2 Januari 2026
Beranda blog Halaman 36636

Meredam Begal, Pemkab Tangerang Akan Pasang 600 Lampu Jalan

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, akan pasang 600 lampu penerangan jalan umum (PJU) di 2015. 
Kabid Penerangan Jalan Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkab Tangerang Aneng S mengatakan upaya dilakukan untuk antisipasi begal dan kecelakaan lalu lintas di jalan gelap saat malam hari.
Kata Aneng, pemasangan lampu tersebar di 29 kecamatan yang sudah didata bersama kecamatan setempat. Pemasangan lampu diklaimnya merupakan permintaan warga saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, termasuk untuk penentuan lokasi pemasangan.
Sambung dia, anggaran sebesar Rp 6,8 miliar sudah disiapkan di APBD 2015 untuk pemasangan ratusan lampu PJU. Untuk dana pemeliharaan lampu per tahun mencapai Rp400 juta. Dana itu untuk membeli bohlam putus, peralatan rusak, serta beberapa bagian teknis yang mengalami gangguan.
Selain itu, ujar dia, koordinasi dengan aparat kecamatan setempat dilakukan untuk pengaturan posisi lampu, karena dianggap yang mengetahui lokasi.
Aneng mengharapkan warga setempat dapat mengawasi lampu PJU. Karena ada sebagian yang hilang, terutama peralatan pendukung.
Sebelumnya, Kapolresta Tangerang Kombes Irfing Jaya mengharapkan pihak terkait untuk memasang lampu PJU karena belakangan aksi begal makin nekad akibat malam hari pada lokasi kejadian gelap.
“Atas perintah bupati, kami merespon permintaan polisi supaya mengurangi tindakan kriminalitas pada malam hari, salah satunya dipasang lampu PJU,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Empat ‘Pekerjaan Rumah’ Kapolri Baru

Jakarta, Aktual.co —Pasca dilantik Jumat (17/4) pekan lalu, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti punya ‘pekerjaan rumah’ yang harus segera dibereskan. Yakni secepatnya melakukan konsolidasi internal Polri, agar krisis kepemimpinan dan konflik internal Polri bisa selesai.
Pendapat itu disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane. Menurut dia, ada empat tugas utama yang patut segera dilakukan Badrodin di masa tugasnya yang hanya tersisa 1,3 tahun. 
Pertama, konsolidasi internal agar segenap jajaran Polri mampu melakukan kinerja profesionalnya.
Tugas kedua, dia harus mampu meletakkan dasar-dasar perubahan yang nyata di Polri sesuai dengan slogan Revolusi Mental Jokowi-JK. Adapun revolusi mental Polri, ujar Pane,  harus diarahkan membenahi sikap mental segenap jajaran Polri. 
“Artinya penataan dilakukan secara nyata. Mulai dari sistem rekrut hingga meningkatkan pengawasan internal. Setidaknya, masyarakat tidak lagi melihat polisi melakukan jebakan dan pungli di jalanan atau di pusat-pusat pelayanan kepolisian,” ujar dia, Minggu (19/4).
Neta juga mendorong Kapolri tidak ragu memecat anggotanya yang melanggar disiplin.
Ketiga, untuk mempercepat revolusi mental, Badrodin diminta berani mendesak pemerintah memberi tunjangan profesi bagi anggota Polri.
Sebab tugas polisi sangat berbeda dengan PNS dan TNI. “Tugas polisi 24 jam, tidak di belakang meja dan risikonya sangat tinggi terhadap ancaman keselamatan, sehingga pemerintah perlu lebih memperhatikan profesi kepolisian ini dengan tunjangan selain renumerasi,” kata Pane.
Keempat, Kapolri harus memberikan sanksi kepada anggota Polri yang menerima pekerjaan dari perorangan atau kelompok tertentu.
“Kapolri harus menertibkan anggota Polri yang bertugas rangkap terutama terhadap anggota polisi yang menjadi backing, pengawal pengusaha maupun kurir orang-orang berduit. Sebab, selain melanggar etika kepolisian, tugas yang mereka lakukan berada di wilayah abu-abu pelanggaran hukum,” kata dia.
Kasus “menjual profesi” anggota kepolisian ini, menurut dia, sudah menjatuhkan citra Polri. Pane mencontohkan kasus penembakan anggota polisi di depan gedung KPK saat mengawal sejumlah truk. Dan kasus penangkapan anggota polisi oleh KPK saat menjadi kurir pemberian uang suap kepada anggota DPR.
Neta optimistis Badrodin mampu membenahi Polri ke arah lebih baik. Sebab dia dinilai mempunyai kapasitas, kapabilitas dan kemampuan untuk melakukan keempat hal itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Telisik KAA 1955 (3): Raih Kejayaan KAA dalam Melawan Imperialisme!

Jakarta, Aktual.co — Imperialisme AS sebagai penguasa tunggal dunia mulai dari pasca Perang Dunia ke II, menjadikan seluruh Negara-negara di dunia tunduk pada kekuatan imperialisme AS baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan dan militer. Demikian pula di negara-negara Asia Afrika atau dikenal dengan Negara-negara selatan, seluruhnya berada di bawah dominasi imperialisme AS.
 
Negara-negara Asia Afrika yang mayoritas sebagai Negara berkembang menjadi negara setengah jajahan setengah feodal yang terdiri dari pemerintahan ‘Boneka’ yang mengabdi kepada kepentingan imperialisme AS. Seperti di Indonesia, puncak terkonsolidasinya kekuatan imperialisme AS menguasai sumber kekayaan alam dan manusia, dimulai semenjak pemerintahan berada di tangan fasis Soeharto.

Akan tetapi, 32 tahun Soeharto menjadi pengabdi setia atau boneka AS melayani kepentingan tuannya menguasai sumber daya alam dan rakyat, tidak memberikan pelajaran bagi pemimpin-pemimpin bangsa di Negeri ini untuk menjadikan imperialisme AS beserta tuan tanah menjadi musuh rakyat.

Namun demikian, rezim yang lahir dari pemilu ke Pemilu masih menunjukkan karakter yang sama menjadi rezim boneka AS. Hingga pemerintahan Jokowi-JK memimpin saat ini, posisi sebagai rezim boneka AS masih tetap diperkokoh untuk demi melayani kepentingan tuannya.

Rezim ini menjadi Jongos bagi imperialisme AS. Praktek liberalisasi, privatisasi, deregulasi, pencabutan subsidi, pengetatan anggaran, sistem asuransi menjadi roh yang dikembangan rejim Jokowi-JK sebagai amanat dari kebijakan Neo-liberalisme imperialisme AS untuk meningkatkan penghisapan dan penindasan di Indonesia.

Demikian penyelenggaraan KAA 19-24 nanti. ini hanya menjadi bentuk kesetian dan kepatuhan Jokowi-JK untuk memberikan forum bagi AS yang menggunakan  KAA untuk memasifkan investasi dan utangnya dalam penguasaan di negara Asia Afrika khususnya di Indonesia.

Di tengah kondisi krisis yang masih berkecamuk di AS dan Eropa, tentu imperialisme AS akan mendorong rejim bonekanya seperti Jokowi-JK untuk menyelenggarakan KAA ini. Sesungguhnya inilah yang menjadi dasar penyelenggaraan KAA Tahun 2015 ini.

Sehingga KAA bukan lagi menjadi persatuan Negara Asia Afrika untuk bersama-sama meneriakkan “Go to Hell With Your Aid”. Namun, rezim-rezim boneka imperialisme AS di Asia Afrika khususnya Indonesia, akan memberikan infus untuk menunda kematian imperialisme dengan menghisap darah dan keringat rakyatnya.

Forum KAA 2015 akandiisi mayoritas rezim boneka dan imperialisme, sudah pasti pertemuan ini akan memperbincangkan bagaimana skema investasi dan pembangunan yang akan dijalankan imperialisme AS secara masif di negara-negara Asia Afrika.  

Sementara kemerdekaan, kemandiriandankedaulatan Rakyat Asia Afrika akan menjadi khiasan semata yang dipermainkan dalam slogan-slogan dalam pertemuan KAA April nanti. Sedangkan, KAA kini telah menjadi semangat untuk menyalurkan nafsu kepentingan imperialisme AS.

Namun, rakyat tidak perlu gentar dan patah arang. Perlawanan atas imperialisme AS dan rejim boneka di Asia Afrika khususnya Indonesia, akan semakin membesar seiring dengan kesadaraan rakyat yang diasah dengan perjuangan-perjuangan massa untuk sama-sama belajar, berorganisasi dan berjuang.

Terbukti perjuangan rakyat Asia Afrika di tahun 1955 yang besar, mampu membendung dominasi imperialisme AS, hingga melahirkan KAA. Yang menjadi tugas kita saat ini dalam menyikapi KAA adalah bagaimana rakyat Asia Afrika khususnya Indonesia mampu mengembalikan semangat perjuangan rakyat Asia Afrika untuk melawan dominasi imperialisme AS yang menghambat kemajuan rakyat.

Persatuan dam perjuangan rakyat Asia Afrika khususnya Indonesia, akan senantiasa mengobarkan perlawanan terhadap imperialisme dan menolak rejim-rejim boneka AS khususnya Jokowi-JK mengkhianati semangat anti imperialisme dalam KAA 1955.

Karena hanya dengan terbebasnya rakyat Asia Afrika dari dominasi Neo-kolonialisme imperialisme AS, barulah rakyat akan merasakan Kemerdekaan, Kedaulatan dan kemandirian yang menjadi cita-cita bersama.

Maka, FMN yang bergabung di dalam Aliansi FPR telah mengadakan berbagai kegiatan untuk menyikapi Konferensi Asia Afrika 19-24 April 2015. Diskusi-diskusi publik, penerbitan artikel-artikel, konferensi pers, Aksi, telah FPR jalankan untuk mengabarkan bahwa neo-kolonialisme imperialisme AS masih mengisap dan menindas rakyat.

Sementara itu, mulai dari 19-24 April, FMN bersama FPR akan mengadakan kampanye Rakyat Asia Afrika Anti Imperialisme sebagai puncak acara yang secara bersamaan diselenggarakannya KAA.

Kampanye rakyat Asia Afrika ini akan diisi kegiatan Konferensi Petani Se-Asia (17-18 April), Aksi pembukaan secara serentak se-Nasional dan Luar Negeri (19 april), Aksi Piket di Jakarta (20-23 April), (21-24 Konferensi rakyat dan Deklarasi Rakyat Asia Afrika anti imperialisme AS). Ayoo berjuang melawan kekuatan yang menghisap dan menindas kita. Enyahkan Imperialisme AS dari Bumi Pertiwi, lawan Rejim Boneka AS yang menyengsarakan rakyat ! . (Rachmad P Panjaitan, Ketum PP Front MahasiswaNasional, 18 April 2015 di Jakarta). Tamat.

Artikel ini ditulis oleh:

Inilah Uniknya Becak Vespa Khas Kota Padang Sidempuan

Medan, Aktual.co — Minggu (19/4) pagi,  Matahari benar-benar mulai meninggi di ufuk Timur. Jalan Merdeka tepatnya di depan Pajak Inpres, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Jalan sudah ramai dengan kendaraan dan warga yang mulai beraktivitas.

Termasuk puluhan Becak Vespa yang berjejer rapi di sepanjang jalan, yang mengantri menunggu sewa penumpang, usai berbelanja di kawasan Pajak yang terbilang ramai.

Barisan Becak Vespa di kota Padang Sidempuan memang bukan hal baru bagi masyarakat sekitar. Becak Vespa merupakan alat transportasi lokal di sana. Tapi, bagi para pendatang, Becak Vespa merupakan sesuatu yang menarik dan unik yang tak akan ditemukan di daerah lain di Tanah Air.

Dari bentuknya, Becak Vespa boleh dibilang kendaraan transportasi umum yang tergolong kecil, baik dilihat motornya maupun bannya. Namun, untuk kabin tempat penumpang atau barang, Becak Vespa ini terbilang luas serta nyaman bagi penumpang.

Meskipun dengan motor dan ban yang terlihat kecil, Anda jangan menganggap remeh, motor produksi Italia yang kemudian dirancang menjadi alat tranportasi umum ini, yang mampu mengangkut hingga enam orang. Bahkan, dapat melaju kencang. Ini disebabkan, body bagasi penumpang yang menyerupai kapsul yang menjadikannya lebih efisien ketika melaju kencang.

“Ya, Vespanya kecil bak-nya juga cukup sempit, tapi  kuat, ini karena motornya memang mesin lama,” ujar seorang pengendara Becak Vespa, Batubara yang kerap mangkal di jalan Merdeka kepada Aktual.co.

Batubara, pemilik motor Vespa keluaran tahun 1976 ini, menuturkan, bahwa Becak Vespa memang khas milik Kota Padang Sidempuan. Kendaraan itu sudah bertahan puluhan tahun dan belum mampu digeser oleh tranportasi modern yang banyak berkembang di kota-kota besar.

“Dulu sempat masuk, becak yang model sekarang, tapi sekarang sudah tidak ada lagi, kalaupun masuk, sepertinya tidak akan dibolehkan lagi,” tutur Batubara.

Kata ia, keunikan Becak Vespa memang menjadi daya tarik tersendiri yang dimiliki Kota berpenduduk mayoritas Muslim ini. Selain menjadi alat transportasi bagi warga sekitar, tak jarang, para pengunjung yang datang ke Kota itu menaikinya hanya sekedar ingin menikmati berkeliling kota.

“Ya, menjadi ciri khas. Banyak yang datang ke sini (Kota Padang Sidempuan, red), cuma mau keliling-keliling aja,” katanya.

Sementara itu, penduduk sekitar, L. Tobing mengatakan, bahwa keberadaan Becak Vespa di kota itu menjadi kebanggaan bagi masyarakat. Becak Vespa menjadikan Kota Sidempuan memiliki ciri yang berbeda dengan kota-kota lain, khususnya di Sumatera Utara.

Tobing juga menyatakan kagum akan kekompakan pemilik Becak Vespa di Kota itu. Jika ada angkutan lain, misalnya, taksi yang masuk dan mencoba meraih peruntungan mencari sewa, para pengendara Becak Vespa akan serentak menolaknya.

“Kompak, seperti angkutan lain misalnya taksi nggak boleh masuk kesini. Kalau masuk di demo sama mereka,” ujar Tobing mengisahkan.

Artikel ini ditulis oleh:

PSSI Dibekukan, Pembentukan Pansus di Komisi X DPR Terus Menguat

Malang, Aktual.co — Keputusan Menpora Imam Nahrawi, membekukan PSSI ternyata menuai reaksi dari Komisi X DPR RI. Pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menangani masalah tersebut semakin menguat.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ridwan Hisjam, mengatakan, mayoritas anggota Dewan dari seluruh fraksi di Komisi tersebut, sudah membentuk Pansus.

“Hasil pembicaraan memang terbesit pembentukan Pansus,” kata Ridwan kepada Aktual.co,  pada Minggu (19/4), di Malang, Jawa Timur.

Namun demikian, sebelum keputusan Pansus direalisasikan, Dewan akan melakukan lobi kembali terkait pakta integritas yang sudah disepakati pada tanggal 26 Maret lalu dengan Kemenpora.

“Kita akan lobi kembali, kalau itu tidak bisa dilaksanakan kita akan melakukan lainnya,” imbuhnya.

Untuk menghindari sanksi dari FIFA, Ridwan juga menyarankan kepada PSSI agar melobi FIFA, supaya sanski tidak dijatuhkan.

“Kalau ada sanksi ini malah merugikan masyarakat,” tegas Ridwan.

Di kesempatan yang sama, Politisi dari Golkar ini menyebut, Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) menjadi ‘biang kerok’ permasalahan tersebut, hingga Menpora menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan.

“18 tim boleh ikut sesuai pakta integritas yang ditandatangani Direktur ISL dan Menpora itu, tapi kenapa Menpora tidak menepati,” urainya kembali menjelaskan.

Karena BOPI tetap bersikukuh menyatakan Arema dan Persebaya tidak layak ikut liga ISL itulah, kata ia, yang mengakibatkan Menpora menjatuhkan sanksi pembekuan.

Ridwan menambahkan, anggota Dewan bakal melakukan kordinasi dengan fraksi dan akan melakukan rapat internal membahas pembekuan PSSI tersebut.

“Kita akan rapat untuk mengambil langkah,” ucapnya lagi.

Selain itu, kata ia, para Wakil Rakyat ini juga bakal meninjau dasar hukum BOPI. Pasalnya, sebagai Lembaga Independen Auditor Olahraga Profesional, BOPI dinilai masih terikat dengan Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

“Kalau independen kenapa bertanggungjawab kepada Menpora,” bebernya.

Menukil peraturan Pemerintah era Presiden SBY, Politisi Golkar ini menegaskan bahwa BOPI harus bekerja secara profesional tanpa adanya desakan dari pihak lain.

“Selama ini 18 klub itu baik-baik saja, tiba-tiba muncul seperti ini,” katanya lagi.

Sebagai auditor olahraga profesional, BOPI harusnya tidak menyorot masalah sepakbola saja, melainkan cabang lainnya yang masuk kategori profesional.

“BOPI ini kemarin-kemarin mana? Kok baru sekarang muncul dan membikin ulah hingga sampai seperti ini,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pemkot Cimahi Dorong Anak Penyandang ‘Down Syndrome’ untuk Berprestasi

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat, berupaya mendorong dengan memberikan perhatian bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat berprestasi, mandiri dan memiliki hak yang sama dengan anak normal pada umumnya.

“Pemerintah Kota Cimahi sendiri menyadari bahwa para penyandang ‘down syndrome’ ini berhak untuk mendapatkan perhatian yang semakin tinggi,” kata Wali Kota Cimahi Atty Suharti saat memperingati hari ‘Down Syndrome’ di Kota Cimahi, Minggu (19/4).

Ia mengatakan, perhatian pemerintah itu bukan karena belas kasihan melainkan anak-anak tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan kebanggaan bagi bangsa dan negaranya.

“Bukan semata-mata atas dasar belas kasihan, namun karena mereka juga merupakan insan-insan yang suatu saat diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kota, provinsi dan negaranya,” kata Atty.

Ia menuturkan, memiliki kehidupan normal adalah harapan semua orang, tetapi ketika takdir berkehendak lain, tetap harus dijalani melakukan aktivitas seperti biasanya.

Menurut dia, anak berkebutuhan khusus tetap dapat berprestasi layaknya orang normal lainnya dalam berbagai bidang yang berbeda.

“Banyak penderita ‘down syndrome’ Indonesia memiliki prestasi dalam negeri ataupun kancah internasional dalam bidang seni dan olahraga,” katanya.

Orang nomor satu di Kota Cimahi itu mengajak semua pihak untuk memahami bahwa anak berkebutuhan khusus membutuhkan pendampingan dari orang terdekatnya agar dapat menjalani hidupnya dengan baik.

Ia mengimbau, agar semua pihak tidak mengucilkan atau menganggap bodoh dalam pergaulan di lingkungannya, karena pada dasarnya setiap kehidupan manusia memiliki hak dan kesempatan yang sama seperti pendidikan.

“Di Kota Cimahi terdapat anak-anak dengan ‘down syndrome’ yang memiliki potensi dan bakat yang luar biasa,” kata Atty.

Kegiatan aksi peduli ‘Down Syndrome’ itu dihadiri ratusan anak yang berkebutuhan khusus didampingi orang tuanya di halaman Gedung B Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi.

Acara tersebut inisiatif Cimahi Child Development Center (CDC) dalam rangka ditetapkan setiap 21 Maret sebagai “World Down Syndrome Day” oleh PBB sejak 2006 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap orang berkebutuhan khusus.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain