Jakarta, Aktual.co —Pencairan APBD DKI 2015 terancam molor. Sebab meski sudah ditetapkan di angka Rp 69,28 triliun, hingga hari ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ternyata belum tandatangani surat keputusannya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Tutty Kusumawati memperkirakan anggaran baru cair bulan Mei mendatang. 
Kendati demikian, dia optimis proses pencairan anggaran bakal mulus, termasuk untuk input e-budgeting yang baru diterapkan tahun ini. “Waktu untuk input mungkin tidak terlalu banyak ya, kita butuh tiga hari efektiflah untuk Bappeda saja,” kata Tutty kepada Aktual.co, Rabu (15/4).
Tutty yakin proses input anggaran tak akan temui kendala berarti karena sudah ada ‘peta’-nya seperti apa. “Insya Allah ngga ada masalah lagi. Kami pasti laporkan pimpinan, kalau sudah oke kita eksekusi,” ujar dia. 
Kalau semua berjalan lancar, Tutty memperkirakan proses pencairan APBD 2015 bisa lebih cepat, tidak sampai Mei. “Perkiraan April ya.” 
Kemarin, saat menyambangi Balai Kota, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan persoalan APBD 2015 sudah ‘clear’.
Kemendagri kata Tjahjo, sudah menjalankan tugas dan fungsinya melalui Dirjen Keuangan Daerah dengan bekerja ‘marathon’ mengevaluasi Rapergub DKI Jakarta. Lebih cepat 15 hari, dari 30 hari kerja yang dibutuhkan. “Yang penting secara administrasi anggaran, Kemendagri sudah melakukan persetujuan dari pergub yang sudah disepakati oleh gubernur,” ujar dia.
Tjahjo juga mengklaim evaluasi Kemendagri sudah ‘meluruskan’ arah kebijakan anggaran DKI. Dari semula memihak pegawai menjadi sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Jakarta. “Kami mendorong masalah pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, masalah yang berkaitan dengan transjakarta, masalah yang berkaitan dengan monorail, itu harus menjadi skala prioritas,” ucap dia.
Namun saat ditanya kapan pastinya APBD 2015 bisa digunakan, Tjahjo menyerahkan ke Pemprov DKI. “Saya kira April sudah selesai. Yang penting kami tidak ingin menyandera anggaran itu,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Permasalahan APBD DKI 2015 menjadi pusat perhatian. Selain santer bunyi ‘siluman’ sampai adutegang antara Gubernur dan DPRD menjadi penyebab APBD DKI tahun 2015 sampai bulan April ini belum juga cair. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun memberi nilai merah pada dua pemerintah daerah karena keterlambatan APBD, selain Jakarta tentunya, Aceh juga APBD-nya sempat bermasalah hingga akhirnya molor.
Tak ingin terulang, Pemprov DKI Jakarta mulai menyusun proses perencanaan anggaran 2016 sesuai waktu. Dari mulai Februari, Pemprov sudah giat membuka forum Musyawarah Rembuk Pembangunan (Musrembang) mulai dari tingkat RT/RW sampai kemarin, 14 April 2015 Pemprov menggelar Musrembang tingkat provinsi yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. 
“Musrembang provinsi DKI ini merupakan satu kesatuan dari rembuk  2726 rw, kemudian musrembang tingkat kelurahan, kecamatan kota dan sampailah kita di musrembang provinsi itu untuk menyusun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah),” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tutty Kusumawati saat berbincang dengan Aktual.co, Rabu (15/4).
Sampai sejauh ini, kata Tutty, proses penyusunan APBD 2016 masih sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan. 
Setelah proses Musrembang ditingkat Provinsi menghasilkan RKPD, kata Tutty, jenjang selanjutnya adalah meminta persetujuan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
“RKPD 2016 ini nanti sudah harus menjadi pergub akhir bulan Mei 2015,” jawab Tutty mantap.
Namun sebelum dipergubkan, Pemprov berencana melakukan konsultasi publik sesuai amanat Undang-Undang.
“Setelah konsultasi publik kita susun RKPD benerannya baru saya bikin KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara). KUA-PPAS ini Juni saya harus kirimkan ke DPRD untuk ditetapkan dan disepakati bersama maksimal Juli,” terang Tutty.
Setelah mendapat persetujuan DPRD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai menginput Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai pembahasan dengan dewan.
“1 Oktober kami sudah harus mengirimkan ke DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama maksimal akhir November kalau aturannya. Setelah sepakat DPRD dan Pemprov, kita kirim lagi ke Kemendgri utk dievaluasi. Kalau Desember beres, teng 1 januari runing,” beber Tutty.
Dia pun berharap, semua proses penyusunan APBD tahun 2016 kali ini tidak molor seperti tahun sebelumnya.”Harapannya tahun ini begitu. Makanya dikawal biar ga molor lagi,” pinta Tutty.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid