Jakarta, Aktual.co —Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnain isyaratkan tidak ada lagi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang bakal dilakukan dalam waktu dekat ini. Pasalnya, hal itu dapat menghambat penyelesaian 36 kasus yang masih mangkrak.

Dia mengatakan, disisa masa jabatan pimpinan KPK yang hanya enam bulan lagi, pihaknya punya rencana untuk mengebut penyidikan 36 kasus tersebut.

“Saya kira OTT itu sudah lah jangan lagi ada, sebab sangat menguras tenaga. Sebab kita kan hanya tinggal enam bulan lagi dan harus selesaikan 36 kasus yang masih ada saat ini untuk jilid 4 tidak terbebani,” harap Zulkarnain di gedung KPK, Selasa (14/4).

Lebih jauh disampaikan Zulkarnain, lembaga antirasuah saat ini tengah menyelesaikan penyidikan tiga kasus utama, yang diantaranya perkara mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali (SDA), serta politisi Partai Demokrat, Jero Wacik (JW).

“Maka kasus lama seperti E-KTP, SDA (Suryadharma Ali dan Jero Wacik) kita kebut untuk bisa diselesaikan sebelum pergantian Pimpinan KPK,” pungkasnya.

Seperti diketahui, KPK baru saja menggelar OTT di dua tempat, Jakarta dan Bali, pada Kamis (9/4). Dari tangkap tangan tersebut, Tim Satgas KPK berhasil meringkus politikus PDIP, Adriansyah, bos PT Mitra Maju Sukses, Andrew Hidayat, serta satu anggota polisi berpangkat Brigadir Satu (Briptu), Agung Kristianto.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Freddy Budiman, gembong narkoba yang juga berstatus sebagai terpidana mati  diketahui beberapa kali melakukan pengendalian narkoba sejak tahun tahun 2014.

Direktur Narkoba Mabes Polri Brigjen Anjan Pramuka Putra mengungkapkan, pihaknya mengamankan 12 tersangka dalam jaringan narkotika internasional yang dikendalikan dari balik sel tersebut.

Selain Freddy Budiman, tersangka lain yang diamankan adalah Yanto, Aries, Latif, Gimo, Asun, Henny, Riski, Hadi, Kimung, Andre dan Asiong. Sementara seorang warga negara Belanda beridentitas Laosan alias Boncel hingga saat ini masih dalam pengejaran dan masuk daftar pencarian orang (DPO).

Dijelaskan Anjan, pada September 2014 Freddy menyuruh Yanto dan Aries membeli bahan berikut alat cetak ecstasy yang kemudian disimpan di Cikarang. Pada bulan Maret 2015, Freddy menyuruh Yanto memindahkan bahan dan alat ke pabrik bekas garmen di Jalan Kayu Besar, Jakarta Barat.

“Yanto kemudian menyuruh Aries yang kemudian menyerahkan bahan dan alat kepada Bimo dan lalu disimpan di pabrik garmen yang dikuasai oleh Latif,” kata Anjan, Selasa (14/4).

Pada Oktober 2014 Freddy menyuruh Yanto menerima narkotika berbentuk perangko (CC4) dari Mr X (DPO) di depan musium Bank Indonesia. CC4 kemudian dijual Freddy kepada Andre. November 2014 Freddy menyuruh Yanto menerima 1 Kg shabu dari Mr X di daerah Kota. Shabu tersebut selanjutnya diserahkan Yanto kepada Bengek (DPO) di Stasiun Kota.

Awal 2015, tepatnya di bulan Januari, Freddy menyuruh Yanto menerima 500 gram shabu dari Mr X di Kota Lama, Jakarta Barat dan kemudian diserahkan kepada seorang pria di kawasan yang sama. Dua bulan berselang Freddy menyuruh Gimo mengambil 1,2 Kg shabu dari seorang WN Pakistan (DPO) di Terminal Kampung Rambutan kemudian diserahkan kepada Latif di Jalan Kayu Besar.

Freddy juga beberapa kali memerintah Yanto dan Gimo selaku orang kepercayaannya untuk mengirim shabu ke beberapa daerah.

“Gimo mengirim 2 ons shabu ke Palu diterima orang suruhan Henny. Yanto membawa dan menyerahkan 1 Kg shabu kepada Mr X (DPO) di Surabaya, namun karena kwalitas shabu tidak bagus shabu dibawa kembali ke Jakarta,” jelas Anjan.

“Yanto kemudian mengirim 1 ons ke kalimantan dan 1 Ons ke Palu. Shabu sisa 8 ons kemudian disimpan Gimo di Pabrik Garmen milik Latif,” timpalnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Bareskrim Mabes Polri terus mendalami dugaan korupsi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan 25 unit alat penyedia daya listrik atau uninterruptible power supply (UPS) melalui APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2014.

Untuk itu, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri memeriksa dua kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Jakarta, yakni kepala sekolah SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 20 Jakarta. Keduanya dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus korupsi yang merugikan uang negara ditaksir mencapai Rp 50 miliar tersebut.

“Iya, dua kepala sekolah itu diperiksa sebagai saksi,” ujar Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Agus Rianto saat di Mabes Polri,Jakarta, Selasa (14/4).

Selain memeriksa dua kepala sekolah itu, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua penyedia barang UPS. Mereka yakni Frisko dari PT Frisilianmar MM dan Hotman dari PT Mitra Jaya. Namun, hanya Frisko dari PT Frisilianmar MM saja yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi. “Frisko yakni pemenang tender di SMAN 10 Jakarta,” jelas Agus.

Seperti diketahui, dalam kasus ini, Bareskrim telah menetapkan dua tersangka yakni Alex Usman selaku PPK pengadaan UPS Sudin Dikmen Jakarta Barat dan Zaenal Soleman selaku PPK Pengadaan UPS Sudin Dikmen Jakarta Pusat.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby