24 Desember 2025
Beranda blog Halaman 36634

Tiga Kandidat Calon Ketum PSSI Mengundurkan Diri

Surabaya, Aktual.co — Dalam pemilihan ketua umum PSSI yang berlangsung dalam Kongres Luar Biasa di Hotel JW Marriot, ada 9 kandidat bersaing untuk merebutkan kursi kepemimpinan selama empat tahun mendatang. Namun, dari 9 kandidat yang ada, 3 kandidat lainnya mengundurkan diri.

“Sebenarnya ada 9 calon kandidat. Tapi 3 diantaranya mundur, sehingga ada 6 kandidat yang ada,” kata panitia pemilihan,  Dhimam Abror, (18/4).

Tiga kandidat yang mengundurkan diri tersebut adalah, Achsanul Kosasi, Joko Driyono dan Djohar Arifin Husain. Dan 6 kandidat yang masih bertahan diantaranya; Benhard Limbong, Subardi, La Nyalla Mattaliti, Muhammad Zein, Sarman dan Syarif Bastaman.

Dalam kongres kali ini juga diwarnai keberatan oleh salah satu kandidat, yakni Sarman. Keberatan Sarman karena dalam lembaran agenda KLB dan nama calon kandidat Ketua Umum yang dikeluarkan oleh Sekjen PSSI Joko Driyono,  tidak dicantumkan tanda tangan sekjen. Dan itu dianggap Sarman sebagai lembaran yang tidak sah.

Menanggapi keberatan Sarman,  Dhimam Abror justru  tak mempermasalahkan tidak adanya tanda tangan dari Sekjen. Sebab, lembaran tersebut sifatnya hanya pemberitahuan saja.

Artikel ini ditulis oleh:

Apel Pengamanan Persiapan KAA

Personel Kopaska mengikuti apel pasukan pengamanan Peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika (KAA) di Mako Koarmabar Jakarta, Sabtu (18/4). Koarmabar menyiagakan sekitar 1000 pasukan laut, enam kapal perang, satu Pesawat U-618, dua Helikopter dan dua sea rider untuk mendukung pengamanan tamu VVIP pada peringatan KAA 19-24 April mendatang. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

BNP2TKI: Penempatan TKI Perlu Dievaluasi

Jakarta, Aktual.co — Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menilai, ada yang salah dalam proses rekruitmen TKI di Indonesia. Sehingga, TKI-TKI yang terjerat permasalahan hukum di luar negeri sulit mendapat bantuan. 
“Mendingan kita merubah model penempatan. Kontraknya juga  jangan individu tapi perusahaan,” kata Nusron dalam acara diskusi di Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (18/4).
“Kalau masih kontraknya individu, mau pak presiden kirim surat seribu pun. Negara Aab juga tidak bisa membantu,” sambungnya.
Selain itu, produk hukum di negara-negara yang menjadi tujuan TKI juga harus dipertimbangkan.
“Masalah hukuman mati ini lebih disebabkan kekakuan hukum yang ada di arab dan negara timur tengah lainnya. Kita mengharapkan seseorang berubah itu susah. Setiap negara punya aturan masing-masing,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Soal TKI, Pemerintah Harus Tegas, Jangan Salahkan Pihak swasta

Jakarta, Aktual.co — Koordinator Aliansi TKI Menggugat Yusri Albima mengkritik sikap pemerintah yang terkesan menyalahkan pihak swasta, yakni jasa penyalur TKI yang dianggap ‘lepas’ tangan saat TKI di luar negeri terjerat masalah.
“Pemerintah tegas-tegas aja dalam menegakkan regulasi. Yang melanggar Undang-Undang 39 tahun 2004 itu justru pemerintah,” kata Yusri dalam diskusi bertajuk ‘Elegi TKI, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/4).
Selama ini, kata Yusri, pemerintah justru dinilai ‘abai’. Yusri menilai, tidak ada peran pemerintah dalam menegakkan regulasi soal jasa pengiriman TKI.
“Jangan hanya menyalahkan swasta. Sebab dalam konstitusi yang bertugas melindungi rakyat ya negara,” tandasnya

Artikel ini ditulis oleh:

Polres Bantul Buru Penyekap Siswi

Jakarta, Aktual.co — Kepolisian Resor Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih melakukan pengejaran terhadap tiga tersangka pelaku penyekapan dan penganiayaan siswi di rumah kos di wilayah pedukuhan Saman, Desa Bangunharjo pada Februari 2015.
“Terkait dengan kasus penyekapan siswi itu ada tiga tersangka yang masih kami lakukan pengejaran,” kata Kepala Polres (Kapolres) Bantul, AKBP Dadiyo menanggapi perkembangan penanganan kasus tersebut, Sabtu (18/4).
AKBP Dadiyo yang belum lama bertugas menjadi pimpinan di Mapolres Bantul ini memang sudah menerima beberapa kasus yang masih ditangani kepolisian di bawah kepemimpinan sebelumnya, di antaranya penyekapan yang melibatkan sembilan pelaku.
“Terkait dengan adanya beberapa kasus yang menjadi tunggakan, memang itu sudah disampaikan kepada saya. Dan siapapun yang bersalah harus kita tindak,” katanya.
Penganiayaan dan penganiayaan terhadap salah satu siswi SMA di Yogyakarta ini dilakukan sembilan pelaku, enam tersangka sudah diamankan di Mapolres Bantul, sementara satu terdakwa di antaranya berkasnya sudah dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Bantul.
Kapolres Bantul mengatakan, pihaknya sudah menurunkan anggota kepolisian untuk terus mencari informasi di lapangan mengenai keberadaan tersangka yang masih buron dan telah ditetapkan masuk daftar pencarian orang (DPO).
“Terkait dengan itu anggota reskrim (reserse kriminal) sudah kita turunkan untuk tetap berusaha menangkap tersangka-tersangka yang masih buron,” katanya.
Sementara itu, kata dia, selain kasus penyekapan siswi tersebut, beberapa permasalahan hukum yang menjadi prioritas penanganan Polres Bantul di antaranya penertiban ruang usaha karaoke tidak berizin di kawasan pantai selatan.
“Kemudian yang terkait masalah karaoke ilegal di kawasan Pantai Parangtritis, kalau sepanjang itu tidak ada izin ya kita harus tindak tegas, apapun bentuk kegiatannya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Mau Pakai Tentara Buat Satpol PP, KontraS: Ahok Ngawur!

Jakarta, Aktual.co —Rencana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mempekerjakan anggota TNI/Polri sebagai petugas Satpol PP menuai komentar miring dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Wakil Koordinator Chrisbiantoro berpendapat Ahok berbahaya dengan berkeinginan libatkan TNI/ Polri sebagai pegawai honorarium Pemprov DKI. Sebab, ujar dia, prajurit TNI tidak dilatih untuk menangani ketertiban sipil seperti di tugas Satpol PP. 
“KontraS jelas tidak setuju dengan ide Ahok yang ngawur seperti itu. Karena tidak bisa menarik TNI masuk di wilayah yang bukan tugas dia sebagai alat pertahanan negara,” ujar dia, saat dihubungi Aktual.co, Sabtu (18/4).
Lagipula, Chris khawatir kehadiran TNI untuk menangani persoalan sipil di Ibu Kota justru malah bisa menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. “Ya itu tadi, karena tentara tidak dilatih untuk menangani ketertiban sipil, bisa-bisa nanti malah rawan terjadi tindak kekerasan saat penertiban pedagang kaki lima misalnya. Dimana cara represif mungkin saja terjadi,” ucap dia.
Kendati demikian, Chris berpendapat, untuk melibatkan polisi masih dimungkinkan. Mengingat tugas polisi adalah juga untuk mencipta ketertiban sipil. Kalau TNI dilibatkan Ahok hanya untuk memberi masukan saja, Chris juga berpendapat itu tak masalah. 
Kemarin, Ahok melontarkan rencana bakal pakai anggota TNI/ Polri untuk ‘dipekerjakan’ jadi pegawai honorarium di Pemprov DKI sebagai Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI. Alasan dia, saat ini banyak honorer untuk Satpol PP dan Dishub yang kerjanya dianggap tidak jelas. “Jadi kenapa nggak manfaatkan TNI-Polri saja?” ujar Ahok enteng, di Balai Kota DKI.
Alasan lainnya, Ahok beranggapan dalam kondisi tidak perang saat ini, kerja TNI/ Polri tidak terlalu banyak, hanya latihan saja. “Kenapa kita tidak kasih dia (honor) harian, jadi dia lebih disiplin. Nggak usah jauh-jauh, tadi saya ke Kopassus saja WC-nya saja semua wangi, rumputnya bagus, coba WC kita, bau kan bukan cuma kotor gitu loh,” ungkapnya.
Ahok beralasan, anggaran DKI untuk membayar pekerja outsourching pekerja honorarium saat ini sangat besar. Namun tak berbanding lurus dengan kinerja mereka selama ini.
Dia mencontohkan, jika anggota TNI-Polri per orang dibayar sebesar Rp250.000/ hari. Maka total anggaran yang dikeluarkan selama 20 hari kerja sebesar Rp5 juta. “Kalau PNS DKI kerja digaji Rp13 juta yang paling rendah Rp 9 juta, Sabtu- Minggu juga nggak kerja. Kalau TNI-Polri kerja ‘full’ saja 30 hari bisa Rp 7,5 juta. Daripada jadi oknum jaga-jaga bar, cafe keamanan belum tentu dibayar segitu mahal, bisa Rp4-5 juta, lebih baik kita ada penghematan. Nah idenya itu,” ucap dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain