28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 36742

Pertemuan Jokowi-Ahok-Prasetio di Istana Dianggap ‘Siluman’

Jakarta, Aktual.co —Pertemuan antara Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi di Istana Negara, Selasa (14/4) kemarin, menuai kritik keras.
Pertemuan yang salah satunya ternyata bicarakan pengguliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang mengancam posisi Ahok itu bahkan dianggap sebagai ‘pertemuan siluman’. Karena pertemuan yang mengundang salah satu pimpinan DPRD itu dilakukan tanpa melibatkan empat pimpinan lainnya di Kebon Sirih.
“Pertemuan siluman antara Ahok dan Ketua DPRD serta Presiden di Istana Negara,” ucap  anggota Presidium Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA) Jakarta, Ahmad Sulhy, kepada Aktual.co, di Kebon Sirih, Rabu (15/4). 
Selaku presiden, ujar dia, Jokowi harusnya memposisikan diri sebagai kepala negara dan menghormati institusi DPRD. Yaitu dengan lebih dulu meminta pembantunya, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, untuk menjelaskan dinamika kisruh APBD DKI antara Ahok dengan DPRD DKI. Apabila dipandang perlu, lanjut dia, barulah presiden bisa undang secara resmi pimpinan DPRD DKI dengan agenda acara yang jelas.
Itu juga bukan berarti pimpinan DPRD DKI bisa langsung datang. Keputusan datang atau tidak, seharusnya baru bisa diputuskan minimal lewat rapat pimpinan DPRD. “Setelah dibahas, baru bisa diputuskan apakah ketua beserta para wakil ketua (DPRD) turut serta dalam pertemuan tersebut atau cukup ketua saja,” ucap dia.
Sedangkan pertemuan di Istana kemarin, menurutnya justru seperti arisan setingkat RT saja. Padahal pertemuan dengan jamuan sekecil apapun di istana itu memakai anggaran negara. Pertemuan itu juga bukan kongkow biasa membicarakan hal remeh temeh. Tapi membicarakan kisruh APBD DKI 2015 yang sebenarnya telah diselesaikan secara administrasi dan politik.
“Yaitu secara administrasi APBD DKI diputus dengan Pergub, yang kedua secara politik DPRD telah menyelesaikan hak angket dengan rekomendasi hasil penyelidikan angket untuk ditindaklanjuti,” ujar dia.
Dengan berbagai alasan itu, Sulhy mengatasnamakan Humanika, menganggap pertemuan tersebut ilegal atau yang sering disebut-sebut Ahok dengan istilah ‘siluman’.

Artikel ini ditulis oleh:

BKKBN Terapkan Penanaman Nilai Delapan Fungsi Keluarga

Jakarta, Aktual.co —  Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Provinsi Kepri Sugiyono berpendapat penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam delapan fungsi keluarga perlu digalakkan kembali untuk menanggulangi kondisi darurat narkoba.

“Darurat narkoba bisa diatasi dengan kembali ke keluarga. Pemahaman delapan fungsi keluarga perlu kembali ditekankan,” kata dia di Batam, Rabu (15/4).

Delapan fungsi keluarga itu adalah fungsi keagamaan yaitu menanamkan nilai agama khususnya pada anak-anak, fungsi sosial budaya dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak.

Kemudian, fungsi cinta kasih diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta saking memberikan perhatian di antara anggota keluarga.

Fungsi melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.

Selanjutnya fungsi reproduksi berupa pemberian pemahaman mengenai keberlangsungan keturunan, fungsi sosialisasi dan pendidikan merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengancara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, menyekolahkan anak.

Berikutnya ialah fungsi ekonomi yaitu pemahaman penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa datang. Terakhir fungsi pembinaan lingkungan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat sekitar dan alam.

“Selama ini fungsi-fungsi itu dilupakan. Perhatian pada anak-anak dalam keluarga kurang, sehingga cenderung mudah menerima hal-hal negatif termasuk narkoba,” kata dia.

Komunikasi, kata dia, juga sebagai kunci utama membentengi anggota keluarga khususnya anak-anak agar tidak menjadi korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

“Di Kepri sendiri angkanya sangat tinggi. Bisa jadi salah satu penyebabnya tidak ditekankannya fungsi keluarga dan kurangnya komunikasi dalam keluarga dan lingkungan,” kata Sugiyono.

Kepala BNN Kepri, Benny Setiawan mengatakan jumlah pengguna narkoba di Kepri pada awal 2015 diperkirakan sekitar 41.000 orang, jauh menurun dibanding perkiraan sebelumnya sebanyak 71.000 pengguna berdasarkan pada akhir 2013.

Ia mengatakan, kesadaran masyarakat di Kepri untuk memerangi peredaran narkoba sudah mulai terbangun.

“Di Batam juga sudah ada panti rehabilitasi milik BNN. Diharapkan akan semakin banyak masyarakat terbebas dari narkoba melalui proses rehabilitasi,” kata Benny.

Untuk 2015, kata Panti Rehabilitasi BNN Kepri ditargetkan mampu merehabilitasi 1.313 orang pecandu narkoba baik melaui rawat inap maupun jalan.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Khawatir Disusupi Pengedar Narkoba, Pemkab Tangerang Perketat Pengawasan Kontrakan

Jakarta, Aktual.co —  Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, memperketat pengawasan terhadap penghuni rumah kontrakan terutama di Kecamatan Kelapa Dua karena dikhawatirkan disusupi peredaran narkoba.

“Para kepala desa dan lurah setempat untuk secara rutin memantau jangan sampai lengah karena khawatir dihuni terorisme,” kata Camat Kelapa Dua Yayat Rohiman di Tangerang, Rabu (15/4).

Yayat mengatakan belakangan ini banyak dibangun rumah kontrakan terutama sekitar pusat perbelanjaan di Karawaci dan Gading Serpong dan keberadaan penghuni sulit dipantau.

Menurut dia, pihaknya kesulitan untuk meminta data penghuni kontrakan karena pemilik enggan menjelaskan identitas dengan berbagai alasan.

Padahal pekan lalu aparat Polda Metro Jaya menangkap pelaku pengedar narkotika jenis sabu di sebuah rumah kontrakan di Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

Namun kepada pemilik kontrakan pelaku mengaku sebagai mahasiswa setelah petugas menciduk maka ketahuan sebagai pengedar sabu.

Pihaknya juga menyesalkan pemilik tidak bersedia memberikan data penghuni, padahal demi keamanan dan kenyamanan penghuni serta warga sekitarnya.

Dia mengatakan untuk mengatasi masalah itu pihaknya telah menjalin koordinasi dengan aparat Polresta Tangerang untuk memantau keberadaan penghuni tempat kontrakan tersebut.

Setiap pekan, diharapkan aparat Satpol PP juga melakukan razia terhadap tempat kontrakan yang dicurigai sebagai pelarian pelaku tindak kriminalitas lainnya.

“Pemilik tempat kontrakan sebaiknya selektif menerima penghuni dan mengetahui secara jelas identitas dan aktifitas sehar-hari,” katanya.

Bahkan pemilik kontrakan jangan hanya mengejar target pendapatan sementara masalah keamanan warga diabaikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Harga BBM Terlalu Tinggi, Komisi VI DPR RI Ancam Pancung Direksi Pertamina

Jakarta, Aktual.co — Komisi VI DPR RI menilai setiap kebijakan terkait penentuan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikeluarkan PT Pertamina (Persero) telah merugikan masyarakat. Pasalnya, di tengah turunnya harga minyak dunia, Pertamina justru menaikan harga minyak BBM dengan harga tinggi. Bahkan, salah seorang anggota komisi VI DPR RI menyatakan akan memancung Direksi Pertamina akibat kebijakan itu.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN Primus Yustisio menilai seharusnya Pertamina memiliki ruang dan dapat memberikan saran kepada pemerintah dalam menentukan harga BBM. Apalagi saat ini kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kondisi longgar, apabila memang Pertamina membutuhkan subsidi pastinya DPR tidak akan keberatan.

“Nenek-nenek juga tahu yang menentukan BBM itu Pertamina, Pemerintah. Anda (Direksi Pertamina) telah mendzolimi masyarakat. Hukumannya pancung,” kata Primus kepada direksi Pertamina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Direksi PT Pertamina (Persero) dan PT PGN (Persero) Tbk, di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (15/4).

Menurutnya, dengan menentukan harga mahal, tindakan Pertamina tersebut telah mendzolimi masyarakat. Padahal seharusnya sebagai bagian dari Pemerintah, Pertamina tidak sepatutnya menyusahkan rakyat.

Ia meceritakan, di China jika bagian pemerintah merugikan masyarakat maka akan dikenai hukuman pancung.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Sutjipto meminta klarifikasi kepada Primus terkait hukum pancung tersebut. Ia mempertanyakan kejelasan mengenai apa yang dipancung dan siapa yang akan dipancung terkait penentuan harga BBM kepada masyarakat. Pasalnya, selama ini dalam penentuan harga BBM, pemerintah sudah mempertimbangkan harga tersebut terhadap masyarakat.

“Mohon klarifikasinya, apa yang dipancung dan siapa yang akan dipancung,” tegas Dwi.

Menengahi perdebatan tersebut, Ketua Komisi VI DPR RI Hafisz Tohir menerangkan, yang dimaksud anggotanya adalah agar Pertamina dalam setiap mengambil kebijakan penentuan harga BBM harus lebih memiliki beban moral kepada masyarakat. Sebab selama ini dalam menentukan harga BBM justru Pertamina seringkali membuat beban masyarakat bertambah.

“Maksudnya agar Pertamina memiliki beban moril kepada masyarakat,” tutur Hafish.

Artikel ini ditulis oleh:

Saksi Ungkapkan Percobaan Manipulasi Data Pengacara Bos Sentul City

Jakarta, Aktual.co — Istri Yohan Yap selaku penyuap mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, Jo Shen Ni alias Nini, membenarkan jika dirinya sempat dibujuk oleh kuasa hukum Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng untuk menyamarkan transaksi antara PT Brilliant Perdana Sakti ke PT Multihouse Indonesia.

Dia menyebutkan, pengacara yang diketahui bernama Tantawi Jauhari Nasution meminta agar uang suap yang dikirim dari PT BPS itu disamarkan menjadi transaksi perjanjian jual beli tanah.

“Diwacanakan Tantawi adanya perjanjian transaksi jual beli (terkait) uang,” kata Nini saat bersaksi di sidang terdakwa Kwee Cahyadi Kumala, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, Rabu (15/4)

Lebih jauh disampaikan Nini, setelah mentransfer uang dari rekening PT BPS ke PT Multihouse Indonesia sebesar Rp4 miliar, Tantawi membujuknya agar dibuatkan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tanah. Namun, dia enggan tidak terhasut bujukan itu.

“Seakan-akan uang Rp 4 miliar ada transaksi properti gitu. (Ditolak) karena memang (PPJB) itu nggak ada,” jelas Marketing PT Multihouse Indonesia.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini, bahwa uang dari PT BPS ke PT Multihouse digunakan sebagai suap ke Rachmat Yasin. Mereka menduga pertemuan yang terja di Hotel Golden, Jalan Angksa Jakarta Pusat, membicarakan perihal uang suap tersebut.

Menurut pengakuan Nini, pertemuan itu dihadiri oleh Tantawi Jauhari, Direktur BPS, Suwito juga Ko Yohanes Heriko suami dari Sherly Tjung.

Kendati demikian, pada saat persidangan awal April lalu, Tantawi pernah membantah adanya perintah dari Cahyadi untuk memutus mata rantai keterlibatan dirinya dalam perkara suap Rachmat Yasin. Ketika itu Tantawi membantah adanya skenario penyamaran transaksi yang digunakan sebagai suap terkait rekomendasi alih fungsi kawasan hutan di Bogor itu.

“Saya tegaskan kepada Nini (Jo Shen Ni) untuk rekening ini sudah jangan diapa-apakan, biarkan apa adanya. Misalkan dibuat sesuatu, contoh PPJB, nanti yang jual tanah kena, you kena, saya kena. Saya tegaskan di situ, malah saya larang,” ujar Tantawi.

Jaksa KPK dalam persidangan itu memang bertanya mengenai adanya pembahasan pembuatan PPJB tanah antara PT BPS dan PT Multihouse Indonesia. Mereka juga yakin jika uang sebesar Rp4 miliar iyang dikirim PT BPS ke Multihouse untuk menyamarkan suap kepada Rachmatt Yasin.

Seperti diketahui, Cahyadi didakwa telah menyuap mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin. Bukan hanya itu, Presiden Direktur PT Sentul City itu juga didakwa telah menghalangi penyidikan dalam perkara rekomendasi alih fungsi kawasan hutan yang diajukan PT Bukitt Jonggil Asri.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Gerakan Olahraga yang Cocok bagi Wanita

Jakarta, Aktual.co — Meski kaum hawa bisa melakukan aktivitas olahraga berat seperti yudo, angkat besi, taekwondo dan sebagainya.

Namun sebenarnya olahraga yang menguras tenaga itu lebih cocok dengan pria. Stylecraze melaporkan, ada beberapa jenis olahraga yang cocok untuk wanita  sebagai berikut:

1. Posisi Kuda-kuda
Latihan dengan menekuk lutut (pasang posisi kuda-kuda, red) ini bermanfaat untuk mengencangkan otot kaki, paha dan pantat. Dimana untuk melakukannya Anda cukup berdiri tegak dengan kedua kaki rapat.

Kedua tangan Anda berada di pinggul (jika ingin memegang barbel juga boleh). Satu kaki ke belakang dan kaki lainnya menekuk. Jaga berat badan pada posisi seperti itu. Tahan selama lima detik dan ubah posisi. Ulangi hingga 10 set.

2. Memutar Lengan
Gerakan memutar lengan tentunya bermanfaat dalam mengencangkan otot lengan sekaligus memberi ruang lebih banyak untuk mengambil nafas. Dimana dalam gerakan tersebut kedua tangan direntangkan di samping tubuh.

Dan cara melakukannya Anda cukup berdiri dengan kedua kaki selebar bahu. Telapak tangan menghadap ke bawah dan putar lengan searah jarum jam. Lakukan 10-20 set dan arah sebaliknya sebanyak 20 set.

3. Mengangkat Kaki
Gerakan mengangkat satu kaki bermanfaat untuk melenturkan dan mengencangkan otot paha dalam dan paha luar.

Caranya, Anda hanya diminta melakukan posisi berdiri di depan pagar atau kursi. Seimbangkan tubuh dengan mengangkat satu kaki ke kursi dan bungkukkan badan hingga hidung menyentuh lutut. Lakukan selama 30 set bergantian dengan kaki yang satunya.

Sekedar diketahui, ketiga cara sederhana ini,  sangat baik untuk meregangkan otot, sebagai pemanasan sebelum Anda memulai olahraga lain seperti lari atau bermain voli.  

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain