Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kota Tangerang terus memberdayakan peran serta perempuan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghilangkan kesenjangan gender.

“Kurangnya keterwakilan suara perempuan dengan laki-laki di DPRD Kota Tangerang bisa jadi diakibatkan kurangnya pemahaman perempuan akan hak-hak politiknya,” kata Sekretaris Daerah, Dadi Budaeri di Tangerang, Jumat (17/4).

Dadi menambahkan, peran perempuan dalam pembangunan tidak hanya ikut-ikutan tapi juga meningkatkan peran aktifnya dalam keberadaannya termasuk di partai politik.

Diungkapkannya, dengan keberadaan wanita dalam dunia politik akan semakin membuat dunia perpolitikan di indonesia semakin dinamis.

“Perempuan kalau bisa lebih pro aktif, meningkatnya kapasitas perempuan tentunya semakin meningkatkan angka kemungkinan terpilihnya wanita dalam proses pileg,” ujarnya.

Selain itu juga menurut Dadi konsep kesetaraan gender bukan lagi hal yang tabu untuk dibahas.

Dalam semua aspek, kesetaraan gender menjadi agenda penting dalam setiap perubahan, termasuk bagi pemkot Tangerang.

Misalnya saja beberapa jabatan Kepala Dinas di lingkup Pemkot Tangerang yang diemban oleh perempuan.

Lalu ada juga beberapa program kegiatan pemerintah yang melibatkan peran serta perempuan seperti P2WKSS.

“Pemkot Tangerang sangat fokus dalam permasalahan gender ini. Jadi, tidak hanya melulu pada kaum pria,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI kemungkinan bakal beri rekomendasi ‘rapot merah’ terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk APBD-Perubahan DKI tahun anggaran 2014.   Setidaknya begitu pengakuan Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik. Kata dia, sejak dibacakan Ahok di Rapat Paripurna 6 April lalu LKPJ ada dua masalah di LKPJ Ahok yang paling jadi sorotan Dewan Kebon Sirih. 
Pertama, penyerapan DKI di APBD-P 2014 yang dianggap paling rendah sepanjang sejarah DKI. Di bawah 40 persen dari anggaran Rp 72,9 triliun. “Kedua, tidak tercapainya target income (pendapatan). Ada defisit Rp 20 triliun,” kata politisi Gerindra itu di DPRD DKI, Kebon Sirih (17/4). 
Menurut Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD itu, melesetnya pendapatan DKI di 2014 menunjukkan Ahok tidak punya perencanaan yang matang. “Masak anda (Ahok) merencanakan tapi enggak masuk hasilnya. Kerja enggak sih emangnya kemarin?” ujar Taufik.
Kendati demikian, kata Taufik, DPRD hanya berkewenang menilai terhadap LKPJ Gubernur saja. Tidak punya wewenang untuk menerima, menolak atau pun memberi sanksi. Jadi hanya sebatas rekomendasi agar terbuka oleh publik dan selanjutnya publik yang akan menilai. “Sebatas menentukan seperti rapor merah atau hitam. Dan rekomendasi kita ke depan mesti kaya apa. Kan nanti disampaikan, masyarakat yang akan menilai eksekutif,” ujar dia.
Paripurna Istimewa dijadwalkan akan digelar DPRD DKI pada 21 April mendatang untuk penyampaian rekomendasi DPRD DKI terhadap LKPJ Ahok.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kota Tangerang, Banten, menambah kapasitas jalan ke Bandara Soekarno-Hatta dengan melebarkan jalur arteri Garuda-Juanda.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan jalan sepanjang 400 meter tersebut diperlebar 15 meter.

Dijelaskannya, visit ratio jalan di Kota Tangerang sudah mencapai 0,82. Artinya dari 100 persen kapasitas jalan, 80 persen sudah terisi.

“Dengan memperbanyak akses jalan, volume kendaraan dan kapasitas jalan bisa berimbang. Nantinya akan berimbas pada berkurangnya titik kemacetan” ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/4).

Penambahan akses ke Bandara Soekarno-Hatta, lanjut Arief, sangat diperlukan karena terkait dengan rencana perluasan dan penambahan kapasitas bandara tersebut .

Jalan alternatif lainnya yang dipersiapkan yakni dari Perumahan Modernland menuju Banjar Wijaya untuk mengurai kemacetan di Jalan Hasyim Ashari.

Lalu STA 11 melalui Perumahan Metro Permata di Kecamatan Karang Tengah dan Green Lake yang ada di Kecamatan Cipondoh.

Jalur sepanjang 15 kilometer tersebut juga merupakan jalan arteri sekunder atau non-tol yang dimulai dari Rest Area Tol Karang Tengah, perumahan Green Lake, menuju Jalan Daan Mogot hingga Bandara Soekarno-Hatta.

“Menurut target, pembangunannya akan rampung dan sudah bisa dioperasikan akhir tahun ini,” tegasnya.

Akses baru ini, tambahanya, bisa dimanfaatkan pengguna jalan dari Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta dan sebaliknya tanpa melalui jalan tol.

“Keluar Tol Alam Sutera, terus bisa ke bandara, sehingga tidak usah muter-muter jadinya,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Engkos Zarkasyi mengatakan, Pemerintah Kota Tangerang terus melakukan berbagai upaya untuk memperbanyak akses baik dari maupun menuju Kota Tangerang dengan cara membangun jalan baru dan menambah kapasitas jalan yang sudah ada.

“Perbaikan dan penambahan ruang jalan akan terus ditingkatkan, sehingga kemacetan di jalan-jalan utama semakin berkurang,” ujarnya.

Oleh karena itu, dengan semakin banyaknya alternatif jalan yang terkoneksi dengan jalan-jalan utama dan terintegrasi moda transportasi umum maka masyarakat akan semakin dimudahkan.

“Hal ini tentunya juga sejalan dengan upaya Pemkot melalui Program LIVE City yang ingin memberikan berbagai kenyamanan bagi masyarakat dalam menikmati dan melakukan aktivitasnya di Kota Tangerang tak terkecuali bagi para investor,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan pengurangan dana bantuan sosial (bansos) merupakan konsekuensi dari penggunaan Peraturan Gubernur (Pergub) Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.

“Pengurangan dana bansos merupakan suatu konsekuensi yang harus ditanggung oleh Pemprov DKI karena menggunakan pergub dengan pagu belanja APBD tahun lalu,” kata Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (17/4).

Menurut Wagub Djarot, pengurangan dana bansos tersebut dilakukan untuk tujuan efisiensi serta efektivitas anggaran tahun ini, sehingga sebaiknya hal itu tidak dianggap sebagai suatu hal yang bersifat negatif.

Lebih lanjut, dia menyebutkan pengurangan alokasi anggaran bukan hanya dilakukan pada dana bansos, tetapi juga pada sejumlah mata anggaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI.

“Di samping itu, pengurangan juga dilakukan terhadap alokasi anggaran belanja gaji dan pegawai. Walaupun terjadi pengurangan, kita berharap anggaran tahun ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan ibu kota,” ujar Djarot.

Meskipun demikian, mantan Wali Kota Blitar itu mengaku tidak mengetahui besaran pengurangan dana bansos tersebut karena hal tersebut diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta sekaligus Ketua TAPD DKI Saefullah membenarkan rencana pengurangan dana bansos didalam rincian APBD DKI Tahun Anggaran (TA) 2015.

“Sebagai efisiensi anggaran tahun ini, dana bansos akan kita kurang. Akan tetapi, mengenai jumlah dan besarannya belum dapat kita tentukan karena kita masih meneliti item-item anggaran satu per satu,” ungkap Saefullah.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid