31 Desember 2025
Beranda blog Halaman 36778

Seperti Ini Cara Cegah Kanker Sejak Dini

Malang, Aktual.co — Kanker selama ini diketahui sebagai penyakit ganas yang mampu menghilangkan nyawa manusia. Banyak kasus penyakit kanker hingga berujung pada kematian, namun banyak pula orang yang bisa terlepas dan selamat dari penyakit tersebut.

Kali ini Aktual.co akan membahas tentang cara untuk mencegah resiko agar Anda terhindar dari penyakit kanker, sebagaimana dilansir dari laman MagForWomen.

1. Asup Makanan Sehat.
Mengasup makanan yang sehat, ternyata mampu mengurangi resiko kanker hingga 40 persen. Makanan sehat dari sayuran hijau yang dikonsumsi setiap hari seperti buah, sayur, sangat baik bagi kesehatan Anda.

Tidak makan Junk Food adalah cara yang tepat agar kalori tidak naik, sehingga resiko kanker sedikit bisa ditekan.

2. Banyak Minum Air Putih
Banyak minum air putih juga merupakan cara ampuh menghindarkan diri dari kanker sejak dini. Alasannya, dengan minum air, bisa membantu melepas potensi kanker melalui urine. Sehingga minum air dua liter setiap harinya ditambah dengan jus segar sangat baik untuk atasi hal tersebut.

3. Sering Bergerak.
Sering bergerak dan beraktivitas sangat baik untuk mencegah kanker. Pergi ke gym atau latihan lain seperti berjalan selama 20 menit perhari ternyata mampu menekan resiko kanker.

4.  Minum Kopi
Bagi Anda seorang peminum kopi, ternyata mampu menekan terjadinya kanker otak sebesar 40 persen. Kafein yang ada dalam kopi ternyata mampu ‘memerangi’ sel kanker dalam tubuh. Mereka yang mengonsumsi kopi sebanyak 4-5 gelas sehari bisa terhindar dari kanker.

5. Jangan Terlalu Sering Dekat dengan Ponsel
Cara ini juga penting untuk dilakukan, sebab, penelitian menyebut, terlalu sering bermain ponsel mengakibatkan kanker otak. Jadi tidak berlama-lama menelepon dan membebaskan tangan Anda dari hal itu, bisa menekan kemungkinan kanker.

6. Tambah Vitamin D dan Kalsium.
Vitamin D dan Kalsium sangat tepat untuk mencegah kanker tulang belakang. Jadi mengasup makanan yang memiliki porsi vitamin D yang banyak serta kalsium yang cukup adalah hal penting menghindarkan diri dari kanker.

7. Jangan Pernah Remehkan Sakit pada Tubuh.
Jika Anda merasa anggota tubuh Anda sakit, maka segeralah periksa ke dokter. Membiarkannya sakit berlarut-larut seperti sakit pada dada, kepala, maka harus segera diperiksakan. Selalu perhatian terhadap kondisi tubuh adalah hal untuk mencegah kanker sedini mungkin.

Artikel ini ditulis oleh:

Aparat Polres Tanjung Perak Gagalkan Keberangkatan TKI Ilegal

Surabaya, Aktual.co — Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berhasil menggagalkan calon TKI ilegal yang akan berangkat ke Malaysia. Dari penggagalan tersebut, polisi mengamankan 8 korban asal Bandung, dan seorang perempuan yang menjadi tekong, bernama Sulfiyah, warga Bangkalan, Madura.
Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, AKP M Aldi, mengatakan, bahwa Sulfiyah berencana memberangkatan para korban dari Surabaya menuju Pontianak. Jika sampai di Pontianak, nantinya akan dijemput seseorang yang akan mengantarkan para korban menuju Malaysia melewati jalur tersembunyi di area Entikong-Serawak.
“Tetapi saat di Tanjung Perak, kita sudah berhasil menangkapnya. Mereka berencana naik kapal. Saat kita cek, ternyata tidak ada dokumen resmi dan pasport untuk pergi ke Malaysia.” Terang M Aldi.(14/4).
Modus yang dilakukan Sulfiyah, mencari warga yang mau dijadikan TKI di Malaysia tanpa harus membayar sepeserpun. Semua keberangkatan akan ditanggung Sufiyah dan tim Sufiyah. Tetapi, ketika mereka sudah di Malaysia dan diperkerjakan dengan gaji 6 juta per bulan, para korban harus dipotong gaji 3 juta rupiah untuk diberikan kepada Sulfiyah dan timnya.
Dari pengakuan Sulfiyah, ini adalah rombongan ketiga yang ia berangkatkan.
Perkenalan antara Sulfiyah dengan 8 korban asal Bandung, merupakan petunjuk atau arahan dari rombongan sebelumnya yang sudah diberangkatkan beberapa bulan lalu.
“Jadi, warga Bandung ini diberi petunjuk oleh orang sebelumnya yang sudah berangkat.” tutup M Aldi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Pidato Megawati untuk Mengingatkan Jokowi Soal Ideologi Partai

Jakarta, Aktual.co — Politisi PDIP Sukur Nababan mengatakan bahwa pidato Megawati Soekarnoputri dalam Kongres IV PDIP, bukan untuk mengkerdilkan Jokowi sebagai presiden.
Pidato Megawati lebih mengingatkan kepada kader, termasuk Jokowi, untuk selalu mengingat sejarah dengan tetap dalam jalur kepartaian.
“Dia (Jokowi) juga tidak bisa dipisahkan sebagai kader PDIP, itu ibu mengatakan jangan lupa sejarah, makanya kita usulkan dia sebagai walikota, gubernur, presiden. Rakyat sepakat dengan usulan kita hingga terpilih,” ucap Sukur, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (14/4).
“Karena rakyat melihat ideologi Pancasila dan Trisakti ini bagus untuk kepentingan rakyat, maka itulah tugas ibu Megawati sebagi ketua umum mengingatkan Jokowi agar tidak lupa ini,” tambah dia.
Menurut Sukur, bila seorang kader seperti Jokowi itu melenceng dari apa yang disepakati untuk menjalankan ideologi dalam membangun bangsa, maka suka tidak suka nama partai akan ikut terbawa, selaku partai pengusung.
“Kalau dikatakan kader seperti saya, kesepakatan ideologinya cara membangun bangsa sehingga dimana pun saya harus melaksanakan kesepakatan itu. Artinya bila tidak melaksanakan itu, maka yang akan terkena partai,” tandas Anggota Komisi V DPR RI dari fraksi PDIP itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Luhut Panjaitan Mirip PLT Presiden

Jakarta, Aktual.co — Gema Nusantara menilai posisi Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan dengan berbagai kewenangannya saat ini, sudah mirip pelaksana tugas Presiden RI.
“Pak Luhut memiliki sejumlah kewenangan yang besar, setara bahkan melampaui kewenangan Wakil Presiden yang diatur dalam konstitusi. Pak Luhut lebih mirip sebagai Plt Presiden,” kata Koordinator Nasional Relawan Gema Nusantara M Adnan Rarasina, di Jakarta, Selasa (14/4).
Adnan menilai kewenangan Luhut yang begitu besar dapat mengganggu jalannya pemerintahan karena kewenangannya tumpang tindih dengan Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator, Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet.
“Contoh kecilnya dapat dilihat besarnya peran pak Luhut dalam persiapan Konferensi Asia Afrika yang melebihi Menteri Luar Negeri. Belum lagi soal penempatan jabatan di pemerintahan dan BUMN,” kata dia.
Menurut dia, hal tersebut mencerminkan janji kabinet ramping dan birokrasi efektif yang pernah dijanjikan Jokowi-JK pada masa kampanye, faktanya kini ‘jauh panggang dari api.’ Adnan memandang Luhut seolah memanfaatkan minimnya pengalaman kenegaraan Presiden Jokowi untuk mengambil alih pengelolaan negara bak pelaksana tugas Presiden.
Dia meminta Presiden Jokowi untuk segera memotong infiltrasi Luhut yang dinilainya membahayakan keberlangsungan pemerintahan Kabinet Kerja.
“Jokowi jangan ragu-ragu untuk mencabut kewenangan besar Luhut atau bersiap menghadapi pemakzulan karena blunder-blunder yang berulang kali dilakukan dengan pak Luhut sebagai orang di belakangnya,” jelas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

F-Golkar Nyatakan Dukung Pengguliran HMP Ahok

Jakarta, Aktual.co —Dukungan pengguliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di DPRD DKI terus bertambah. Setelah Demokrat, Gerindra dan PPP, kini menyusul Fraksi Golkar.
Fraksi partai berlambang pohon beringin mendukung DPRD menindaklanjutinya temuan Pansus Angket DPRD DKI atas pelanggaran yang dilakukan Ahok.
Sekretaris F-Golkar DPRD DKI, Tandanan Daulay mengatakan anggota fraksinya sudah sepakat dan akan menyampaikan dukungan ke pimpinan DPRD.
“Jumlah kami sembilan anggota, lima orang belum teken tapi empat sudah sudah teken. Mereka yang teken adalah anggota DPRD yang baru dan incumbent-nya belum teken,” kata dia, di DPRD DKI, Jakarta, Selasa (14/4).
Tandanan yakin lima kadernya yang belum meneken dukungan bukan berarti tak dukung HMP. Kendati demikian, menurutnya dukungan dari empat kadernya saja sebenarnya sudah cukup untuk gol-kan HMP. 
Sebelumnya, politisi Gerindra Syarif mengatakan syarat digulirkannya HMP sudah terpenuhi. Di mana mekanismenya adalah diusulkan sekurang-kurangnya 20 anggota dan lebih dari satu fraksi.
Syarif sendiri mengakui F-Gerindra sudah bertekad usulkan pengguliran HMP hingga berujung pemakzulan Ahok. Sebab sebagai kepala daerah Ahok dianggap sudah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. 
“Kalau sesuai dengan ketentuan yang ada, sanksinya  ya pemberhentian. Saya baca di Undang-Undang tidak ada itu sanksi hanya teguran. Jadi langsung pemberhentian,” kata dia.
Pansus angket temukan UU yang dilanggar Ahok, yakni: 
1. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.2. UU No.28/1999 tentang Asas-asas Umum    Pemerintahan yang Baik.3. UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.4. PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan    Daerah.5. PP No.79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan    Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.6. Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman    Pengelolaan Keuangaan Daerah.7. Permendagri No.37/2014 tentang Pedoman    Penyusunan APBD Tahun 20158. Permenkeu No.46/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.

Artikel ini ditulis oleh:

KPU Telaah Politik Dinasti dalam Pilkada

Jakarta, Aktual.co — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati mengatakan ada dua instrumen yang dapat menjadi pertimbangan dalam menelaah gugatan hak konstitusional terkait politik dinasti di Undang-Undang Pilkada.
“Ada dua instrumen untuk menelaah terkait pembatasan hak konstitusional, yakni dari aspek nilai-nilai yang berlaku umum dan berkaitan dengan hak asasi manusia, kemudian dari hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu sebelumnya,” kata Ida Budhiati dalam diskusi bertajuk “Forum Meja Bundar: Gugatan MK dan Kepastian Pembatasan Poltik Dinasti” di Jakarta, Selasa (14/4).
Saat ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada tengah diajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Satu poin yang menjadi gugatan yakni ketentuan pasal 7 huruf r tentang calon kepala daerah tidak mempunyai konflik kepentingan dengan pejabat kini (pembatasan politik dinasti).
Ida meyakini Mahkamah Konstitusi dapat memberikan respon dengan cepat atas permohonan gugatan itu, karena pilkada serentak akan berlangsung tahun ini.
Dia mengatakan, sejauh ini KPU telah melakukan rapat koordinasi dengan MK dalam menyosialisasikan tahapan dan proses waktu penyelenggaraan pilkada serentak.
“Kita juga mempunyai pengalaman pada saat Pilpres 2014 berjalan, ada permohonan uji materi terkait periode penetapan calon terpilih, dan MK ternyata bisa sangat responsif,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain