28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 36737

Hindari Disadap KPK, Saksi Kembali Ungkap Bos Sentul City Bagikan HP

Jakarta, Aktual.co — Anak buak Haryadi Kumala atau Asie, Djoenaidy Abdoel Wahab, membenarkan jika dirinya pernah diberikan  “Handphone” (HP) oleh Rhina Sitanggang. Dia mengungkapkan, HP dari Rhina yang juga sebagai pegawai Asie, diberikan setelah Yohan Yap ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 7 Mei 2014.
Hal itu diungkapkan Djoenaidy, saat bersaksi dalam sidang terdakwa Kwee Cahyadi Kumala atau Swie Teng di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, Rabu (15/4). Dia mengatakan, HP tersebut diberikan dua hari setelah penangkapan Yohan Yap.
“(Diserahkan) kalau nggak salah hari Jumat,” kata Djoenaidy.
Lebih jauh disampaikan Djoenaidy, pada saat memberikan HP, Rhina memang menyampaikan bahwa barang itu diberikan dengan tujuan untuk menghindari sadapan KPK.
“Rhina sempat bicara sama saya bahwa beli handphone karena yang lain. Ini operasional. Ini jadi untuk supaya tidak disadap KPK,” jelas karyawan PT Kaetsindo.
Kendati demikian, Djoenaedy mengaku jika dirinya terpaksa untuk mengambil alat komunikasi itu. Karena menurutnya, diambil atau tidak, dirinya juga tak bisa menghindari sadapan KPK.
“Menurut saya sih sama saja,ganti berapapun sama. Karena anak ini (Rhina) juga ribet pak (Majelis Hakim). Jadi saya bilang ya sudah tapi saya nggak ada duit,” ujar Djoenaidy.
Sebelumnya, Rhina yang juga dihadirkan sebagai saksi terdakwa Kwee Cahyadi Kumala, sempat tidak mengaku jika HP itu untuk menghindari sadapan KPK. Awalnya, saat ditanya Hakim Ketua Sutio Jumagi Akhirno, Rhina mengaku tertekan dengan pertanyaan penyidik soal pembelian handphone untuk menghindari sadapan KPK.
Pada persidangan Cahyadi, juga kerap dijumpai keterangan saksi yang berbelit di persidangan hingga mengubah berita acara pemeriksaan (BAP).
Pada persidangan Rabu (8/4) pekan lalu anak buah Swie Teng Lusiana Herdin dan Rossely Tjung alias Sherley Tjung mengubah keterangan dalam BAP beberapa kali.
Isi BAP yang diubah salah satunya perihal uang dari PT Brilliant Perdana Sakti (BPS), ke PT Multihouse Indonesia yang diyakini Jaksa KPK diberikan ke Rachmat Yasin yang kala itu masih menjabat sebagai Bupati Bogor.
Dalam keterangan yang diubah, Sherly menyebutkan sebagian uang yang diduga uang suap sebesar  Rp1 miliar, yang dicairkan empat kali tersebut, tidak ada kaitannya dengan suap ke Rachmat Yasin. Melainkan untuk uang muka pernikahan anak Swie Teng.
Mendengar keterangan Sherly yang tidak sama dengan isi BAP yang pernah ditandatangani saat diperiksa penyidik KPK, Hakim Ketua Sutio Jumagi pun mengingatkan sanksi pidana bagi saksi yang memberikan keterangan atau sumpah palsu.
“Kalau di sini (BAP), pada saat pertemuan tersebut Cahyadi Kumala berkata nanti kalau ditanya BPS sampaikan punya Pak Asie, Cahyadi berpesan duit atas seizin Pak Asie,” ujar Hakim Sutio
Pada sidang tersebut, Sherly juga tidak mengaku pernah diperintah oleh Swie Teng untuk memindahkan sejumlah dokumen sehubungan dengan tertangkapnya Yohan Yap oleh KPK pada tanggal 7 Mei 2014 lalu.
Seperti diketahui, Cahyadi didakwa telah menyuap mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin sebesar Rp5 miliar. Suap itu diberikan untuk memuluskan dikeluarkannya surat rekomendasi alih fungsi kawasan hutan yang diajukan PT Bukitt Jonggil Asri.
Bukan hanya itu, dalam perkara yang sama, Presiden Direktur PT Sentul City itu juga didakwa telah menghalangi proses penyidikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Kenaikan Impor Non-Migas Indonesia Maret 2015 Mencapai 12,58 Miliar Dolar

Jakarta, Aktual.co — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Maret 2015 mencapai USD12,58 miliar atau naik 9,29 persen dibandingkan bulan lalu. Sementara jika dibandingkan Maret 2014 turun 13,39 persen.

Kepala BPS, Suryamin mengatakan impor non-migas Maret 2015 mencapai USD10,31 miliar, meningkat 5,32 persen dibandingkan bulan lalu. Sedangkan impor migas Maret 2015 mencapai USD2,27 miliar atau naik 31,89 persen dibandingkan bulan lalu.

“Jika dibandingkan periode yang sama tahun 2014, impor nonmigas kita turun 2,07 persen dan impor migas kita turun 43,22 persen,” ujar Suryamin di kantor BPS Jakarta, Rabu (15/5).

Lebih lanjut dikatakan dia, penurunan impor non-migas terbesar Maret 2015 dalah golongan besi dan baja, yang mencapai USD0,03 miliar. Sedangkan penurunan terbesar adalah golongan mesin dan peralatan mekanik yang mencapai USD0,26 miliar.

“Tiga negara asal barang impor non-migas terbesar Januari-Maret 2015 adalah Tiongkok, Jepang, dan Thailand. Dengan share kontribusi masing-masing mencapai 24,37 persen, 12,1 persen, dan 6,97 persen,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jatuh dari Lantai 3 ITC Surabaya, Pria Ini Tewas Ditempat

Surabaya, Aktual.co — Beny (30), pria asal Sidoarjo, Jawa Timur, tewas seketika setelah jatuh dari lantai 3 gedung Mall Indogrosir Trade Center (ITC), Surabaya.
Tubuh korban berlumuran darah, terutama di bagian kepala yang membentur aspal jalan lantai dasar, area jalan menujur parkir ITC.
“Tadi kita dengar waktu dia berteriak dari atas sampai dibawah. Pas jatuh di tanah, kepalanya sempat bergerak satu kali. Pas kita tolong, ternyata sudah meninggal” kata Rusdi, salah satu saksi mata pengunjung ITC, Rabu (15/4).
Beberapa saat kemudian polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP.
“Mungkin saja bunuh diri. Tapi kita tunggu kepastiannya dulu setelah melakukan penyelidikan,” kata Kapolsek Simokerto, AKP Edith Yuswo.
Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Diduga, korban dengan sengaja loncat dari lantai 3 Mall ITC.
Sementara, menurut pengakuan keluarga korban, Andre, mengatakan bahwa beberapa hari terakhir Beny (korban) seperti mengalami depresi sejak istrinya meninggal dua minggu lalu.
“Sejak istrinya meninggal, dia memang seperti depresi. Diam saja nggak banyak bicara” terangnya.
Korban sebelumnya berangkat ke ITC mengendarai mobil sendiri tanpa mau ditemani keluarganya.

Artikel ini ditulis oleh:

Komisi VI DPR RI Ancam Pancung Direksi Pertamina

Dirut PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto menjawab pertanyaan anggota DPR saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Ruang Rapat Komisi VI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2015). DPR menilai setiap kebijakan terkait penentuan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikeluarkan Pertamina telah merugikan masyarakat. Pasalnya, di tengah turunnya harga minyak dunia, Pertamina justru menaikan harga minyak BBM dengan harga tinggi. Bahkan, salah seorang anggota komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN Primus Yustisio menyatakan akan memancung Direksi Pertamina akibat kebijakan itu. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Disparitas Harga Tinggi, Kendala Bulog Serap Beras Petani

Medan, Aktual.co —  Adanya disparitas harga yang cukup signifikan antara harga pemerintah dengan harga di tingkat petani menyebabkan Bulog Sumut terkendala untuk melakukan penyerapan baik gabah maupun beras. Bulog menyebutkan disparitas harga antara HPP pemerintah dan petani untuk gabah mencapai Rp300.

“Di tingkat pentani HPP nya masih tinggi, sementara HPP pemerintah gabah kering panen Rp3.700, sementara petani mencapai Rp4.000, jadi belum bisa melakukan pembelian,” ujar Humas Bulog Divre Sumut, Rudy Adlin saat dikonfirmasi Aktual.co, Rabu (15/4) .

Sementara untuk beras ditingkat penggilingan, lanjut Rudy, situasinya juga sama.

“Untuk beras di penggilingan, HPP Pemerintah Rp7.300 sementara di penggilingan mencapai Rp7.600 ke Rp8 ribu,” katanya.

Dikatakan Rudy, pemerintah telah menaikkan HPP dari Rp6.600 menjadi Rp7.300. Namun situasi ini diikuti juga dengan kenaikan harga ditingkat petani.

“HPP sudah ditingkatkan dari Rp6.600 ke 7.300 per 2015, tapi ketika HPP Pemerintah naik, HPP Petani juga naik,” kata dia.

Menurut Rudy, pihaknya saat ini masih terus berupaya melakukan pendekatan kepada petani. Agar Bulog dapat melakukan pembelian.

“Kita lagi mengadakan pendekatan ke kilang-kilang padi dan kelompok-kelompok tani untuk membeli beras tersebut,” ucap Rudy.

Menurutnya, pada tahun 2014 lalu, karena disparitas harga itu menyebabkan pembelian beras dari petani di Sumatera Utara tergolong kecil. “Di HPP Rp6.600 kita bisa menyerap hanya 510 ton di seluruh Sumatera Utara, kecil karena tadi HPP nya rendah,” imbuhnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

DPRD DKI Diminta Klarifikasi Kedatangan Prasetio ke Istana

Jakarta, Aktual.co —Ikut sertanya Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dalam pertemuan di Istana bersama Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Selasa (14/4) kemarin, menimbulkan tanya.
Yakni, sebagai apa Prasetio datang memenuhi undangan Jokowi ke Istana, yang ternyata salah satunya membicarakan soal wacana pengguliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPRD DKI terhadap Ahok. Pimpinan DPRD DKI pun diminta segera menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) untuk meminta klarifikasi Prasetio atas kehadirannya di pertemuan itu. 
Anggota Presidium Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA) Jakarta, Ahmad Sulhy berpendapat Prasetio tidak bisa begitu saja datang memenuhi undangan Jokowi tanpa lebih dulu diputuskan dalam rapim DPRD DKI.
“Karena jabatan ketua DPRD adalah jabatan kolektif kolegial institusi yang di dalamnya ada 105 anggota dan mewakili lebih dari 7 juta warga DKI,” ucap dia kepada Aktual.co, di Kebon Sirih, Rabu (15/4).
Dengan begitu, ujar dia, para pimpinan atau anggota DPRD tidak bisa mengatasnamakan institusi atau merusak tatanan tata tertib dan peraturan yang melekat di DPRD. Lagipula, ujar Sulhy, pertemuan sambil sarapan di Istana Negara itu bukan pertemuan biasa. Melainkan juga membicarakan kisruh APBD DKI 2015 yang sebenarnya telah diselesaikan secara administrasi dan politik.
Seperti diketahui, usai pertemuan di Istana kemarin, saat ditemui di Balai Kota Gubernur Ahok begitu sumringah. Dia mengklaim Presiden Jokowi sudah meminta Fraksi PDI-P di DPRD DKI untuk tidak mendukung pengguliran HMP yang mengancam mantan pasangannya di DKI, yakni Ahok.
“Jadi presiden kita (Jokowi) putusin Fraksi PDI- Perjuangan nggak mungkin mengajukan Hak Menyatakan Pendapat. Soal Pras ketua DPRD masih mengadopsi yang lain itu urusan ketua, yang penting PDI-P tidak,” ujar Ahok, kemarin.
Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik pun kemarin berkomentar tindakan Ahok yang minta bantuan Istana untuk ‘jegal’ pengguliran HMP memperlihatkan kepanikan. Padahal sebelumnya Ahok kerap mengeluarkan pernyataan yang anggap remeh HMP. “Ini yang saya bilang makanya jangan menantang-nantang tapi akhirnya ketakutan juga dengan HMP. Sehingga mesti ‘lompat- lompat’ mesti ke mana-mana,” ujar Taufik, di DPRD DKI, Selasa (14/4).

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain