Semarang, Aktual.co — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mulai angkat bicara soal penafsiran makna ‘Petugas Partai’ oleh publik saat disampaikan dalam pidato ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri pada Kongres di Bali, pekan lalu.
Menurutnya, keputusan partai berupa rekomendasi sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jateng adalah petugas partai. Pasalnya, negara demokrasi menghendaki lahirnya sebuah partai-partai.
“Sebenarnya nggak usah repot soal apa itu petugas partai. Petugas partai begini loh, sama seperti menjadi anggota TNI yang ditugaskan ke daerah. Polri menitipkan anggotanya di luar tugas kepolrian, itu namanya tugas Polri. Saya bingung kenapa diskursus petugas partai dibuat ribet,” kata Ganjar Pranowo di wisma Perdamaian Semarang, Selasa (14/4). 
Lebih lanjut dijelaskan, seseorang anggota partai yang ditugaskan, hanya ditugaskan saja. Rekomendasi partai yang diberikan merupakan tugas kepartaian. Maka, penafsiran petugas partai tidak susah risau dengan masalah yang dibuat dipatable.
“Apa saya dengan pak Heru duduk sekarang ini bukan petugas partai, jika tidak direkomendasi PDIP ?. Apa saya bisa seperti ini, itu bukan fungsi pengertian si petugas partai,” tanya dia.
Dikatakan, keliru bila si petugas partai yang memikirkan partainya saja. Justru setelah menduduki jabatan harus memikirkan rakyat. Indikator-indikator itu menjadi alat pengecekan petugas partai. 
“Apakah si petugas partai hanya memikirkan partai saja, itu namanya salah. Makanya tidak usah risau masalah petugas partai, yang penting duduk memikirkan rakyat,” ujar dia.
Publik dipersilahkan oleh politisi PDIP itu menilai terhadap ketugasan partai dalam kebijakan Gubernur-Wakil Gubernur Jateng selama lima periode mendatang. 
“Silahkan keputusan-keputusan saya boleh dicek, apakah membela rakyat atau partai. Sebaliknya, Jokowi-Jk apakah membela seluruh rakyat atau membela partai,” terangnya.
Tak jauh beda pula dengan banyak penafsiran publik atas pidato politik Megawati Soekarno yang mengisyaratkan peringatan kepada kebijakan presiden Joko widodo dan secara umum kader partai bermoncong putih itu.
Ditambahkan, posisi Jokowi-Jk di Jateng banyak didukung banyak masyarakat, dan berbagai partai koalisi. Keduanya bisa mengklaim dan berdalih didukung menjadi Presiden atas kehedak rakyat Jawa Tengah dan partai koalisi.
“Loh kalau saya di Jateng, cuma satu partai. Maka saya ini ditugaskan partai. Jika bukan ditugaskan partai, berati sama saya kayak malin kundang. Tapi keputusan saya dicek apakah membela masyarakat Jateng atau partai,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah membatalkan pelaksanaan gelar perkara terbuka kasus dugaan gratifikasi Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, Selasa (14/4).
Namun, Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Agus Rianto mengaku, akan menjadwalkan ulang gelar perkara terbuka dugaan kasus tersebut. “Secepatnya akan ditindaklanjuti kapan diagendakan ulang,” kata dia di Mabes Polri.
Alasan dibatalkannya gelar perkara sore ini ialah lantaran ada beberapa pihak yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain. Termasuk pula lantaran adanya kegiatan pengungkapan kasus oleh Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso, kasus narkoba jaringan Freddy Budiman di Jakarta Barat, siang ini pukul 14.00 WIB.
“Alasannya kemarin baru kami programkan, kirim undangan ada beberapa pihak bilang belum mendapat undangan, dan ada juga yang konfirmasi berhalangan. Jadi diputuskan dari pada tidak optimal maka ditunda saja.”
Agus mengatakan, adanya polemik pihak yang mengaku diundang atau tidak, lantaran sudah dibatalkan. Maka akan disiapkan penjadwalan ulang, dan semoga tidak ada pembatalan lagi karena persiapannya lebih lama.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) kembali melakukan penggeledahan di dua perusahaan vendor yang terlibat proyek payment gateway di Kementerian Hukum dan Hak Asasoi Manusia.
“Saat ini sedang dilaksanakan penggeledahan di dua lokasi kantor vendor terkait payment gateway,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Agus Rianto di Mabes Polri, Selasa (14/4).
Agus mengatakan hari ini yang digeledah hanya PT Nusa Satu Inti Arta (Doku) dan PT Finnet Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT Telkom, bukan di kediaman Denny Indrayana.
“Hanya di vendor, (bukan rumah). Penggeledahan dilakukan untuk melengkapi apa yang diperlukan penyidik.”
Beberapa minggu lalu Bareskrim juga melakukan penggeledahan di ‎Kementrian Hukum dan HAM. Hasil penggeledahan berupa dokumen, surat, proposal hingga notulen rapat sebanyak 299 item.
‎Untuk diketahui, PT Nusa Satu Inti Arta (doku) bersama PT Finnet Indonesia menjadi perusahaan yang menggerakkan program tersebut tahun 2014 lalu. Dua perusahaan ini diduga kuat dipilih tanpa proses lelang, melainkan penunjukan langsung. PT Nusa Satu Inti Arta merupakan perusahaan informasi teknologi (IT) Solution dengan brand doku.
Perusahaan ini bergerak di bidang penyedia sistem pembayaran online terintegrasi. Dalam sebulan, doku menangani rata-rata 2,7 juta transaksi online dengan nilai mencapai Rp 1 triliun.
Sementara PT Finnet Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sistem pembayaran elektronik. 60 persen saham perusahaan ini dimiliki PT Telkom Indonesia. 
Salah satu sistem pembayaran elektronik perusahaan yang ditangani PT Finnet Indonesia adalah program layanan pembelian tiket yang diluncurkan PT KAI pada pertengahan Maret 2015 lalu. Oleh PT KAI, PT Finnet Indonesia diminta menyediakan fasilitas layanan pembelian tiket elektronik. Layanan berupa vending machine pembelian tiket kereta api itu diberi nama e-kiosk.
Denny sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi payment gateway. Dia diduga menyalahgunakan wewenang dalam program sistem pembayaran paspor elektronik di Kementrian Hukum dan HAM.
Atas perbuatannya bekas wakil menteri Hukum dan HAM itu  dijerat dengan Pasal 2 ayat 2, Pasal 3 dan Pasal 23 UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu