, para atlet ini sudah merasakan kinerja Menpora sebelumnya (yang jauh lebih baik),” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Upaya Swasembada Daging, RI Bakal Impor 30 Ribu Sapi Betina dari Selandia Baru

Jakarta, Aktual.co — Dalam pertemuannya dengan Duta Besar Selandia Baru Trevor Matheson di WEF Grow Asia Forum, Minggu (19/4) kemarin, Menteri Pertanian Amran Sulaiman membahas terkait pembangunan pertanian kedua negara, salah satu diantaranya perihal upaya pencapaian swasembada daging sapi di Indonesia dengan cara impor sapi indukan atau sapi betina dari Selandia Baru.

Dalam pertemuan bilateral kedua negara tersebut, Amran mengemukakan program pembibitan dapat mendorong suksesnya swasembada daging sapi di Indonesia. “Dalam hal ini Indonesia membutuhkan 30 ribu bibit sapi indukan,” kata Amran, dalam keterangan tertulis seperti dikutip Aktual.co, Senin (20/4).

Bak gayung bersambut, Dubes Selandia Baru mendukung program pembibitan tersebut dengan mengizinkan ekspor sapi indukan baik perah atau pedaging Selandia Baru ke Indonesia. “Duta Besar Selandia Baru sangat mendukung program tersebut dan mengizinkan untuk ekspor sapi indukan Selandia Baru ke Indonesia, baik untuk sapi perah maupun sapi pedaging,” imbuh Arman.

Tak hanya itu, demi menjaga keseimbangan perdagangan sektor pertanian, Selandia Baru juga memberikan akses pasar kepada Indonesia untuk memasukkan komoditi buah tropis seperti mangga, salak, dan manggis.

“Selanjutnya saya menugaskan Tim Teknis Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, untuk segera melakukan serangkaian pertemuan dan kunjungan untuk mempersiapkan Memorandum of Understanding kerjasama sub sektor peternakan dan hortikultura,” tandas Amran.

Artikel ini ditulis oleh:

Sejumlah Perusahaan Minyak Sepakati Inisiatif “Zero Routine Flaring 2030”

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah CEO dari perusahaan minyak besar bersama-sama dengan pejabat pemerintahan senior dari berbagai negara menyepakati inisiatif “Zero Routine Flaring 2030” (Penghentian Nyala Api Gas Buang Rutin pada 2030).

“‘Gas flaring’ atau nyala api gas buang adalah pengingat visual bahwa kita terus mengirimkan karbondioksida ke atmosfir,” kata Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (20/4).

Menurut Jim Yong Kim, berbagai pihak termasuk perusahaan minyak dan pemerintahan berbagai negara dapat melakukan sesuatu dan membuat aksi nyata guna menyetop nyala api gas buang. Inisiatif “Zero Routine Flaring 2030” yang didorong oleh sembilan negara, 10 perusahaan minyak, dan enam lembaga pembangunan multilateral, diluncurkan oleh PBB dan Bank Dunia pada 17 April 2015.

Peluncuran oleh Sekjen PBB Ban Ki Moon dan Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim itu juga ditemani antara lain oleh CEO Royal Dutch Shell Jorma Ollila, CEO Statoil Eldar Saetre, Menlu Norwegia Borge Brende, dan Menteri Perminyakan Gabon Etienne Dieudonne Ngoubou.

Sekjen PBB Ban Ki Moon mengapresiasi langkah tersebut terlebih akan digelar pengadopsian perjanjian iklim internasional baru di Paris pada Desember 2015 ini. “Mengurangi nyala api gas buang dapat membuat kontribusi yang signifikan menuju mitigasi perubahan iklim,” kata Ban Ki Moon.

Sekjen PBB juga mengutarakan harapannya agar seluruh negara produksi dan perusahaan minyak di berbagai belahan dunia dapat turut serta bergabung dengan inisiatif penting tersebut. Setiap tahun, diperkirakan sebanyak 140 miliar meter kubik gas alam diproduksi bersama-sama dengan minyak dan terbuang sia-sia melalui “nyala api” di ribuan lapangan minyak yang ada di seluruh dunia. Hasilnya mengakibatkan lebih dari 300 juta ton karbondioksida per tahun terbuang yang setara dengan emisi yang dihasilkan 77 juta kendaraan mobil.

Bila jumlah gas buang itu digunakan untuk menghasilkan listrik, maka hal tersebut dinilai dapat menghasilkan tenaga listrik lebih besar dari jumlah konsumsi listrik di seluruh benua Afrika saat ini. Namun situasi terkini, gas itu tetap dibuang ke atmosfir oleh perusahan minyak karena sejumlah alasan teknis, regulasi, dan ekonomis, atau karena hal itu tidak menjadi prioritas tinggi.

Dengan inisiatif “Zero Routine Flaring 2030”, berbagai pihak yang mendorong termasuk pemerintah dan perusahaan minyak menyadari bahwa nyala api gas buang tidak berkelanjutan dari sudut pandang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Selain itu, inisiatif tersebut juga sepakat untuk bekerja sama menghilangkan aktivitas rutin nyala api gas buang sesegera mungkin dan tidak lebih dari 2030.

Berdasarkan data Bank Dunia pada 2011, 10 negara bertanggung jawab atas 72 persen aktivitas nyala api gas buang, yaitu Russia (27 persen), Nigeria (11 persen), Iran (8 persen), Irak (7 persen), Amerika Serikat (5 persen), Aljazair (4 persen), Kazakhstan, Angola, Arab Saudi, dan Venezuela (masing-masing 3 persen).

Artikel ini ditulis oleh:

Media Australia Sindir Jokowi Bukan Lagi ” A New Hope”

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo kembali “dibully” oleh media asing. Kali ini harian terbesar di Australia Sydney Morning Herald. Koran tersebut menunjukkan banyak kesalahan yang dilakukan Jokowi selama perjalanan waktu 6 bulan pemerintahan.
Mengutip laman Sydney Morning Herald yang menerbitkan artikel itu pada Senin (20/4). Dalam artikel itu, Jokowi digambarkan dulu oleh media barat disebut New Hope (Harapan Baru), namun 6 bulan namanya masih menghiasi headline di media. Namun bukan prestasi yang ditonjolkan oleh media barat, namun “kekonyolan” Jokowi dalam mengeluarkan sebuah kebijakan.
Sydney Morning Herald dalam tulisan tersebut mencibir Presiden Jokowi yang tidak tahu isi perpres yang diteken dia. “Perpres (tunjangan DP Mobil) yang diteken tapi Jokowi tidak mengetahui isinya menjadi trending topik twitter Indonesia,” sebut artikel berita yang ditulis oleh Jewel Topsfield, Indonesian Coorespondent SMH.
Masih dalam artikel Sydney Morning Herald, pengakuan Jokowi tidak membaca semua dokumen yang ditandatanganinya disebut penulis mirip dengan ungkapan dari Arnold Schwarzenegger di Film The Simson yakni pernyataan “Saya dipilih untuk memimpin bukan untuk membaca,” tulis artikel itu. 
Sementara itu, Sydney Morning Herald juga menyoroti survei popularitas Jokowi yang terus melorot saat menjadi Presiden RI.
“Sebuah jajak pendapat yakni Barometer Indo pada 6 April mengungkapkan bahwa dalam enam bulan pertama kepresidenan Jokowi, kepuasan dengan kinerja telah merosot dari 75 persen menjadi 60 persen,” tulis SMH.
Selain itu, artikel itu juga menulis beberapa pendukung yang dulunya vokal sekarang menjadi kritikus terhadap Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain