Jakarta, Aktual.co — Dikabarkan sebuah pesawat F-16 TS-1643  milik TNI Angkatan Udara mengalami insiden terbakar saat akan terbang fly pass pembaretan Presiden Joko Widodo di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis (16/4).
Dari informasi yang diperoleh, pesawat temput tersebut mengalami insiden di Runway 06 mengarah 24/dekat pos lama Lanud Halim Perdanakusuma, dengan kondisi pesawat Roda kiri lepas(copot) dan mesin terbakar untuk pilot selamat (berhasil eject).
Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari pihak TNI AU.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Legislator Komisi II DPR-RI Azikin Solthan meminta kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, Sulawesi Selatan agar mewaspadai mobilisasi massa pada pemilihan kepala daerah pada akhir tahun ini.
“Ini yang harus diwaspadai oleh seluruh penyelenggara pilkada sama Bawaslu. Pilkada serentak tidak terjadi di 24 kabupaten/kota, hanya setengah yang menggelarnya dan kemungkinan mobilisasi massa itu ada, jadi waspadai saja,” ujarnya, Rabu (15/4).
Azikin Solthan mengatakan, mobilisasi massa dalam setiap pemilihan umum baik legislatif maupun kepala daerah selalu menjadi perhatian, apalagi jika memang ada yang ditemukan.
Mobilisasi massa, kata mantan Bupati Bantaeng dua periode itu, biasanya dilakukan oleh sekelompok tim sukses dengan mengambil warga dari penduduk tetangga atau dari daerah lainnya.
“Karena pilkada di Sulsel dilakukan serentak kecuali 13 daerah lainnya. Jadi jangan sampai ada mobilisasi massa dari 13 daerah ke daerah-daerah lain yang sedang melaksanakan pencoblosan. Saya minta KPU dan Bawaslu serta aparat keamanan harus mengantisipasi hal tersebut,” katanya.
Ditambahkan Azikin, mobilisasi massa dari daerah yang tidak menyelenggarakan pilkada ke daerah lain sangat dimungkinkan untuk memambah perolehan suara bagi calon tertentu yang sedang bertarung di daerah lain.
“Saya kira potensi suara sangat mungkin besar karena banyak daerah yang berdekatan langsung, misalnya Makassar yang berdekatan dengan Gowa dan Maros. Apalagi PNS banyak disana yang tidak ikut memilih. Masyarakat bisa melakukannya itu dengan hanya membawa surat domisili saja. Kalau KTP bisa cepat dicek,” kata politisi Gerindra itu.
Dalam Peraturan KPU, sambungnya, juga harus ditegaskan soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tambahan surat suara sebesar 2,5 persen dari surat suara yang sudah ditetapkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo menegaskan, kader masih bisa maju pada pemilihan kepala daerah di 11 kabupaten, meskipun Golkar terancam tidak ikut serta karena konfliknya.
“Tidak apa-apa kalau ada keputusan seperti itu. Golkar kan bisa mencalonkan melalui pintu lain. Banyak kok yang akan ambil kader Golkar, ada PAN, PDIP, dan Gerindra,” ujarnya di Makassar, Rabu.
Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang juga Gubernur Sulawesi Selatan dua periode itu tidak ingin mempermasalahkan peringatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang memutuskan bahwa partai beringin tidak diperbolehkan mengikuti pemilihan kepala daerah jika dualisme kepengurusan masih berlanjut.
Menurut dia, kalau pun hal itu terjadi maka kader Golkar tidak perlu khawatir. Dia memastikan seluruh kader Golkar bisa tetap bertarung di Pilkada melalui jalur partai politik (parpol) lain.
Syahrul menegaskan, hubungan Partai Golkar Sulsel dengan PAN, PDIP, dan Partai Gerindra masih sangat erat. Apalagi dirinya siap menjadi pencari bakal calon kepala daerah untuk ketiga partai dimaksud.
“Tidak apa-apa. Nanti Golkar yang carikan orang (kandidat). Apalagi kalau saya yang carikan, jelas sekali akan susah kalahnya dengan penjaringan lain,” katanya.
Meski begitu, Syahrul masih optimistis Partai Golkar akan tetap diikutkan di Pilkada dan memenangkan pertarungan, khususnya di 11 daerah se Sulsel. Apalagi, sebutnya, Golkar Sulsel sudah melakukan tahapan.
“Kami sudah merampungkan survei tahap pertama. Survei itu melibatkan lembaga survei seperti Adhyaksa Supporting House, Jaringan Survei Indonesia (JSI), dan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Itu semua pastinya untuk kepentingan rakyat,” terangnya.
Ditanya soal posisinya sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel yang sudah diduduki Yasril Ananta Baharuddin, Syahrul dengan santai menegaskan tidak ada masalah.
“Saya tanggapi positif saja. Kalau mau ambil itu Golkar, silahkan saja ambil apa boleh buat. Soal rugi, jelas saja karena sudah diambil jabatan saya,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPW PAN Sulsel Ashabul Kahfi mengaku sudah melakukan kesepakatan dengan Syahrul terkait koalisi di Pilkada. Hanya saja, lebih detail disebutnya belum dibahas secara khusus.
“PAN dan Golkar sudah sepakat berkoalisi di Pilkada 11 daerah. Saya sudah bicara dengan Pak Syahrul selaku Ketua Golkar,” kata Kahfi beberapa waktu lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — TNI akan menggelar acara pembaretan dan penyerahan tongkat komando kepada Presiden Joko Widodo dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kamis (16/4) pagi ini.
Pemberian tersebut dibalut dalam acara Upacara Apel Kebesaran Penyerahan Tongkat Komando dan Pembaretan Presiden oleh Panglima TNI, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Sebelumnya, pengamat militer Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi mengatakan, ada dua manfaat politis yang didapat Presiden Widodo jika menerima baret TNI.
Pertama, Jokowi secara simbolik mendapat dukungan penuh dari TNI. Kedua, akses Jokowi ke TNI juga terbuka.
Namun Muradi menjelaskan, penyematan baret TNI merupakan hal yang biasa. Pemberian baret tersebut terhadap kalangan sipil pun merupakan kewenangan Panglima TNI.

Artikel ini ditulis oleh: