Jakarta, Aktual.co —Peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) harus menghasilkan sebuah komitmen solidaritas bersama untuk mengangkat martabat bangsa-bangsa di kedua benua.
Disampaikan pendiri Setara Institute Romo Benny Susetyo mengtakan setiap negara Asia Afrika diharapkan punya kemandirian, dari sisi politik dan ekonomi untuk melawan musuh bersama.
“Yaitu praktik perbudakan seperti dominasi ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, dan intervensi dari negara-negara maju,” ujar dia, di Jakarta, Minggu (19/7).
Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara Asia Afrika, ujar dia, juga harus merumuskan apa yang menjadi perhatian bersama. Yaitu mengangkat martabat setiap manusia di kedua benua tersebut dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga setiap negara di Asia dan Afrika memiliki kemajuan peradaban, pemenuhan HAM, semangat antikorupsi, dan sumber daya alam yang memadai untuk menyejahterakan rakyatnya.
Dengan begitu, lanjut dia, KAA akan menciptakan Asia Afrika menjadi kekuatan nilai kemandirian baru. “Sebagai penyeimbang atas tatanan dunia yang saat ini didominasi oleh kekuatan pasar dan korporasi,” ucap dia.
Untuk itu, dia berharap KAA 2015 tidak hanya jadi ajang nostalgia semata. Tapi juga merupakan kesempatan mengembalikan pikiran tokoh-tokoh pendiri KAA. Seperti Presiden Soekarno dan Presiden India, Jawaharlal Nehru, dalam konteks dunia saat ini.
“Kalau pada masa Soekarno dulu yang jadi musuh bersama adalah kolonialisme, kini musuh bersamanya adalah perbudakan melalui eksploitasi ekonomi. Itu yang harus berani dilawan oleh pemerintah negara Asia Afrika,” ucap dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 diharapkan memberi ruang untuk menyuarakan kepentingan perempuan di negara-negara Asia Afrika. Sehingga perempuan bisa lebih mendapat jaminan pemenuhan hak-haknya.
Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Dian Kartikasari mengatakan saat ini bersama organisasi perempuan di negara-negara Asia Afrika terus kritisi pembatasan terhadap hak-hak perempuan di negara-negara yang menganut Islam Konservatif.
Kata dia, upaya komunikasi sedang dijalin KPI dengan organisasi di Asia Barat dan Afrika Utara. Untuk membicarakan bagaimana tren Islam konservatif justru merintangi hak-hak perempuan.
“Misalnya perkawinan anak-anak semakin dilegalkan, yang membuat jumlah anak perempuan putus sekolah jadi bertambah,” ujar dia, di Jakarta, Minggu (19/4).
Kata dia, ada gejala atau kecenderungan  negara dan kekuatan-kekuatan konservatif justru membuat mundur situasi perempuan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik.
“Misalnya hak politik. Kita di Indonesia beruntung karena perempuan boleh ikut dalam pemilu. Tidak semua negara di Afrika mengizinkan kaum perempuannya memilih (dalam pemilu), dan itu yang sampai sekarang masih kami perjuangkan,” ucap Dian.
Selain itu, KPI bersama organisasi perempuan seluruh dunia juga aktif menjalin diskusi dengan tokoh-tokoh Islam. Untuk mengetahui di mana sebenarnya larangan atau faktor dalam hukum agama Islam yang melarang perempuan memperoleh hak yang sama dengan kaum pria.
Masih kata Dian, perjuangan pemenuhan hak perempuan juga melingkupi pemenuhan hak perempuan dalam situasi konflik, perempuan penyandang disabilitas, anak perempuan, lansia perempuan, bahkan peran perempuan dalam hukum dan pemerintahan.
“Misalnya di beberapa negara Arab, perempuan tidak boleh jadi hakim. Alasannya ya kembali lagi ke persoalan agama,” ujar Dian.
Dalam forum internasional seperti KAA, para aktivis perempuan ini bisa menguatkan upaya “people to people engagement” untuk mendorong pemerintah negara tertentu memberlakukan kebijakan yang lebih memihak kaum perempuan.
Seperti mendorong agar perempuan di Arab Saudi boleh berorganisasi karena selama ini tidak pernah ada organisasi perempuan di negara tersebut.
“Berbeda dengan negara-negara lain seperti Palestina, Pakistan, Afrika Selaran, Afghanistan, dan India yang sudah bisa menyuarakan kepentingan perempuan melalui organisasi-organisasi mereka,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh: