Jakarta, Aktual.co — Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai Ketua Umum DPP PDIP Megawati Sukarnoputri harus berhati-hati dalam menggunakan istilah “petugas partai” untuk merujuk kepada Presiden Joko Widodo.

“Menurut saya, perlu hati-hati menggunakan diksi ‘petugas partai’ di ranah publik karena tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama. Yang terjadi justru menimbulkan kontroversi di ranah publik,” kata Karyono Wibowo di Jakarta, Senin (13/4).

Apalagi, Karyono mengatakan sebagian masyarakat memaknai istilah “petugas partai” itu sebagai konotasi negatif sehingga menimbulkan persepsi negatif.

Menurut Karyono, istilah “petugas partai” oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai kata-kata yang merendahkan Presiden Jokowi karena dianggap sebagai seorang petugas yang ibarat robot dan hanya menjadi “boneka partai”.

“Namun, bila istilah tersebut diletakkan dalam perspektif kepartaian, memang tidak ada yang salah,” ujarnya.

Karyono mengatakan cara berkomunikasi Megawati yang menggunakan istilah “petugas partai” tidak salah bila ditujukan kepada kader partai. Siapa pun yang menjadi kader partai memang harus bersedia menjadi petugas partai.

“Apalagi, istilah itu juga sudah kerap diucapkan Megawati jauh sebelum Jokowi menjadi preside yang diusung PDI Perjuangan,” tuturnya.

Menurut Karyono, istilah “petugas partai” perlu dimaknai bahwa kader partai harus melaksanakan ideologi dan garis perjuangan partai, tak terkecuali Jokowi yang merupakan kader PDIP dan kini menjadi Presiden.

Istilah yang kembali diucapkan Megawati dalam Kongres PDIP di Bali itu, menurut Karyono, ditujukan untuk membangkitkan kesadaran publik tentang makna seorang kader partai yang harus menjalankan ideologi dan garis perjuangan partai.

Bahkan, pidato tersebut secara tersirat berusaha memberi peringatan dan teguran kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar dalam menjalankan pemerintahan tetap mematuhi dan memegang teguh konstitusi.

“Pidato Megawati saat pembukaan kongres juga menegaskan sikap kritis PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Pidato tersebut bisa ditafsirkan sebagai peringatan dan teguran bagi pemerintah,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi IX DPR RI  tinjau kamar pasien kelas bawah di Rumah Sakit Doris Sylvanus, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut Tim Komisi IX menyoroti fasilitas di bangsal kelas III yang masih perlu perbaikan seperti plafon yang berlubang, ventilasi udara yang minimal sementara kipas angin terpasang tidak berfungsi.

“Bila kita bicara masalah pelayanan rumah sakit, hal pertama yang harus kita lakukan adalah meninjau pelayanan pasien yang berada di ruang kelas III. Sebab kalau kita bicara pelayanan di kelas Very Importen Person (VIP) atau kelas I , itu sudah biasa karena pasti pelayanannya yang cukup baik dan maksimal,” ujar Ketua Komisi IX Dede Yusuf saat kunjungan, Kamis lalu (9/4).

Dede berharap manajemen rumah sakit dapat melakukan perbaikan agar fasilitas bisa sesuai standar yang telah ditetapkan.     

“Ada fasilitas yang memperihatinka karena bangunan bangsal dan ruang itu kan ada aturannya. Ini juga merupakan harapan dari Direktur Rumah Sakit Doris Sylvanus Rian Tangkudung ini butuh dukungan serta support untuk pembangunan rumah sakit yang lebih layak dan itu kita support sekali.” kata Dede.

Tim Kunjungan Komisi IX juga meninjau fasilitas lain diantaranya ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), selanjutnya rombongan beralih ke ruang BPJS untuk memantau pelayanan pihak rumah sakit terhadap masyarakat pengguna kartu BPJS

“Pelayanan untuk warga yang menggunakan BPJS termasuk yang perlu rawat inap sudah cukup baik. Artinya para pasien telah terlayani dengan baik dan benar,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo menanggapi pernyataan Ketua KPU Husni Kamil Manik bahwa partai peserta pilkada yang masih mengalami konflik di pengadilan, harus mengantongi keputusan hukum tetap.

“Bagi kami di Golkar, imbauan ketua KPU itu tidak perlu dikhawatirkan. ‘Belanda'(saat pilkada) masih jauh kok. Santai saja,” kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (13/4).

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan KPU akan merujuk pada kepengurusan yang disahkan secara inkrah oleh pengadilan dalam menyikapi konflik internal partai. Jika masih bersengketa atau belum inkrah, maka KPU tidak akan menerima pencalonannya.

Bambang mengatakan sinyal Ketua KPU itu bukanlah pertanda kiamat. Dia meminta seluruh kader Golkar tidak perlu panik, dan menunggu perkembangan keputusan pengadilan sampai batas waktu pendaftaran.

Bambang menegaskan tidak sulit untuk melihat apa sesungguhnya yang terjadi dalam konflik di Golkar.

Menurut Bambang, kisruh Golkar memang “dikehendaki” pemerintah lewat intervensi yang dlakukan Menkumham Yasonna Laoly. Dia menilai pemerintah telah memanfaatkan konflik internal parpol Golkar dan PPP untuk kepentingannya sendiri, yakni menjaga kekuasaan agar tidak terganggu, khususnya di parlemen.

“Sehingga diciptakanlah ketua umum boneka di Golkar, meski lahir dari munas ‘abal-abal’, meskipun PTUN telah memenangkan salah satu pihak,” kata dia.

Menurut dia, apabila pemerintah tidak memiliki kepentingan, maka harusnya ikuti saja aturan yang sudah ada dalam pasal 32 dan 33 UU Partai Politik, yakni manakala pertikaian internal partai tidak dapat diselesaikan melalui Mahkamah Partai maka diselesaikan melalui pengadilan yang waktunya pun diatur secara limitatif yaitu maksimal 60 hari di Pengadilan Negeri dan maksimal 30 hari di MA.

“Baru setelah itu pemerintah memberikan pengesahan terhadap pihak yang menang dalam pengadilan negeri hingga MA. Tidak sulit bukan,” tegas Bambang.

Namun demikian Bambang meyakini tidak lama lagi pihaknya akan memenangkan gugatan di pengadilan atas kepengurusan Golkar.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia bekerja sama dengan Sekretariat Jendral (Setjen) DPR menggelar serangkaian workshop bertemakan ekonomi dan masalah-masalah sosial kontemporer bagi para anggota DPR RI hari ini di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (13/4).

Diskusi tersebut membahas “Kebijakan Sektor Maritim, Energi, dan Ketenagakerjaan” dengan pembicara Dr. Ichsannudin Noorsy, Dr. Hendri Saparini dan Dr. Arif Satria.

Kegiatan itu dimaksudkan, untuk memberi pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu perekonomian dan sosial.

Sementara itu, acara Workshop yang pada sesi-sesi sebelumnya telah diadakan dengan berbagai topik seperti makroekonomi, perlindungan sosial, pangan, perdagangan internasional, serta kebijakan industri akan kembali diadakan besok sekaligus menjadi rangkaian penutup workhsop CORE Indonesia bersama SETJEN DPR.

Artikel ini ditulis oleh: