27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 369

Huawei Tawarkan Ponsel Terbaru Pura80 Series

HUAWEI Pura 80 series. ANTARA/HO-Huawei Device Indonesia.
HUAWEI Pura 80 series. ANTARA/HO-Huawei Device Indonesia.

Jakarta, aktual.com – PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) yang menjadi mitra penjualan resmi Huawei menawarkan ragam program penjualan untuk ponsel terbaru Huawei Pura80 Series yakni Pura80 Pro dan Pura80 Ultra yang resmi masuk Indonesia pada Rabu (17/9).

“Kami senang dapat menjadi bagian dari peluncuran Huawei Pura80 Pro dan Huawei Pura80 Ultra di Indonesia,” kata Head of Smartphone Category Blibli, Christian Ng dalam keterangan tertulis pada Minggu (21/9).

Dengan fitur gratis perlindungan lengkap, Blibli memastikan pelanggan tidak hanya membawa pulang gawai idaman, namun, juga mendapatkan ketenangan dan perlindungan berkelanjutan setelah melakukan pembelian.

Untuk mendapatkan gratis perlindungan itu, pelanggan hanya perlu melakukan aktivasi garansi dengan mengisi data yang diperlukan. Setelah mengisi, maka program gratis perlindungan telah diaktifkan secara otomatis.

Perlindungan terhadap gawai memang diperlukan, terutama untuk perangkat berspesifikasi tinggi seperti Huawei Pura80 Ultra yang menggunakan kamera berteknologi Switchable Dual Telephoto Lens untuk menangkap gambar jarak jauh.

Huawei Pura80 Pro dilengkapi 1-Inch Light Sensor yang memungkinkan penyerapan cahaya lebih optimal. Fitur itu sangat efektif untuk mengambil gambar di malam hari, menghasilkan foto yang tetap jernih dan mampu menangkap detail pencahayaan yang kompleks.

Secara keseluruhan, Huawei Pura80 Pro dan Pura80 Ultra menghadirkan teknologi canggih dari sisi desain, performa, kamera dan fitur berbasis AI.

Keduanya, hadir dengan layar OLED LTPO 6,8 inci dengan resolusi 1,5K dan dilindungi kaca Kunlun generasi kedua. Perangkat ini juga dibekali baterai 5.700 mAh dengan pengisian cepat 100W melalui kabel.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Eddy Soeparno: Partai Harus Berani Lakukan Otokritik dan Perkuat Hubungan dengan Masyarakat

Wakil Ketua MPR sekaligus Waketum PAN, Eddy Soeparno, saat menyampaikan pentingnya otokritik partai politik dalam acara Silaturahmi PAN se-Jawa Barat. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, menegaskan pentingnya partai politik melakukan introspeksi dan berbenah diri dalam menjawab perubahan zaman serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Hal ini disampaikan Eddy saat memberikan sambutan pada acara Silaturahmi PAN bersama DPP, DPW, DPD, anggota DPR RI, dan anggota DPRD PAN se-Jawa Barat.

Dinamika Aspirasi Masyarakat yang Berubah

Eddy mengingatkan bahwa sejak era reformasi, dinamika demonstrasi dan aspirasi masyarakat mengalami perubahan besar.

“Kalau dulu gerakan masyarakat digagas oleh tokoh bangsa, pemuka agama, dan aktivis kampus, hari ini justru digerakkan oleh influencer dan media sosial seperti Instagram, TikTok, atau Snack Video. Ini perubahan lanskap yang harus direspons partai politik dengan perbaikan,” lanjutnya.

Menurut Doktor Ilmu Politik UI ini, tren gerakan masyarakat berbasis media sosial menunjukkan adanya jarak yang semakin lebar antara partai politik dengan masyarakat.

“Ada diskonektivitas besar antara DPR, partai politik, dan masyarakat. Terbukti misalnya survei selalu menempatkan partai politik dan DPR di posisi rendah dalam hal kepercayaan publik. Tuntutan ini menunjukkan bahwa partai harus berbenah,” jelasnya.

Pentingnya Otokritik bagi Partai Politik

Secara khusus, Eddy menyampaikan bahwa aksi masyarakat tidak bisa sekadar dianggap sebagai kritik kepada lembaga DPR, melainkan kesempatan bagi partai politik untuk melakukan otokritik.

“Sebagai kader, kita harus berbenah, misalnya dengan melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas calon pemimpin yang diharapkan masyarakat. Kita juga harus terus meningkatkan kinerja di parlemen agar benar-benar mampu menyerap aspirasi dan memberikan solusi. Ini pekerjaan rumah kita,” tegasnya.

Karena itu, ia mengajak seluruh kader PAN untuk memperkuat rekrutmen kader, pendidikan politik, serta penguatan kelembagaan partai. Eddy juga menekankan, narasi perjuangan PAN tidak cukup hanya datang dari pusat, melainkan juga harus lahir dari daerah sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

“PAN harus hadir di tengah-tengah masyarakat, menyuarakan apa yang mereka butuhkan, sehingga ada konektivitas kembali. Itulah cara kita menjawab harapan publik,” ungkapnya.

Lebih jauh, Eddy menyinggung posisi PAN yang saat ini kembali berada di pemerintahan setelah 10 tahun berada di luar. Menurutnya, keberadaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai menteri yang dipercaya Presiden merupakan modal politik yang besar, namun belum menjadi jaminan PAN dapat mencapai target menjadi empat besar pada Pemilu 2029.

“Perlu kolektivisme dan kerja keras seluruh kader PAN untuk menjawab aspirasi masyarakat. Jika itu kita lakukan, saya yakin PAN bisa naik kelas menjadi peringkat empat besar,” pungkas Eddy.

DPR Yakin Prabowo Bicara Soal Palestina di PBB

Anggota DPR RI Amelia Anggraini di kompleks parlemen, Jakarta. (ANTARA/HO-DPR)
Anggota DPR RI Amelia Anggraini di kompleks parlemen, Jakarta. (ANTARA/HO-DPR)

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meyakini Presiden Prabowo Subianto akan berbicara isu kemanusiaan Palestina di Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

Sejak awal, menurut dia, Indonesia konsisten menempatkan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Posisi Indonesia terhadap Palestina sudah sangat jelas, yakni mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kedaulatan.

“Saya berharap Bapak Presiden akan menggemakan semangat tersebut, sekaligus memperkuat suara Indonesia di forum global,” kata Amelia saat dihubungi di Jakarta, Minggu (21/9).

Dia menilai momentum Sidang PBB ini juga penting untuk menegaskan kembali komitmen dunia terhadap Two-State Solution atau solusi dua negara sebagai jalan damai yang adil dan berkelanjutan.

Selain itu, Deklarasi New York terbaru yang memberikan dukungan semakin luas terhadap kemerdekaan Palestina adalah babak baru dalam hukum internasional. Indonesia, kata dia, punya peran strategis untuk memastikan dukungan itu terkonversi menjadi aksi nyata.

“Jadi, bukan hanya sekadar kecaman, tetapi juga dorongan agar dunia internasional berani mengambil langkah konkret menghentikan agresi Israel dan membuka akses kemanusiaan ke Gaza,” kata dia.

Di sisi lain, dia pun mengecam keras terhadap serangan darat yang dilancarkan militer Israel baru-baru ini ke Kota Gaza, Palestina. Serangan tersebut, menurut dia, telah menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar termasuk perempuan dan anak-anak, yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Dia pun meminta Kementerian Luar Negeri RI untuk segera mengambil langkah diplomasi aktif, baik secara bilateral maupun multilateral, guna menekan Israel agar menghentikan agresinya.

Menurut dia, jangan sampai Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional hanya terdiam dalam menanggapi serangan tersebut, tetapi harus segera bertindak tegas sesuai mandat Piagam PBB dan hukum internasional.

“Kemanusiaan harus ditempatkan di atas segalanya. Tidak ada alasan dan dalih yang dapat membenarkan pembunuhan massal terhadap warga sipil,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Panglima TNI Telah Ingatkan POM Soal Sirine dan Strobo

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto berbicara dengan awak media di TNI Fair di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2025). ANTARA/Nadia Putri Rahmani.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto berbicara dengan awak media di TNI Fair di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2025). ANTARA/Nadia Putri Rahmani.

Jakarta, aktual.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa dirinya telah mengingatkan POM (polisi militer) soal penggunaan sirene dan strobo agar dilaksanakan sesuai aturan.

Hal itu ia sampaikan untuk merespons adanya aspirasi masyarakat yang merasa terganggu dengan penggunaan sirene dan strobo dalam kegiatan pengawalan.

“Saya juga menyampaikan kepada, khususnya POM, kalau menyalakan strobo ada aturannya. Kalau lagi kosong dibunyikan, tidak etis juga. Tapi itu ada aturannya untuk VVIP menggunakan pengawalan,” katanya saat ditemui di TNI Fair 2025cdi kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (21/9).

Ia menilai bahwa sirene dan strobo bisa digunakan dalam kegiatan pengawalan selama mengikuti aturan.

Panglima TNI itu juga mengungkapkan bahwa ia telah melarang pengawalnya untuk menggunakan strobo di jalan raya lantaran mengganggu dirinya serta pengendara lainnya.

“Saya, ‘kan, ingin nyaman juga. Lihat saja, kalau saya jarang pakai strobo. Saya kalau lampu merah saya berhenti. KSAD dan lainnya berhenti,” ucapnya.

“Saya sampaikan kepada satuan saya kalau ikuti aturan, kecuali ada hal yang memang membutuhkan kita, urgensi cepat, kita harus ada di suatu tempat,” imbuhnya.

Sebelumnya, viral di media sosial keluhan masyarakat terkait pengawalan mobil-mobil pejabat yang diklaim sering membunyikan sirene.

Tak hanya di media sosial, keluhan tersebut pun disuarakan masyarakat melalui pemasangan stiker di kendaraan pribadi.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho membekukan sementara penggunaan sirene dan strobo di jalan raya.

Meski demikian, pengawalan terhadap kendaraan pejabat tertentu tetap dilaksanakan, tetapi penggunaan sirene dan rotator tidak lagi menjadi prioritas.

“Pengawalan tetap bisa berjalan, hanya saja untuk penggunaan sirene dan strobo sifatnya dievaluasi. Kalau memang tidak prioritas, sebaiknya tidak dibunyikan,” kata Agus.

Saat ini, Korlantas Polri sedang menyusun ulang aturan penggunaan sirene dan rotator untuk mencegah penyalahgunaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Dividen Rp1,7 Miliar PT Migas Bekasi Diduga Jadi “Tameng Skandal”, CBA Desak Kejagung Periksa Wali Kota

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Aktual

Jakarta, aktual.com – Aroma skandal kembali menyeruak dari tubuh PT Minyak dan Gas Bumi Perseroda (PT Migas), BUMD milik Pemerintah Kota Bekasi. Meski dalam laporan keuangan 2024 disebutkan perusahaan ini menyetor dividen Rp1,7 miliar ke kas daerah, sejumlah kejanggalan justru terungkap.

Berdasarkan laporan keuangan audited, PT Migas membukukan laba sebesar Rp4,6 miliar. Namun, pencatatan investasi permanen justru nihil karena masih terdapat saldo akumulasi rugi Rp1,62 miliar. Mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.06 paragraf 48, pengakuan bagian laba baru bisa dilakukan jika akumulasi rugi telah ditutup.

Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai dividen Rp1,7 miliar yang diterima Pemkot Bekasi melalui APBD hanyalah cara untuk menutupi banyak dugaan skandal di tubuh BUMD tersebut.

“Kalau kita tengok audit BPK tahun 2013, penyertaan modal di PD Migas atau PT Migas (Perseroda) sudah mencapai Rp3,1 miliar. Pada tahun 2009 Pemkot Bekasi memberikan Rp400 juta, dan pada 2010 sebesar Rp2,7 miliar,” ungkap Uchok, Minggu (21/9/2025).

Menurutnya, angka dividen yang diterima Pemkot sangat minim dibandingkan besarnya penyertaan modal. Pada 2023, PT Migas hanya menyetor Rp300 juta, dan di 2024 Rp1,1 miliar. Angka itu jauh dari harapan.

Yang lebih mencengangkan, Uchok mengungkap adanya potensi kerugian negara fantastis dari kerja sama PT Migas Bekasi dengan perusahaan asing Foster Oil & Energy Pte. Ltd. Perusahaan asing tersebut disebut meraup keuntungan USD 348 ribu (sekitar Rp5,1 miliar) per bulan di luar skema cost recovery. Jika dihitung selama masa produksi 54 bulan, total potensi kerugian negara mencapai USD 18,79 juta atau setara Rp278,1 miliar.

“Dengan gambaran ini saja, Kejaksaan Agung seharusnya segera turun tangan. Panggil Apung Widadi dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” tegas Uchok.

CBA pun mendesak agar seluruh penyertaan modal Rp3,1 miliar diusut tuntas, sekaligus membuka tabir minimnya penerimaan BUMD tersebut meski potensi keuntungan dari kerja sama dengan pihak asing terbilang raksasa.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Partai Politik Dituntut Berani Otokritik dan Dekat dengan Rakyat

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, AKtual.com – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan pentingnya partai politik melakukan introspeksi dan berbenah diri dalam menjawab perubahan zaman serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Hal ini disampaikan Eddy saat memberikan sambutan pada acara Silaturahmi PAN bersama DPP, DPW, DPD, anggota DPR RI, dan Anggota DPRD PAN se-Jawa Barat.

Eddy mengingatkan bahwa sejak era reformasi, dinamika demonstrasi dan aspirasi masyarakat mengalami perubahan besar.

“Kalau dulu gerakan masyarakat digagas oleh tokoh bangsa, pemuka agama, dan aktivis kampus, hari ini justru digerakkan oleh influencer dan media sosial seperti Instagram, TikTok atau Snack Video. Ini perubahan lanskap yang harus direspons partai politik dengan perbaikan,” lanjutnya.

Menurut Doktor Ilmu Politik UI ini, tren gerakan masyarakat berbasis media sosial ini menunjukkan adanya jarak yang semakin lebar antara partai politik dengan masyarakat.

“Ada diskonektivitas besar antara DPR, partai politik, dan masyarakat. Terbukti misalnya survei selalu menempatkan partai politik dan DPR di posisi rendah dalam hal kepercayaan publik. Tuntutan ini menunjukkan bahwa partai harus berbenah,” lanjutnya.

Secara khusus Eddy menyampaikan, aksi masyarakat tidak bisa sekedar dianggap sekadar kritik kepada lembaga DPR, melainkan kesempatan bagi partai politik untuk melakukan otokritik.

“Sebagai kader, kita harus berbenah misalnya melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas calon pemimpin yang diharapkan masyarakat. Kita juga harus terus meningkatkan kinerja di parlemen agar benar-benar mampu menyerap aspirasi dan memberikan solusi. Ini pekerjaan rumah kita,” tegasnya.

Karena itu, ia mengajak seluruh kader PAN untuk memperkuat rekrutmen kader, pendidikan politik, serta penguatan kelembagaan partai. Eddy juga menekankan, narasi perjuangan PAN tidak cukup hanya datang dari pusat, melainkan juga harus lahir dari daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“PAN harus hadir di tengah-tengah masyarakat, menyuarakan apa yang mereka butuhkan, sehingga ada konektivitas kembali. Itulah cara kita menjawab harapan publik,” ungkapnya.

Lebih jauh, Eddy menyinggung posisi PAN yang saat ini kembali berada di pemerintahan setelah 10 tahun berada di luar. Bagi Eddy, keberadaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai menteri yang dipercaya Presiden merupakan modal politik yang besar, namun belum menjadi jaminan PAN dapat mencapai target menjadi empat besar pada Pemilu 2029.

“Perlu koletivisme dan kerja keras seluruh kader PAN, untuk menjawab aspirasi masyarakat. Jika itu kita lakukan, saya yakin PAN bisa naik kelas menjadi peringkat 4 besar,” pungkas Eddy.

Berita Lain