Jakarta, Aktual.co — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) siap telusuri aliran uang politisi PDIP yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sanur, Bali, Andriansyah.

Demikian disampaikan Ketua PPATK, M Yusuf usai menghadiri diskusi yang di gedung lembaga antirasuah, Rabu (15/4).

“Iya (akan telusuri aliran transaksi Adriansyah),” ujar Yusuf, Jakarta, Rabu (15/4).

Duagaan suap yang dilakukan anggota DPR Fraksi PDIP itu memang jadi masalah baru yang tengah digarap Taufiqurachman Ruki Cs. Pasalnya, Andriansyah diduga bukan hanya sekali menerima suap terkait izin usaha pertambangan di Kalimantan Selatan.

Hal itu pun juga dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi, Priharsa Nugraha, bahwa Andriansyah bukan hanya sekali menerima suap dari bos PT Mitra Maju Sukses (PT MMS).

“Perusahaan yang sama ini diduga menyuap lebih dari sekali. Akan ditelusuri kemana saja uang tersebut,” ujar Priharsa.

Seperti diketahui, dalam OTT yang digelar di dua tempat pada Kamis (9/4), KPK berhasil menangkap tiga terduga pelaku tindak pidana korupsi. Adapun ketiga orang itu, yakni satu orang anggota Komisi IV DPR RI fraksi PDIP, Adriansyah, seorang pengusaha berinisial AH, serta satu orang lagi Briptu Agung Krisdianto.

Agung dan Adriansyah diamankan tim Satgas KPK ketika bertransaksi di sebuah hotel di kawasan Sanur, Bali sekitar pukul 18.45 WITA. Agung diduga merupakan kurir yang mengantarkan uang untuk Adriansyah. Pasalnya, saat OTT pihak KPK ‎juga turut mengamankan sejumlah uang dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan rupiah. Diduga kuat, uang itu terkait Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Akibat perbuatannya, Adriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.‬

‪Sementara itu, Andrew Hidayat diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.‬

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Makasar, Aktual.co — Kisruh dualisme kepengurusan DPP Golkar akhirnya berimbas DPD I Golkar di tiap daerah. Di Sulsel, penunjukan kubu Agung Laksono kepada Yasril Ananta Baharuddin sebagai pelaksana tugas (Plt) DPD I Partai Golkar Sulsel, akan membuat kepengurusan di Sulsel pecah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD I Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yang juga Gubernur Sulsel berencana mengumpulkan para pengurus partai Golkar tingkat DPD I se-Indonesia  untuk membahas dualisme kepengurusan DPP Golkar.
“Kisruh ini sudah mengusik kepengurusan di daerah, terutama di provinsi. Kita akan ajak ketua Golkar se-Indonesia bahas kisruh ini,” kata Syahrul, Selasa (14/5).
Dirinya khawatir kisruh dualisme kepengurusan yang terjadi di internal Golkar akan menghancurkan kebesaran partai. Oleh karena itu, pertemuan yang akan di gelar nantinya akan banyak membicarakan agar DPD tingkat I tidak ikut terpengaruh oleh kisruh di Jakarta.
Syahrul menghimbau semua pihak untuk tidak ambil bagian dalam kisruh DPP tersebut. Di Sulsel sendiri, diinstruksikan kepada seluruh pengurus untuk menjadi penonton dan tidak ikut-ikutan.
“Kita di Sulsel masih aman dan Solid. Tidak perlu ikut-ikutan yang hanya membuat capek,” tutur Syahrul.
Sementara itu, Komisioner anggota KPU pusat, Hadar Nafis Gumay yang hadir di Makasssar dalam rangka sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengatakan bahwa pihaknya berharap kisruh dualisme partai Golkar segera berakhir.
Menurut Hadar, hingga kini KPU belum punya sikap dan keputusan terhadap siapa yang berhak mengikuti proses Pilkada. “Kami sementara menunggu putusan tetap pengadilan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi III DPR RI akan menggelar fit and proper test terkait pencalonan Komjen pol Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri, siang ini.
“Nanti jam 13.00 pleno lagi. Jam 14.00 kita ke kediaman Badrodin Haiti. Di pleno akan dibicarakan termasuk pengambilan keputusan fit and proper test. Dan pleno untuk memastikan jadwalnya,” kata Wakil Ketua Komisi III, Trimedya, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (15/4).
Diakui, pleno ini juga untuk membeicarakan apakah komisi bidang hukum akan menggunakan haknya untuk melakukan proses fit and proper test atau tidak.
“Ada wacana itu makanya kita mau plenokan dulu. Hampir bisa dipastikan jadwal tidak berubah tapi ada usulan kita hormati itu. Nanti Dibahas di pleno,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang