Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan tidak ada lagi anomali dalam proses praperadilan seperti putusan praperadilan Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan.

“Kita harapkan tidak terjadi anomali proses praperadilan,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di gedung KPK Jakarta, Selasa (14/4).

KPK sudah memenangkan tiga perkara praperadilan, yaitu pertama gugatan yang diajukan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012-2013.

Kedua oleh mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ketiga oleh mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina Suroso Atmomartyo dalam kasus dugaan pemberian suap proyek bensin tetraethyl lead (TEL) yang terkait dengan PT Pertamina pada 2004-2005 atau yang lazim disebut korupsi Innospec.

Namun KPK kalah dalam praperadilan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan (BG) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan kepada Mabes Polri.

“Kalau bukan domain praperadilan ya tidak usah diajukan, kalau keberatannya nanti diajukan di pidana pokok,” tambah Zulkarnain.

Namun KPK menurut Zulkarnain tidak akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara Budi Gunawan.

“Kan sudah ‘inkracht’ artinya kasasi sudah ditolak,” ungkap Zulkarnain.

KPK masih menghadapi dua praperadilan lagi yaitu yang diajukan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemerasan pada sejumlah kegiatan di Kementerian ESDM terkait jabatannya periode 2011-2013.

Kedua adalah praperadilan yang diajukan Siti Tarwiyah selaku saksi kasus dugaan kasus korupsi dengan tersangka mantan Bupati Bangkalan, Madura, Fuad Amin Imron karena tidak terima dengan tuduhan penyidik yang menyebutkannya sebagai selir Fuad Amin

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Polresta Bekasi Kota, Jawa Barat, menyita 1,7 ton bumbu makanan yang dipasarkan dalam keadaan kedaluwarsa oleh produsen, Selasa (14/4).
“Kami sita tepung keju kedaluwarsa seberat 900 Kg, bumbu tabur goreng 800 Kg, satu dus Island rasa sambal balado, satu plastik bumbu kuah, satu kantong ekomie. Semuanya kedaluwarsa,” kata Kapolresta Bekasi Kota, Kombes Pol Rudi Setiawan di Bekasi.
Menurut dia, seluruh temuan itu disita pihaknya langsung dari rumah produksi di Kampung Rawabugel, RT02 RW03, Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.
Produsen bumbu makanan itu merupakan pemilik rumah produksi bernama Caswati yang kini berstatus sebagai tersangka dalam kasus itu.
Menurut dia, tersangka merekrut dua orang pegawainya yakni Hasan dan Wawan yang bertugas mencampur bahan dengan komposisi tertentu.
Komposisi itu terdiri atas gula pasir, tepung bawang dan bumbu tabur goreng.
“Komposisi bumbu tersebut menghasilkan rasa keju, balado dan bumbu tabur goreng sebagai perasa makanan,” katanya.
Pihaknya memastikan bumbu makanan itu kedaluwarsa setelah mendapati adanya belatung dan kondisi tidak layak pada barang bukti yang disita dari rumah produksi.
Bumbu tersebut selanjutnya dipasarkan oleh tersangka ke sejumlah warung dan sekolah-sekolah untuk dicampur dengan makanan tertentu sebagai penyedap rasa.
Menurut Rudi, tersangka dijerat Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang RI Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Selain itu, tersangka juga dijerat Pasal 140 UU RI Nomor 18 Tahun 2002 dan Pasal 142 UU RI Nomor 18 tentan Pangan.
“Tersangka diancam penjara maksimal 5 tahun atau denda Rp4 miliar,” katanya.
Tersangka, kata dia, dianggap memperdagangkan barang rusak tanpa mencantumkan kode kedaluwarsa kepada konsumennya.
Sementara itu, salah satu konsumen tersangka, Dewi (49), mengaku telah dua bulan terakhir menerima pasokan bumbu tersebut dari tersangka.
“Warung saya memang bersebelahan dengan rumah produksi. Saya sendiri tidak tahu kalau itu kedaluwarsa,” katanya.
Dewi yang membuka warung makan di lokasi itu mengaku membeli hasil produksi bumbu seharga Rp10 ribu per bungkus dengan beragam rasa.
“Sampai sekarang sih belum ada komplain dari pembeli,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby