Penanganan Tipikor Oleh KPK Berdasarkan Instansi
Per 27 Februari di tahun 2015 ini, penanganan tindak pidana korupsi ditemukan di lingkungan kementerian/lembaga sebanyak 6 perkara, dan instansi Pemerintah Provinsi sebanyak 2 perkara.AKTUAL/NELSON
Perdagangan Menurun, Apakah Ekspor Tiongkok Kehilangan Harapannya?
Jakarta, Aktual.co — Data perdagangan Tiongkok menunjukkan, adanya penurunan ekspor pada bulan Maret sebesar 14,6 persen (dalam mata uang Yuan, red) dari tahun sebelumnya. Hal ini jauh dari ekspektasi sejumlah analis yang memprediksi kenaikan lebih dari delapan persen.
Sementara itu, impor mengalami penurunan 12,3 persen dibandingkan dengan perkiraan yang penurunannya lebih dari 11 persen. Hal itu berarti, surplus perdagangan bulanan Tiongkok menyusut ke level terkecil dalam 13 bulan terakhir.
Demikian dilansir BBC Business, Selasa (14/4), pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 7,4 persen pada 2014 dinilai merupakan yang terendah selama hampir 25 tahun. Para analis mengungkapkan, bahwa indikator terbaru menunjukkan adanya tanda-tanda perlambatan yang terus berlanjut.
Dalam Dolar AS, ekspor bulanan Tiongkok turun sebesar 15 persen. Sedangkan, impor turun 12,7 persen. Berdasarkan data resmi, pada bulan Maret 2015, Tiongkok mengalami surplus perdagangan sebesar 18,16 miliar yuan (atau sekitar USD2,92 miliar).
Pada bulan Februari, surplus perdagangan bulanan Tiongkok mencapai rekornya, yaitu USD60,6 miliar. disebabkan oleh tumbuhnya ekspor dan impor yang menurun.
Artikel ini ditulis oleh:
Penyelesaian APBD DKI Jakarta
Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (tengah) serta Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi (kanan) usai memaparkan hasil pertemuan membahas APBD DKI di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/4). Presiden memastikan kisruh APBD DKI 2015 antara Pemprov dan DPRD selesai, karena Kemendagri telah menetapkan pagu anggaran APBD DKI 2015 sebesar Rp 69,286 triliun, sehingga dapat disahkan dan digunakan pada 20 April mendatang. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Larangan Rapat di Hotel Dicabut, Menpar Sumringah
Jakarta, Aktual.co — Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengapresiasi langkah Menteri PAN-RB yang mencabut surat edaran tentang larangan penyelenggaraan rapat di luar kantor atau hotel bagi PNS.
“Kami teman-teman di Kementerian Pariwisata mengapresiasi hal itu,” kata Menteri Arief Yahya di Hotel Salak Bogor, Selasa (14/4).
Ia mengakui edaran itu sempat meresahkan para pelaku bisnis “MICE” (Meeting Incentive Conference and Exhibition) di Tanah Air.
Namun, dengan pencabutan surat edaran itu, pihaknya berharap sektor MICE bisa bergairah kembali dan memberikan kontribusinya bagi pengembangan pariwisata secara keseluruhan di Indonesia.
“Pariwisata sudah menjadi ‘leading sector’ sehingga semuanya harus mendukung upaya pengembangan pariwisata,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri PAN-RB kini mengizinkan penyelenggaraan rapat di luar kantor setelah mencabut surat edaran sebelumnya yang melarang penyelenggaraan rapat PNS di hotel.
Dalam rangka peningkatan efisien dan efektivitas kerja aparatur di lingkungan instansi penyelenggara pemerintahan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi pada 1 April 2015 telah menandatangani Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor.
Melalui Permen tersebut, Menteri PAN-RB meminta seluruh instansi pemerintah/pemerintah daerah menyusun petunjuk teknis beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai tata kelola kegiatan dan tata cara pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor yang efektif dan efisien.
Dalam lampiran Permen ini disebutkan, pertemuan/rapat di luar kantor dengan menggunakan fasilitas hotel/villa/cottage/resort dan/atau fasilitas ruang gedung lainnya yang bukan milik pemerintah dapat dilaksanakan secara selektif, apabila memenuhi kriteria di antaranya pertemuan yang memiliki urgensi tinggi terkait dengan pembahasan materi bersifat strategis atau memerlukan koordinasi lintas sektoral, memerlukan penyelesaian secara cepat, mendesak, dan terus-menerus (simultan), sehingga memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor.
Selain itu, tidak tersedia ruang rapat kantor milik sendiri/ instansi pemerintah di wilayah tersebut, sehingga memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor dan lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan.
Pertemuan sebagaimana dimaksud memenuhi salah satu unsur peserta sekurang-kurangnya dihadiri oleh unsur Unit Kerja Eselon I lainnya dan/atau Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
Dalam Permen itu juga ditegaskan, pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor harus memiliki ‘output’/hasil yang jelas, yang dibuktikan berupa transkrip hasil rapat, notulensi rapat dan/atau laporan, dan daftar hadir peserta rapat.
Dengan berlakunya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2015 maka Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Permen tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada 1 April 2015, saat diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
Presiden Tinjau Pelaksanaan UN
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berfoto bersama para peserta Ujian Nasional (UN) di SMA N 2 Jakarta, Jakarta, Selasa (14/4). Presiden Joko Widodo meninjau secara langsung pelaksanaan UN di sekolah tersebut. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Amankan KAA, Aparat TNI/Polri Jaga Beberapa Titik di Ibu Kota
Dua Prajurit Yonif Mekanis 201 Kodam Jaya berjaga di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (14/4/205). Menjelang pelaksaan peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 yang berlangsung KAA yang akan digelar pada 19 – 24 April 2015 tersebut sejumlah titik di wilayah ibukota dijaga pasukan TNI/Polri sebagai antisipasi keamanan wilayah. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
