Jakarta, Aktual.co — Politisi PDIP Sukur Nababan mengatakan bahwa pidato Megawati Soekarnoputri dalam Kongres IV PDIP, bukan untuk mengkerdilkan Jokowi sebagai presiden.
Pidato Megawati lebih mengingatkan kepada kader, termasuk Jokowi, untuk selalu mengingat sejarah dengan tetap dalam jalur kepartaian.
“Dia (Jokowi) juga tidak bisa dipisahkan sebagai kader PDIP, itu ibu mengatakan jangan lupa sejarah, makanya kita usulkan dia sebagai walikota, gubernur, presiden. Rakyat sepakat dengan usulan kita hingga terpilih,” ucap Sukur, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (14/4).
“Karena rakyat melihat ideologi Pancasila dan Trisakti ini bagus untuk kepentingan rakyat, maka itulah tugas ibu Megawati sebagi ketua umum mengingatkan Jokowi agar tidak lupa ini,” tambah dia.
Menurut Sukur, bila seorang kader seperti Jokowi itu melenceng dari apa yang disepakati untuk menjalankan ideologi dalam membangun bangsa, maka suka tidak suka nama partai akan ikut terbawa, selaku partai pengusung.
“Kalau dikatakan kader seperti saya, kesepakatan ideologinya cara membangun bangsa sehingga dimana pun saya harus melaksanakan kesepakatan itu. Artinya bila tidak melaksanakan itu, maka yang akan terkena partai,” tandas Anggota Komisi V DPR RI dari fraksi PDIP itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Gema Nusantara menilai posisi Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan dengan berbagai kewenangannya saat ini, sudah mirip pelaksana tugas Presiden RI.
“Pak Luhut memiliki sejumlah kewenangan yang besar, setara bahkan melampaui kewenangan Wakil Presiden yang diatur dalam konstitusi. Pak Luhut lebih mirip sebagai Plt Presiden,” kata Koordinator Nasional Relawan Gema Nusantara M Adnan Rarasina, di Jakarta, Selasa (14/4).
Adnan menilai kewenangan Luhut yang begitu besar dapat mengganggu jalannya pemerintahan karena kewenangannya tumpang tindih dengan Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator, Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet.
“Contoh kecilnya dapat dilihat besarnya peran pak Luhut dalam persiapan Konferensi Asia Afrika yang melebihi Menteri Luar Negeri. Belum lagi soal penempatan jabatan di pemerintahan dan BUMN,” kata dia.
Menurut dia, hal tersebut mencerminkan janji kabinet ramping dan birokrasi efektif yang pernah dijanjikan Jokowi-JK pada masa kampanye, faktanya kini ‘jauh panggang dari api.’ Adnan memandang Luhut seolah memanfaatkan minimnya pengalaman kenegaraan Presiden Jokowi untuk mengambil alih pengelolaan negara bak pelaksana tugas Presiden.
Dia meminta Presiden Jokowi untuk segera memotong infiltrasi Luhut yang dinilainya membahayakan keberlangsungan pemerintahan Kabinet Kerja.
“Jokowi jangan ragu-ragu untuk mencabut kewenangan besar Luhut atau bersiap menghadapi pemakzulan karena blunder-blunder yang berulang kali dilakukan dengan pak Luhut sebagai orang di belakangnya,” jelas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati mengatakan ada dua instrumen yang dapat menjadi pertimbangan dalam menelaah gugatan hak konstitusional terkait politik dinasti di Undang-Undang Pilkada.
“Ada dua instrumen untuk menelaah terkait pembatasan hak konstitusional, yakni dari aspek nilai-nilai yang berlaku umum dan berkaitan dengan hak asasi manusia, kemudian dari hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu sebelumnya,” kata Ida Budhiati dalam diskusi bertajuk “Forum Meja Bundar: Gugatan MK dan Kepastian Pembatasan Poltik Dinasti” di Jakarta, Selasa (14/4).
Saat ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada tengah diajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Satu poin yang menjadi gugatan yakni ketentuan pasal 7 huruf r tentang calon kepala daerah tidak mempunyai konflik kepentingan dengan pejabat kini (pembatasan politik dinasti).
Ida meyakini Mahkamah Konstitusi dapat memberikan respon dengan cepat atas permohonan gugatan itu, karena pilkada serentak akan berlangsung tahun ini.
Dia mengatakan, sejauh ini KPU telah melakukan rapat koordinasi dengan MK dalam menyosialisasikan tahapan dan proses waktu penyelenggaraan pilkada serentak.
“Kita juga mempunyai pengalaman pada saat Pilpres 2014 berjalan, ada permohonan uji materi terkait periode penetapan calon terpilih, dan MK ternyata bisa sangat responsif,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Hubungan Internasional Bantarto Bandoro mengkhawatirkan adanya penyelewengan pada penyelenggaran Konferensi Asia Afrika (KAA) yang akan diselenggarakan di Bandung dan Jakarta. 
Pasalnya, dalam persiapan perhelatan akbar tersebut Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan, lebih banyak berperan serta berbicara, dibanding Menteri Luar Negeri.
“Saya pikir kalau itu perspektif yang keliru karena seakan-seakan itu jadi dominasi atau ranahnya staf khusus presiden. Saya khawatir kebijakan itu bisa ‘diselewengkan’ untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan kepentingan negara berkembang,” ujar Bantarto, saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (14/4).
Menurutnya, KAA merupakan urusan internasional, maka Kementerian Luar Negeri yang harus punya peran sentral yang lebih besar. “Dia harus mengambil berbagai macam usulan atau inisiatif, dan inisiatif itu harus disampaikan kepada presiden untuk bisa menghasilkan satu kebijakan,” katanya.
Meski peran kemlu tidak bisa mengurus sendiri dan butuh mitra dengan instansi lain, bukan berarti Luhut bisa ambil alih. Instansi terkait, misal kementerian yang berhubungan dengan pembangunan.
“Oleh karena itu kemlu harus lebih dominan dan sering memberi masukan yang lebih berarti kepada presiden, ketimbang di inisiasi dan dimobilisasi oleh kantor pak Luhut,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah Pengamat Politik diundang Presiden Jokowi ke Istana Negara dalam rangka jamuan makan, Selasa (14/4) siang.
Salah satu pengamat politik yang hadir, Yunarto Wijaya menyebut, dalam pertemuan itu para pengamat menyoroti hubungan Jokowi dengan partai pengusung, Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
“Soal hubungan koalisi itu dilontarkan pengamat. Beliau (Presiden Jokowi) malah awalnya enggak mau bahas itu,” kata Yunarto.
Menurutnya, hubungan Jokowi dengan partai pengusung mempengaruhi tren politik terhadap pemerintah, sehingga diperlukan komunikasi yang lebih baik.
Dirinya membantah jika Jokowi sedang menyeleksi para pengamat untuk dijadikan juru bicara. Tak disebutkan secara detail hal apa saja yang dibicarakan para pengamat dengan Jokowi.
Beberapa pengamat politik yang hadir diantaranya Yunarto Wijaya, Ikrar Nusa Bakti, Hanta Yudha, dan Philip Vermonte.

Artikel ini ditulis oleh: