Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Global Future Institut (GFI) Hendrajit, menduga Kepala Staff Kepresidenan Luhut Panjaitan sebagai penumpang gelap yang dimaksud Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya di kongres PDIP beberapa waktu lalu. 
Pasalnya, meskipun Megawati tak menjabarkan, penumpang gelap yang berada di gerbong justru jadi masinis atau  pengendali lokomotif pemerintahan Jokowi-JK.
“Mega sebut penumpang gelap, tapi sayangnya dia tidak jabarkan penumpang gelap ini sekedar ikut di gerbongnya atau justru mengendalikan lokomotif dari pemerintahan Jokowi-JK. Bacaan saya ke Luhut sebagai kepala staf kepresidenan,” ujar Hendrajit di Kantor GFI, Jakarta, Senin (13/4).
Hendrajit menuturkan, Megawati menyerang Jokowi tapi tidak kepada tingkat yang substansial soal permen sesneg. “Permen itu kan awalnya kontroversi dan dicabut tapi itu yang jebol, kan sesneg ini baru pertama kali, artinya ada yang salah disini, ada satu gerakan terencana sehingga Pratikno yang jebol,” katanya.
Dia menambahkan, kewenangan Menteri Luar Negeri juga seperti diambil alih Luhut dalam penyelenggaraan KAA, selain itu juga isu BUMN yang akan dilepas ke pasar.
“Ada bagian integral dari rencana besar ini, ini berarti bisa menggagalkan KAA. Kalo urusan Pertamina episentrumnya di Luhut Panjaitan, apalagi yang saya dengar koneksi dia dengan jaringan-jaringannya kuat, artinya dia jadi pemain mata rantai dari jaringan koneksi Amerika,” kata Hendrajit.
Ada pertaruhan besar di balik KAA kalau ketua pelaksananya adalah Luhut. Selain itu, banyak agenda tersembunyi yang dimainkan.
“Makanya kemarin menlu ditunggu wartawan yang sampai dikunci hanya untuk meminta menlu yang akan konpers, itu aja ada agenda yang disembunyikan. Bicara migas itu juga akan jadi agenda, ironisnya Jokowi-JK makin mengerucut ke skema itu.”
Buktinya, lanjut Hendrajit, presiden seperti tak percaya pada menteri luar negeri dan seperti diisolasi Luhut yang jadi ‘Event Organizer’ pelaksanaan KAA.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara memeriksa bekas Dirut RSUD Chasan Boesoerie Marhaeni dalam kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan ruang VIP RSUD senilai Rp 3,9 miliar.
“Penyidik telah memanggil bekas Dirut RSUD Chasan Boesorie, Marhaeni dan dua orang staf lainnya juga terkait dugaan korupsi pungutan biaya nginap di ruangan VIP Pavilum tahun 2009-2011,” kata Kasi Penkum Kejati Malut, Idham Timin di Ternate, Senin (3/4).
Tak hanya bekas Dirut RSUD Chasan, penyidik juga memanggil dua orang bndahara untuk dimintai keterangan di ruangan Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Malut. Pemeriksaan lanjutan ini tak lain adalah terkait dengan masalah pungutan di Ruangan Inap Pavilium RSUD Chasan Boesoeri Ternate. Dimana selain Marhaeni masih terdapat empat orang saksi lainnya yang juga telah dimintai keterangan.
“Memang mereka dipanggil untuk dimintai keterangan soal kasus pavilium dan untuk saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan sehingga, dirinya masih belum bisa terlalu jauh memberikan keterangan terkait hal tesebut. Sebab, masih ada pengembangan kasus-kasus yang lainnya bukan saja pada masalah Pavilium.”
Kasus dugaan tindak pidana korupsi Anggaran dari Pungutan biaya inap di ruangan VIP Pavilum RSUD Chasan Boesorie ini, berdasarkan pada SK dari Dirut.
Pada tahun 2009 total biaya inap pasien dari seluruh kamar di Ruangan Pavilium sebesar Rp 1,3 miliar. Sementara untuk tahun 2010 sebesar Rp 1,5 miliar dan tahun 2011 sebesar Rp1,1 miliar yang ditotalkan secara menjadi Rp 3,9 miliar.
Dimana, diduga anggaran tersebut tidak disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), akan tetapi, digunakan oleh pihak rumah sakit dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri akan melakukan gelar perkara atas penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kepemilikan rekening ‘gendut’. Rencananya, ekspos tersebut akan dilakukan secara terbuka dengan mengundang sejumlah pihak terkait, pada Selasa (14/4) besok.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Victor Edi Simanjuntak mengatakan, pihaknya akan menghadirkan sejumlah ahli hukum pidana dan perwakilan dari lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan.
“Akan kita tunjukan kira-kira berkas itu berkas apa. Apa berkas yang layak untuk dilidik, kita liat berkasnya main main atau tidak. Wartawan juga kita undang biar publik tahu,” kata Victor dikantornya, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (13/4).
Victor mengaku, pihaknya sudah mengirimkan undangan secara resmi terhadap pihak-pihak terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilibatkan secara langsung dalam gelaran tersebut. “KPK juga kita undang kok, pakar hukum dan lain-lain kita undang semua,” tambahnya.
Menurut Victor, sejumlah ahli yang akan dilibatkan antara lain, pakar hukum pidana asal Univ Padjajaran Prof Romli Atmasasmita, kemudian Dr Chairul Huda pakar hukum pidana asal Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan pakar TPPU Yenti Ganarsih. “Ada Chairul Huda. Siapa yang gak kenal sama Prof Romli dengan integritasnya, siapa yang gak mengakui?,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby