Jakarta, Aktual.co — Ketidakhadiran negara dalam persoalan-persoalan hukum yang menjerat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar negeri dipertanyakan. Koordinator Aliansi TKI Menggugat, Yusri Albima, menilai pemerintah seperti ‘kebal’ dengan cibiran tentang penanganan TKI bermasalah di luar negeri. Padahal, pemerintah kata Yusri, paham jika kasus TKI ini rentan dan mudah dipolitisir.

“Kasus TKI itu sangat seksi untuk dipolitisir, Pemerintah ini hadir-hadir saja, tapi mereka tidak tulus, mereka setengah hati mengatasi masalah-masalah TKI,” ujarnya dalam diskusi bertema ‘Elegi TKI’ di Jakarta, Sabtu (18/4).

Selama ini upaya penyelesaian kasus yang melilit para TKI di luar negeri sudah sering dilakukan, namun hasilnya masih jauh dari harapan. “Masukan-masukan dari berbagai pihak sudah banyak, tapi itu hanya dicatat saja, makanya saya keluar kalau diundang acara-acara Kementerian tentang TKI,” ungkapnya.

Sebagai mantan TKI, Yusri paham betul bagaimana peran pemerintah nyaris tidak terasa bagi para buruh migran di luar negeri. Dia mencontohkan, Oman sebagai salah satu negara tujuan TKI, banyak TKI bermasalah namun justru dimanfaatkan dan diperdagangkan kembali oleh agen-agen tidak bertanggung jawab ke Oman.

“TKI kita tidak berdaya di sana, tapi saya tidak tahu kenapa mereka tak berdaya, apa karena aturan di situ atau karena faktor lain, tapi yang jelas ada pembiaran dari kita, harusnya pemerintah kita protes dong,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) merasa kurang leluasa dalam rangka pemberantasan tindaka pidana korupsi. Mengingat kewenangan yang dimilikinya tidak sehebat  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung R Widyo Pramono mengatakan, seharusnya lembaganya setingkat dengan KPK terkait kewenagan dan anggaran.

Sebab itu, kata Widyo, pihaknya selama ini tidak bisa bebas melakukan penyadapan seperti yang dilakukan KPK dalam mengungkap perkara korupsi.

“Kalau kejaksaan setara dengan KPK maka bagus. Terkait kewenangan penyadapan,” ucap Widyo dalam sebuah diskusi publik di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta, Sabtu (18/4).

Selian itu, Widyo juga menyinggung soal anggaran yang dimiliki Kejaksaan. Terkait anggaran penyidikan, lanjut dia, Kejaksaan terbilang minim dibanding lembaga antirasuh tersebut.

“Kewenangan masalah pembiayaan di Kejaksaan tidak, dan ini harus efisien. Dan harus sama dengan KPK,” tegasnya.

Widyo menambahkan, meski terbentur dengan anggaran yang terbatas, namun korps Adhiyaksa justru unggul dalam penanganan perkara korupsi dibanding KPK dan Polri.

“Penyidikan perkara korupsi yang ditangani kejaksaan pada tahun 2013 sebanyak 1553 perkara diseluruh Indonesia. Lebih banyak yang ditangani dari KPK dan kepolisian,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Widyo Pramono mengatakan, korupsi di Indonesia sudah kian merajalela. Menurut dia, dalam pratiknya pelaku tindak pidana korupsi meningakat drastis dengan modus yang beragam dan terorganisir. Karena itulah pemerintah memandang kejahatan korupsi merupakan permasalahan yang membahayakan sendi-sendi kehidupan bernegara.

Berdasarkan hasil catatan dari Transparacy Internasional Indoneaia (TII) Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia pada tahun 2009 dan 2010 dengan skor 2,8, pada tahun 2011 dengan skor 3,0, pada tahun 2012 dan 2013 dengan skor 3,2, serta pada tahun 2014 IPK di Indonesia meningkat menjadi 3,4.

“Meski IPK tersebut terus mengalami peningkatan sejak tahun 2009, Indonesia masih dipandang sebagai negara yang rawan korupsi dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Myanmar,” ujar Widyo dalam sebuah diskusi di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/4).

Meski demikian, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk merespon indeks tersebut dengan berbagai kebijakan, namun ternyata praktik korupsi di tengah-tengah masyarakat semakin banyak.

“Hal ini ditunjukan dengan semakin banyaknya perkara korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum,” jelasnya.

Dari sejumlah perkara korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum, sejak tahun 2005 hingga Agustus 2014, mayoriitas pelaku tindak pidana korupsi berasal dari lingkungan PNS, anggota dewan dan kepala daerah.

Artikel ini ditulis oleh: