Jakarta, Aktual.co — Kementerian Dalam Negeri mengklaim hingga saat ini tersisa 14 daerah yang belum melaporkan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak gelombang pertama.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnizar Moenek mengatakan segera mengundang para ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membicarakan masalah dana tersebut.
“Berdasarkan monitoring kami, sekitar 14 daerah (yang belum melaporkan), sedangkan sisanya tidak ada masalah. Oleh karena itu kami akan melakukan klarifikasi terhadap daerah-daerah tersebut untuk melihat sampai dimana dan bagaimana proses penganggaran itu dilakukan,” kata Reydonnizar.
Dia mengklaim 255 daerah lain, yang dijadwalkan mengikuti pilkada serentak 2015, sudah menganggarkan dana untuk pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.
“Itu sudah 100 persen, tidak ada masalah, karena sudah jauh-jauh hari (mempersiapkannya) termasuk 201 daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya berakhir sepanjang 2015 ini,” jelasnya.
Data daerah tersebut berbeda dengan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisioner KPU Arief Budiman, ditemui secara terpisah, mengatakan pihaknya sudah menerima laporan ketersediaan anggaran pilkada dari 259 daerah. Artinya, masih ada 10 daerah lain yang belum melaporkan mengenai kepastian adanya dana pilkada.
“Data yang kami terima sampai saat ini sudah 259 daerah melaporkan ketersediaan dananya dengan kondisi yang bervariasi, sedangkan 10 lainnya belum menyerahkan kepada kami,” kata Arief di Gedung KPU Pusat Jakarta.
Ke-10 daerah, yang anggaran pilkadanya masih dalam pembahasan antara DPRD dan pemda itu, antara lain Kota Bontang, Kota Batam, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, Malinau, Nunukan, Natuna dan Sambas.
Arief menjelaskan dari 259 daerah tersebut tidak seluruhnya menerima persetujuan anggaran sesuai dengan pengajuan yang dilakukan KPU provinsi, kabupaten dan kota.
“Masih banyak daerah yang tidak ‘full’ mendapat 100 persen anggaran seperti yang diajukan KPU daerah. Misalnya KPU mengajukan Rp20 miliar ternyata hanya disetujui Rp19 miliar. Itu menyebabkan pilkada bisa ditunda,” jelas Arief.
Dengan kondisi demikian, maka KPU bisa memutuskan untuk menunda pelaksanaan pilkada di daerah tersebut karena anggaran yang tidak mencukupi untuk pembiayaan keseluruhan tahapan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Chusnul Mar’iyah mengungkapkan negara harus hadir untuk melakukan langkah diplomasi secara terus menerus demi membebaskan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang divonis hukuman mati di luar negeri.
“Negara harus hadir dan menggunakan seluruh kemampuan serta resources yang dimiliki untuk melakukan terus menerus diplomasi demi membebaskan TKI yang divonis hukuman mati di luar negeri,” kata Chusnul saat dihubungi di Jakarta, Rabu (15/4).
Resources atau sumber daya yang bisa digunakan oleh negara dalam langkah diplomasinya, kata Chusnul, adalah seperti Organisasi Keagamaan, tokoh dan cendikiawan yang memiliki kedekatan dengan negara yang menjadi destinasi pekerja migran.
“Misalnya untuk negara Islam, negara dapat meminta Organisasi Muhammadiyah, NU dan tokoh muslim Indonesia yang dikenal baik di dunia muslim untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi tenaga kerja kita di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah,” kata Mantan Komisioner KPU tersebut.
Hal tersebut juga dibutuhkan untuk kasus vonis mati bagi pekerja migran di Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapore dan di negara-negara lainnya dengan menggunakan pihak yang memiliki kedekatan dengan negara yang bersangkutan.
Atas kasus eksekusi tersebut, Chusnul meminta pemerintah melakukan evaluasi total perlindungan WNI di luar negeri tanpa terkecuali pekerja migran, khususnya di negara tujuan tenaga kerja Indonesia (TKI). Dalam hal ini, ia mengusulkan pemerintah Indonesia belajar dari Australia dalam melindungi warganya.
“Lihat saja Negara Kanguru itu bagaimana gigihnya memperjuangkan warga negaranya agar tidak dihukum mati. Sekarang pertanyaan saya bagaimana sesungguhnya negara melindungi WNI di luar negeri, ini harus dikaji lagi dan dicari formula yang tepat untuk ‘win-win solution’ dua belah pihak,” kataya.
Siti Zainab dipidana atas tuduhan kasus pembunuhan terhadap istri dari pengguna jasanya yang bernama Nourah Bt Abdullah Duhem Al Maruba pada 1999. Setelah melalui rangkaian proses hukum, pada 8 Januari 2001, Pengadilan Madinah menjatuhkan vonis hukuman mati atau qishash kepada Siti Zainab.
Dari informasi yang dihimpun, dalam periode Juli 2011 hingga 31 Maret 2015, Pemerintah telah berhasil membebaskan 238 WNI di luar negeri dari hukuman mati.
Sejak Januari 2015, Pemerintah Arab Saudi telah menghukum mati sebanyak 59 orang, 35 orang di antaranya merupakan warga Arab Saudi, dan 25 orang lainnya warga negara asing dengan kasus tindak pidana pembunuhan, kejahatan narkotika, pemerkosaan dan perzinahan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Miras (Genam) Fahira Idris instruksikan relawan antimiras di seluruh Indonesia untuk memantau minimarket mematuhi larangan untuk tidak menjual minuman beralkohol (minol).
Pasalnya, batas tolerensi yang diberikan Kementerian Perdagangan bagi minimarket di seluruh Indonesia untuk membersihkan gerainya masing-masing dari segala jenis minuman beralkohol (minol) akan berakhir hari ini, Jumat (16/4).
“Jadi kita men-support Kementerian Perdagangan untuk mengawasi jika ada minimarket yang masih berani menjual minol,” ujar Fahira di Jakarta, Jumat (16/4).
Wakil Ketua Komite III DPD ini menuturkan, relawan akan turun langsung ke lapangan, mengumpulkan semua data dan fakta utamanya foto dan lokasi minimarket, lalu menyerahkannya ke Kemendag atau Disperindag setempat.
“Jadi yang harus dicatat, kita cuma mengawasi, bukan sweeping, cara kita elegan, bukan dengan kekerasan,” tuturnya
Intruksi ini dikeluarkan karena berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi selama tiga bulan masa tolerensi yang diberikan Permendag No.06/2015 karena masih banyak minimarket yang menjual bebas minol
“Toleransi hampir tiga bulan ini ditujukan agar minimarket bisa bersih-bersih, bukan menghabiskan stock minolnya dengan menjual kepada siapa saja. Kami menerima ribuan email yang melaporkan kebandelan minimarket ini,” katanya

Artikel ini ditulis oleh: