Semarang, Aktual.co — Aksi demo dua warga yang pro dan kontra terhadap pendirian, penambangan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah diwarnai aksi dorong dengan petugas keamanan yang berjaga di depan gerbang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, jalan Abdurahman Saleh, Kamis (16/4).
Kedua kelompok itu sempat saling dorong beberapa menit dengan petugas. Massa memaksa mendorong petugas yang berbaris di depan pintu gerbang PTUN. Massa kontra yang terdiri dari warga dan mahasiswa datang berduyung-duyung dari arah timur.
Berdasarkan pantauan aktual.co di lapangan, massa pro Semen Indonesia berada di sebelah barat petugas keamanan dengan menggunakan payung bermerk PT Semen Gresik. Mereka duduk sambil membaca doa dan tahlil sebagai bentuk dukungan agar putusan sidang gugatan warga Rembang yang kontra ditolak majelis hakim.
Massa yang kontra terus berorasi untuk menolak permohonan pendirian pabrik semen berdiri di tanah leluhur mereka. Mereka tetap bersikeras bila operasional pabrik semen berdiri di atas lahan pertanian dan lokasi cekungan waduk.
Sementara, sidang pembacaan putusan gugatan warga Rembang atas izin lingkungan PT Semen Indonesia yang diberikan Gubernur Jawa Tengah saat ini masih terus berlangsung. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menginstruksikan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota serentak gelombang pertama harus dilaksanakan sesuai jadwal sehingga tidak boleh ditunda. 
“Harus, itu harus (dilaksanakan). Ini kan masalah administratif saja. Mereka (daerah yang belum menganggarkan) bisa bikin APBD perubahan atau semacam pinjaman, nanti dibayarkan pada tahun depan,” kata JK di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis (16/4).
Terkait persoalan anggaran yang melanda sejumlah daerah, JK mengatakan hal itu bisa diatasi dengan penerbitan peraturan yang mengizinkan penggunaan dana hibah di setiap daerah.
“Iya, bisa (pakai dana hibah). Tapi kan toh semuanya soal perundangan saja, tahun depan bisa dibayarkan. Karena kan itu rencana semula mereka (yang belum menganggarkan) pilkadanya 2016, sekarang dimajukan ke 2015, otomatis anggarannya belum diputuskan DPRD, berarti harus ada ‘bridging’ dulu,” katanya.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, tercatat 10 daerah belum melaporkan anggaran pelaksanaan pilkada hingga Kamis. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri mencatat 14 daerah belum menganggarkan dana pilkada.
KPU menyatakan daerah yang kekurangan atau tidak memiliki dana dapat ditunda pelaksanaan pemungutannya ke pilkada serentak gelombang dua pada 2017 mendatang.
“Dalam draf Peraturan kami (KPU), penundaan pelaksanaan pemilihan itu dapat dilakukan jika terjadi bencana alam, kerusuhan dan gangguan lainnya. Dalam hal ini, kami memahami faktor anggaran itu termasuk klausul gangguan lainnya,” kata Komisioner KPU,Ida Budiati.

Artikel ini ditulis oleh: