Jakarta, Aktual.co — Bareskrim Mabes Polri akan memproses penyidik dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus Komjen Polisi Budi Gunawan (BG), karena menyalahgunakan wewenang.
“Kalau kesengajaan ya tentu itu bisa saja dikenakan. Masih dalam proses penelitian,” kata Wakapolri Komjen Badrodin Haiti di Mabes Polri, Senin (13/4).
Dia mengatakan, sejauh ini pihaknya masih melakukan penelitian terhadap berkas-berkas yang dilimpahkan dari Kejaksaan Agung. “Kan itu masih dalam proses penelitian, belum tentu ada pelanggaran hukumnya di situ. Kan bisa saja penyidik itu salah karena ketidakmampuan, bisa juga karena kesengajaan.”
Dia pun tak mau berandai-andai. Dia mempersilahkan agar mengikuti gelar perkara berkasa milik Komjen Budi Gunawan itu “Di mana letaknya nanti kan bisa dilihat, kalau ketidakmampuan kan karena kompetensi itu barang kali kan atau salah menilai suatu alat bukti kan bisa saja terjadi.”
Sementara itu, Dirtipid Eksus Brigjen Victor Edi Simanjuntak mengaku, akan melakukan gelar perkara dugaan kasus yang menjerat Budi Gunawan, Selasa (14/4) besok.
“Besok akan digelar perkara kasus Komjen BG, nanti akan dipaparkan secara terbuka dan dinilai bagaimana layak tidaknya diteruskan,” kata dia di Bareskrim.
Victor mengatakan, beberapa ahli akan dilibatkan dalam menilai dokumen yang diserahkan KPK ke Kejagung dan bermuara ke Bareskrim Polri tersebut. Selain juga beberapa pihak dari media ikut dilibatkan untuk menyaksikan langsung kesimpulan gelar perkara tersebut.
Ahli yang akan diundang itu antara lain, Guru Besar Hukum Pidana Prof Romli Atmasasmita dan Chairul Huda dan Yenti Garnasih. Saksi-saksi tersebut ada beberapa yang merupakan saksi ahli yang dibawa Polri ke sidang Praperadilan Komjen BG. 
Victor tidak khawatir dengan publik yang menilai miring kehadiran mereka di penilaian berkas Komjen BG. “Kita akan melihat para ahli itu dengan integritasnya, jadi tidak perlu khawatir dengan penilaian publik soal itu,” ujar Victor.
Selama ini pegiat antikorupsi kerap mengkritisi kasus Komjen BG, kenapa mereka tidak diundang? “Ah, mereka tidak perlu dikasih panggung,” kata Victor.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri akan mengkaji konsep Polisi Parlemen yang digulirkan DPR RI untuk memperketat sistem pengamanan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan mengatakan, pihaknya akan mencermati dan merumuskan langkah-langkah terkait pembahasan wacana tersebut.
“Inikan usulan dari DPR, pasti setiap usulan akan kita cermati. Kita rumuskan bersama apa untungnya apa ruginya, efektif atau tidak,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (13/4).
Bila usulan tersebut resmi disampaikan oleh DPR, kata Anton, maka Baharkam dan Polda Metro akan segera menggelar rapat secara khusus.
“Akan kami rapatkan, apa untungnya, apa ruginya. Semua orang boleh saja mengusulkan, namun nanti tergantung pimpinan dan hasil rapat, termasuk masukan-masukan dari masyarakat. Kira-kira tepat atau tidak,” ucap Anton. 
Dengan melibatkan Baharkam Polri, lanjut Anton, karena lembaga yang dikomadoi Komjen Putut Bayu Seno itu membawahi Direktorat Sabhara dan Direktorat objek vital (Obvit). “Kalau betul secara resmi tersurat, akan kita tindak lanjuti,” imbuhnya.
Sebanyak 1194 personel dibutuhkan untuk menjaga komplek parlemen di Senayan, Jakarta. Pengamanan selama ini berada di bawah kendali Direktorat Objek Vital, dan pengamanan dalam DPR, dimana pengendali di lapangan adalah seorang Kanit berpangkat Kompol, dibantu dua Panit berpangkat AKP dan 30 personel Bintara. Bila terbentuk, Polisi Parlemen diwacanakan dipimpin Direktur Polisi Parlemen dengan pangkat Brigjen.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby