aktual.com Ketidakhadiran  Gibran dalam pelantikan reshuffle sejumlah menteri Prabowo pada 17 September lalu memunculkan spekulasi liar di kalangan publik.

Ketidakhadiran Gibran juga mendapat sorotan saat negara genting akibat kerusuhan. Saat itu Prabowo mengumpulkan para Ketum partai di Istana dan menyampaikan pesan penting, tanpa didampingi Gibran.

Meski dalam panggung resmi dinyatakan Gibran tidak hadir karena berkunjung ke Papua seperti disampaikan Jokowi. Namun spekulasi tetap bermunculan.

Menurut pengamat politik Adi Prayitno, ketidakhadiran Gibran dalam moment penting kenegaraan adalah hal yang tak wajar.

“Pasti ada sesuatu yang terjadi namun hanya elit politik yang tahu soal alasannya,” kaya Adi Prayitno seperti dikutip detik.com, Sabtu 20 September 2025.

Penilaian lain disampaikan politisi PDIP Ferdinand Hutahaen dalam instagramnya. Iya mempertanyakan mengapa Gibran tidak hadir? Apakah karena tidak perlu dikabari dan diundang dalam pelantikan?

“Jika itu terjadi maka selesai sudah perjalanan politik Gibran di pemerintahan. Dan pada 2029 nanti Dila akan terlempar ke gorong-gorong,” tulis Ferdinand.

Menurutnya, apakah Gibran tidak diundang Prabowo? atau Gibran sebenarnya diundang tapi tidak hadir karena tidak menghargai Prabowo?

“Ini dagelan politik yang lucu untuk ditonton,” ucapnya. .

“Gibran memang sedang menghadapi banyak masalah dan tantangan. Semoga tidak frustasi dan stress,” tulisnya lagi.

Namun spekulasi liar itu dibantah oleh Jokowi.  Presiden ke-7 itu menegaskan bahwa ketidakhadiran Gibran karena ada kunjungan ke Papua.

Menurut Jokowi reshuffle adalah hak preogratif dan Kewenagan presiden.

Dukung Prabowo -Gibran 2 Periode 

Di sisi lain, melalui para relawannya Jokowi tiba-tiba mengirimkan pesan bahwa ia mendukung Prabowo -Gibran 2 Periode.

Jokowi juga menyatakan, bahwa dukungan tersebut sebenarnya sudah jauh-jauh hari disampaikan.

Apakah pesan ini menunjukkan Jokowi mulai khwatir dengan langkah prabowo yang menendang para loyalisnya di kabinet.

Sehingga pesan ini sebenarnya ditujukan bagi Prabowo agar tetap mempertimbangkan kekuatan politik Jokowi dalam pemerintahan.

Pesan ini secara kompak disampaikan oleh Ralawan Bara JP, dan relawan Projo. Sekjen Projo Handoko mengatakan, bahwa dukungan itu sudah jauh-jauh hari dan Prabowo sudah mengetahui hal itu

Gibran Akan Terus Mendapat Serangan 

Serangan politik terhadap Gibran memang terus bergulir. Isu pemakzulan, akun fufufafa, dan kontroversi bertemu perwakilan ojol, hingga yang terbaru isu ijazah SMA yang dipersoalkan saat mendaftar menjadi cawapres pada 2024 lalu ke KPU.

Gibran bersama KPU digugat oleh Subhan Palal ke pengadilan dan meminta ganti rugi atas nama rakyat Indonesia sebesar Rp125 triliun. Jika uang itu dibagikan ke warga negara, tiap orang kebagian Rp450 ribu.

Subhan menggugat Gibran karena tidak menempuh pendidikan SMA di dalam negeri , tetapi di luar negeri, yaitu di Orchid Park Secondary School, Singapura. Pendidikan S1 Gibran juga tidak di dalam negeri tetapi di Management Development Institut (MDIS) Singapura.

Hal ini menurut Subhan bertentangan dengan aturan pencapresan bahwa calon presiden dan wapres minimal SMA atau sederajat.

“KPU yang meloloskan Gibran dengan ijazah dari OPSS itu merupakan perbuatan melawan hukum. Karena KPU tidak berwenang menyatakan pendidikan Gibran di luar negeri itu sederajat dengan SMA di Indonesia,” papar Subhan.

Roy Suryo dalam artikelnya yang diterima aktual.com memperkuat dugaan berbagai kejanggalan ijazah OPSS dan juga MDIS Gibran. Salah satunya, OPSS adalah sekolah tingkat menengah yang ditempuh biasanya 4 sampai 5 tahun dari nol level. Namun Gibran hanya menempuh pendidikan 2 tahun.

“Nah, jika disetarakan dengan SMA di Indonesia maka pertanyaannya masuk dalam program seperti apa? Dan mana ijazahnya ? ,” kata Roy.

Sementara itu, menurut pengamat politik Pusat Polling (Puspoll) Indonesia Chamad Hojin, serangan atau persolan yang dihadapi Gibran ternyata berdampak kepada kepercayaan publik terhadapnya.

Dilihat dari data di media sosial, menurut Chamad, citra Gibran menurun. Dan ini mengkonfirmasi bahwa publik percaya atas berbagai isu yang menerpa Gibran. Mulai soal pemakzulan, isu MK, fufufafa, drama pertemuan dengan ojol hingga ijazah.

Serangan terhadap Gibran itu mulai muncul sejak putusan pencalonanya di MK. “Sejak itulah berbagai isu lain datang tanpa henti dan bertubi-tubi,” pungkas Chamad. ***

Artikel ini ditulis oleh:

Jalil