Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menuding bahwa Mensesneg Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan yang berhak melakukan komunikasi politik dengan partai-partai politik.
Pernyataan itu merupakan bantahan dilakukan Andi Widjajanto terkait bahwa ia penyebab buruknya komunikasi pemerintah dengan partai pendukung.   “Sebagai Seskab tugas saya internal kabinet. Saya tidak menjalankan tugas komunikasi politik,” kata Andi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/4) malam. 
Andi mengatakan, Mensesneg memiliki perangkat untuk berkomunikasi dengan partai politik melalui Deputi Hubungan Kelembagaan. Sementara, Kepala Staf Kepresidenan memiliki perangkat untuk berkomunikasi dengan partai politik melalui Deputi Komunikasi Politik. 
Selain itu, dirinya tidak merasa bahwa diberikan tugas oleh Presiden Jokowi untuk melakukan komunikasi politik dengan partai pendukung.
“Jika tidak ada perintah dari Presiden, saya tidak melakukan tugas itu,” tukas dia.
Seperti diketahui, komunikasi politik pemerintahan Presiden Jokowi dengan partai-partai pendukungnya menjadi sorotan. Dalam Kongres IV, PDI Perjuangan menjadikan topik sebagai bahan evaluasi. Presiden Jokowi juga sempat menggelar pertemuan dengan 34 Ketua DPD PDI-P tingkat provinsi di sela kongres tersebut. Hasilnya, Presiden sepakat untuk secara rutin berkomunikasi dengan pimpinan PDI-P di daerah sebagai salah satu upaya memperbaiki pola komunikasi pemerintah dengan partai pendukung.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menolak gerakan deparpolisasi. Sebab, hal ini tidak sesuai dengan sistem politik demokrasi yang dianut Indonesia.
“Tidak ada demokrasi tanpa partai politik dan partai politik adalah pilar demokrasi. Partai politik memegang peranan fundamental dalam roda pemerintahan demokratis,” ujar Qodari, di Jakarta, Kamis (16/4).
Menurutnya, belakangan ini memang fenomena munculnya gerakan deparpolisasi mulai terasa. Bahkan, situasinya sekian lama semakin menguat.
”Memang terasa ada banyak pihak yang mengatasnamakan independensi melihat partai sebagai beban demokrasi,” katanya.
Qodari menuturkan keberadaan partai politik sangatlah penting di dalam sebuah negara yang demokratis. Sebab, tugas partai adalah menjadi sarana terjadinya agregasi kepentingan masyarakat, wahana komunikasi politik, kaderisasi, dan regenerasi kepemimpinan bangsa.
Maka, lanjutnya, adaya tugas utama tersebut, menjadi tidak bisa dipungkiri bila eksistensi partai politik merupakan sarana penghubung antara negara dan masyarakat.
“Memang sampai kini fungsi dan kerja partai politik belum maksimal. Namun, ini tak bisa dijadikan alasan bila partai politik lebih baik ‘dibuang ke laut’ saja. Sebab, ke depan peran partai politik justru harus diperkuat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: