Jakarta, Aktual.co — Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Rieke Diah Pitaloka kembali menegaskan bahwa pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini belum menunjukkan sikap membela prinsip Trisakti. Sebab masalah kedaulatan negara dalam pengelolaan energi masih jauh dari harapan.
“Bagi saya, yang salah adalah petugas partai (Presiden Jokowi) karena melahirkan kebijakan tidak sesuai dengan ideologi partai, yaitu Pancasila 1 Juni 1945, bertentangan dengan UUD 1945, dan memilih jalan politik ekonomi bermazhab pasar yang berlawanan dengan jalan Trisakti,” ujar Rieke kepada aktual.co di Jakarta, Rabu (15/4).
Rieke mempertegas istilah petugas partai yang sering didengungkan Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Petugas partai yang duduk di legislatif maupun eksekutif harus menjaga kedaulatan energi yang sudah menjadi sikap politik PDI-Perjuangan hasil Kongres IV lalu.
Jika pemerintah pimpinan Presiden Jokowi tidak mau menjalankan garis perjuangan partai itu, lanjut Rieke, maka yang bersangkutan (Jokowi) memang tidak lagi merasa sebagai petugas partai.
“Yang bersangkutan bisa dikategorikan sebagai oknum yang sekedar menjadikan partai sebagai angkot. Sampai ditujuan, yaitu kekuasaan politik, kontrak politik ideologis dengan partai ditinggalkan. Itu yang seharusnya dipermasalahkan karena merugikan rakyat dan negara,” keluh Rieke.
Wanita yang biasa disapa Oneng ini menambahkan, PDI-Perjuangan mendorong dilakukannya revisi UU Pertambangan, Mineral, dan Batubara serta UU tentang Minyak dan Gas Bumi. Namun revisi itu harus ‘berwatak dan berwajah merah putih’ dengan tujuan mengembalikan tata kelola energi nasional sesuai prinsip pasal 33 UUD 1945.
“Negara harus menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam upaya mewujudkan kedaulatan energy, untuk dimanfaatkan sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat, sesuai dengan semangat pasal 33 UUD 1945 dan keputusan Mahkamah Konstitusi,” tuntas Rieke.
Laporan: Sahlan

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Badan Reserse Kriminal Mabes Polri akan mengkoordinasikan sejumlah pihak yang akan dihadirkan dalam gelar perkara secara terbuka kasus dugaan gratifikasi, yang dituduhkan ke Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigjen Pol Victor Edi Simanjuntak menyebut, koordinasi itu untuk mengantisipasi batalnya gelar perkara karena ketidakhadiran sejumlah pihak.
“Kita tunda, tujuh hari sebelum hari H akan kita undang. Nanti kita koordinasikan dulu kalau misalkan bisa semua baru kita undang. Kalau misalnya mereka tidak datang, kita tak bisa gelar perkara,” ujar Victor di Bareskrim Polri, Rabu (15/4).
Victor mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan tujuh hari sebelumnya untuk mengetahui konfirmasi kehadiran dari pihak yang kemarin berhalangan hadir. Mereka adalah, para ahli, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Namun Victor belum memastikan waktu pelaksanaan gelar perkara tersebut. Dia hanya menerangkan dalam waktu dekat, Bareskrim akan melakukan gelar perkara kasus Komjen Budi.
Sebelumnya, Bareskrim Polri batal menggelar perkara terbuka kasus Komjen Pol Budi Gunawan. Menurut Victor, pembatalan tersebut lantaran sejumlah pihak yang diundang dalam gelar perkara itu tak bisa hadir.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu