Jakarta, Aktual.co — PT PLN (Persero) menyiagakan sedikitnya 244 petugas untuk menjaga pasokan listrik tetap lancar dan aman untuk KAA di Jakarta dan Bandung.

“Selama berlangsung acara peringatan KAA ke-60 di Jakarta, 19-23 April, sebanyak 144 petugas pelayanan teknis disiagakan di beberapa tempat yang menjadi prioritas. Area tersebut adalah Bandar Udara Soekarno Hatta dan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Convention Center, Parkir Timur Senayan, dan hotel tempat menginap delegasi,” kata Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN Bambang Dwiyanto dalam keterangannya yang diterima Aktual, Jakarta, Minggu (19/4).

Khusus untuk Jakarta Convention Centre (JCC), kata dia, PLN menyiapkan pasokan listrik dari Gas Insulated Switcgear (GIS) Senayan dengan pasokan cadangan dari Gardu Induk (GI) Karet Baru ditambah dengan genset dan (Uninterrupted Power Supply) UPS.

Selain area utama tempat berlangsungnya peringatan ke-60 KAA, pasokan listrik ke area-area seperti kompleks istana presiden, kedutaan besar, dan kantor-kantor kementerian juga mendapat perhatian dari PLN.

Sementara itu, pasokan listrik untuk KAA di Bandung yang dijadwalkan berlangsung pada 24 April juga telah dipersiapkan dengan mengerahkan lebih dari 100 petugas mulai dari bagian jaringan transmisi hingga jaringan distribusi untuk menjaga listrik di Gedung Merdeka, Hotel Savoy Homann, Masjid Raya Bandung, Gedung Pakuan, Bandara Husein Sastra Negara dan Stasiun Kereta Api Bandung.

“Pasokan listrik untuk venue utama yakni Gedung Merdeka dipasok dari Gardu Induk (GI) Bandung Selatan dengan di-backup dari Sub Sistem Cirata. PLN juga mempersiapkan 2 Unit Genset dengan kapasitas 150 kVA di Gedung Merdeka, dan 135 kVA untuk Masjid Raya. Untuk mendukung kehandalan juga disiagakan Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan kapasitas 60 kVA untuk Gedung Merdeka,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menilai kebijakan sentralistik yang dibuat pemerintah untuk mengawasi dana desa telah mencederai Nawacita kemandirian desa.

Menurutnya, pemberian dana desa sebesar Rp1 miliar untuk menghasilkan desa yang mandiri ternyata telah dicederai oleh pemerintah sendiri. “Praktik pengelolaan dana desa masih bersifat top down dan diintervensi pusat,” ujar Fachrul Razi saat dihubungi di Jakarta, Minggu (19/4).

Disebutkan, Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah melimpahkan kewenangan pembangunan pada masing-masing desa di Indonesia. Namun sayang, lanjutnya, pemerintah masih memilih kebijakan yang bertentangan dengan hal tersebut, sehingga seperti tak ingin melepaskan.

“Padahal dalam UU Desa ingin mengajarkan desa-desa di Indonesia untuk tumbuh mandiri secara ekonomi dan seluruh warganya bisa turut berpartisipasi pada pembangunan. Banyak daerah membutuhkan kebijakan khusus berkenaan karakteristik setempat. Namun beberapa usulan darrah malah tertolak karena pemerintah mencoba menguasai kebijakan top down,” ungkapnya.

Fachrul memberi contoh campur tangan pemerintah dengan membuat regulasi program desa binaan, atau pasar desa yang bersifat top down. “Harusnya daerah yang memberi regulasi, ada desa yang tak butuh pasar karena sudah punya,” katanya.

Selain itu, realisasi dana desa seharusnya nyata erasal dari inisiatif daerah, baru kemudian diakomodir oleh pusat. Misalnya saja, banyak daerah yang masih tidak teraliri listrik.

Fachrul mengatakan seharusnya pemerintah membiarkan desa fokus membangun hal tersebut. Bukannya masih mengembangkan kepentingan air dan beras yang melimpah di desa. “Frame pemerintah pusat masih sentralistik, mereka harus melihat Pasal 18 B jelas memberi improvisasi pada 34 provinsi untuk menghasilkan program kebutuhan,” katanya.

Sementara itu, ia menganggap pemerintahan saat ini belum punya terobosan dan terjebak kepentingan tertentu sehingga tak berani mengambil kebijakan. “Yang terjadi saat ini hanya kelanjutannya saja, jika lebih berani maka lakukan kebijakan yang lebih revolusioner,” tambahnya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemeriksaan warna urin adalah salah satu cara untuk melihat kualitas kesehatan kita.

JIka Anda yang rajin mengonsumsi air putih, urin akan keluar dengan kondisi warna lebih transparan karena air melarutkan pigmen kuning yang ada di dalamnya. Seperti dilansir Daily Mail, urin yang sehat sebanyak 96 persen terbuat dari air dan sisanya dari zat-zat sisa dalam tubuh.

Tetapi, jika kondisi urin cenderung berwarna oranye atau kuning pekat. Hal itu menandakan tubuh mengalami dehidrasi. Pasalnya, hal ini  dipicu karena pengonsumsian makanan dengan kandungan garam yang tinggi ataupun kandungan beta carotene tinggi seperti dalam wortel dan ubi.

Sementara bagi yang memiliki urin pekat kemerahan dapat saja disebabkan oleh infeksi bakteri. Pasalnya, jika bakteri seperti E.coli dari feses masuk ke dalam kandung kemih maka tubuh akan mengirimkan sel darah merah untuk melawannya sehingga dapat menyebabkan terjadinya penggumpalan.

Sedangkan, jika urin terlihat putih atau keruh. Hal itu bisa saja, terjadi seseorang setelah melakukan seks. Sebab saat ejakulasi, air mani didorong keluar dari testis dan masuk ke dalam urethra yang menjadi tempat sama yang dilewati urin dan sperm. Sehingga sisa air mani dapat saja tertinggal di urethra dan menyebabkan urin berwarna putih atau keruh.

Lalu sebesar apakah usaha Anda, guna menghasilkan urin yang sehat yang nantinya dapat menentukan kesehatan tubuh kita?

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menilai Presiden Joko Widodo belum menerapkan transparansi anggaran untuk penyelenggaraan KAA ini. Pasalnya, masih banyak alokasi yang disembunyikan dari mata publik.

Uchok mengungkapkan anggaran yang sudah disiapkan untuk konferensi Asia Afrika dan sudah kelihatan ke publik, baru sebesar Rp171.354.516.000.

Bila ditambah anggaran sebesar Rp10 milyar untuk pemerintah kota Bandung, maka total yg diketahui oleh publik baru sebesar Rp.181.354.516.000.

“Alokasi anggaran acara KAA Bandung, bukan hanya mahal. Tapi, dasar perhitungan juga tidak rasional, masa untuk sebuah acara seremonial, bisa menghabiskan sebesar Rp181.3 milyar,” ujar Uchok di Jakarta, Minggu (19/4)

.Kemudian, lanjutnya, alokasi anggaran sebesar Rp181 milyar untuk KAA Bandung. Dimana Rincian Alokasi sebesar Rp101.354.516.000 ada pada pengelolaan sekretariat negara. Selain itu, alokasi anggaran sebesar Rp70.000.000.000 ada pada pengelolaan kementerian luar negeri. Dan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000.000 untuk pemerintah kota Bandung.

“Tapi sayang banget, alokasi anggaran sebesar Rp171.3 milyar yang berasal dari setneg, dan kementerian luar negeri diolah atau diperuntukan jasa PCO (professional Conference Organizer). Sedangkan yang diolah bapak Ridwan Kamil hanya sedikit saja, sebesar Rp10 milyar,” katanya.

Ini menandakan, kata Uchok, bahwa Pemerintah atau presiden Jokowi itu, bila untuk kegiatan seremonial, paling gampang atau bermurah hati memberikan anggaran bermilyar milyar. “Katanya demi, gengsi dan citra pada pentas internasional,” bebernya.

Namun, Uchok meragukan bila hanya penyelenggarakan acara seremonial seperti KAA ini, bisa mengangkat gengsi dan citra negara kita. “Lihat saja kasus TKI, Tetap saja, dua TKI dibunuh tanpa pemberitahuan kepada kementerian luar negeri atau presiden Jokowi. Ini menandakan Indonesia sedang tidak dihargai,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh: