18 Januari 2026
Beranda blog Halaman 36901

KPK Janji Tangkap Polisi yang jadi Kurir Politikus PDIP

Jakarta, Aktual.co — Briptu Agung Krisyanto (AK) yang sempat ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) malah dibebaskan. Briptu Agung ditangkap bersama Politikus PDIP, Adriansyah (A) yang saat ini menyandang status tersangka kasus suap. Suap itu diberikan oleh Andrew Hidayat (AH), pemilik perusahaan batu bara PT Mitra Maju Sukses (MMS) di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi SP mengatakan, pembebasan Briptu Agung bukan karena pihaknya kapok berurusan dengan polisi. Dia berdalih pihaknya tidak menemukan cukup bukti untuk menjerat AK pada kasus tersebut.
“KPK kan harus menentukan yang benar-benar kuat. Kemarin itu yang benar-benar kuat ada niat jahatnya AH (Andrew Hidayat) sama A (Andriansyah). Si AK (Agung Krisyanto) kan dalam posisi itu tukang nganter uangnya, penyelidik belum menemukan bukti yang kuat keterlibatan AK jadi dilepas dulu,” kata Johan saat dikonfirmasi, Senin (13/4).
Johan mengatakan, untuk saat ini anggota polisi Polsek Menteng itu belum bisa ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus itu. Katika ditanya apa nanti KPK bisa menahan AK jika dalam pemeriksaan mendapatkan bukti yang cukup, Johan tak menepis. Menurut dia, AK bisa ditetapkan sebagai tersangka jika pihaknya menemukan bukti-bukti yang kuat.
“Saat pemeriksaan 1×24 jam itu, yang kuat baru dua. Kita kan belum tahu nanti kalau ada info atau data baru bisa dikembangkan ke sana (penetapan tersangka baru).”
Dalam kasus ini, Adriansyah diduga melanggar pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat 2 juncto pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Sedangkan AH diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Sebutan “Penumpang Gelap”, Pengamat: Pemerintah Jokowi Telah Keluar dari Nawa Cita

Jakarta, Aktual.co — Kongres IV PDI Perjuangan dinilai fenomenal bukan hanya karena mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum parpol pertama yang bisa menjaga kebesaran partainya selama belasan tahun, namun juga karena kongres itu memastikan gerak langkah partai menuju modernisasi.

Kongres itu sekaligus memastikan pelaksanaan Nawa Cita oleh Pemerintahan Jokowi-JK.

Pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Leo Agustino, di Jakarta, Senin, mengatakan, kongres PDI-P telah menunjukkan kedinamikannya sendiri.

Selain menguatnya konsolidasi dalam tubuh PDI-P melalui pengukuhan Megawati, namun di sisi lain, kongres juga menunjukkan proses regenerasi pada trah Soekarno.

“Ini setidaknya terlihat dari pelantikan Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan, dan Muhammad Prananda Prabowo sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dalam pengurus DPP PDIP periode 2014-2019,” kata Leo.

Sementara itu, terkait kerisauan partai-partai pengusung akan adanya ‘penumpang gelap’ dalam pemerintah Jokowi-JK. Kerisauan yang diungkapkan secara terbuka oleh Megawati itu sebenarnya terkait masalah harmoni itu mengingat Megawati begitu mendambakan hubungan yang intens antara partai dengan pemerintah.

Namun, kata dia, karena adanya “penumpang-penumpang ” gelap dalam pemerintah Jokowi, maka kedekatan Jokowi-Mega menjadi renggang.

Dalam konteks yang lebih luas, Leo menilai sebutan Megawati pada penumpang gelap dapatlah dipahami. Sebab Megawati menilai, Pemerintah Jokowi telah keluar dari Nawa Cita yang dijanjikannya kepada rakyat semasa kampanye dulu.

Sebagai bukti, kata Leo, ada sebuah tulisan tentang di sebuah media tentang ‘melencengnya’ Nawa Cita dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019. Menurut media tersebut, keberadaan Nawacita dalam RPJMN hanya 10 persen.

“Dalam konteks itulah, Megawati mengingatkan Jokowi bahwa ada hal mendasar yang harus diperhitungkan olehnya yaitu, pemimpin haruslah melayani rakyat sesuai janji-janji politik yang dinyatakannya pada saat kampanye pemilihan umum. Jangan sampai janji- janji tersebut tersandera oleh kepentingan para penumpang gelap yang boleh jadi, mereka itu, tidak pernah merumuskan Nawa Cita Presiden Jokowi,” papar Leo.

Artikel ini ditulis oleh:

SMA Santa Ursula Jakarta Gelar UN Secara Manual

Sejumlah pelajar SMA Santa Ursula mengikuti Ujian Nasional (UN), di Jakarta Pusat, Senin (13/4/2015). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat UN tahun 2015 di ikuti sekitar 2,8 juta siswa SMA dan Kejuruan. Terdapat 515 sekolah jenjang SMA/MA/SMK dengan 106.947 siswa mengikuti UN berbasis komputer di 29 provinsi seluruh Indonesia. AKTUAL/MUNZIR

RS Swasta Pungut Biaya Tambahan, BPJS Ancam Putus Kontrak

Semarang, Aktual.co — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengancam akan memutus kontrak perjanjian kerjasama (MoU), jika ditemukan rumah sakit ‘nakal’ yang kerap melakukan praktik biaya tambahan (sharing cost) kepada peserta/ pasien.

Kepala BPJS Kesehatan Departemen MPK Divre VI Jateng-DIY, dr Veronica Margo mengungkapkan pihaknya masih banyak menemukan rumah sakit swasta yang menarik biaya tambahan. Menurutnya, hal itu telah melanggar perjanjian kerjasama (PKS) dalam penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan.

“Ada rumah sakit yang masih menarik biaya tambahan, memulangkan pasien yang memakai kartu BPJS, karena tidak mampu membayar. Itu kan bahaya pasien yang dipulangkan,” ujar dia di Semarang, Senin (13/4).

Hampir sebagian besar pembiayaan rumah sakit swasta dicover oleh BPJS mencapai 75 persen. Sisanya rumah sakit pemerintah sebesar 25 persen.

Sementara, jumlah total penduduk Jawa Tengah mencapai 34 juta jiwa, hanya 175 ribu jiwa yang preminya dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Sisanya, masing-masing dibiayai kabupaten/ kota sekitar Rp300 miliar.

Ia menegaskan bila proses audit ditemukan pelanggaran MoU, maka akan dikenai sanksi pemutusan kerjasama penyelenggaraan pembiyaan klaim jaminan sosial kesehatan. Selain itu, pihak pemerintah akan memberikan pembinaan.

“Sanksi pertama biasanya berupa pembinaan, teguran. Bila, telah berulang kali ditemukan pelanggaran yang tidak sesuai kontrak perjanjian, maka rumah sakit swasta akan diputus secara sepihak,” ujar dia

Artikel ini ditulis oleh:

Ujian Nasional Berbasis Komputer

Sejumlah pelajar SMA Negeri 5 mengikuti Ujian Nasional (UN) berbasis komputer, Senin (13/4/2015). Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menegah menjalankan kebijakan baru dengan mengadakan UN berbasis komputer pada 585 sekolah di seluruh Indonesia. AKTUAL/MUNZIR

Pengamat: Menpora Banyak Urusin PSSI, Sea Games dan Asian Game Dibiarkan

Jakarta, Aktual.co — Menpora Imam Nahrawi seharusnya bukan mengurusi PSSI. Banyak persoalan yang seharusnya dia selesaikan. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia dihadapkan dengan kegiatan internasional yakni SEA Games dan Asian Games.

“Dua event inilah menurut saya lebih penting. Apalagi saat ini gaung SEA Games saja belum kelihatan padahal tinggal beberapa bulan lagi,” kata Pengamat bola yang juga anggota tim ‘Ad Hoc’ Sinergis, Rahim Sukasah beberapa waktu lalu.

Kata dia, Menpora terlalu jauh mengurusi “dapur rumah tangga” orang lain dengan apa yang dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan BOPI saat ini dinilai terlalu jauh. Apalagi sampai harus memberikan hukuman kepada PSSI maupun klub yang bermasalah.

“Setiap  rumah tangga memiliki aturan sendiri dan orang lain tidak boleh ikut mencampurinya,” sergahnya.

Menurutnya lagi, jika ada pihak lain yang tidak sejalan dengan kinerja PSSI, lebih baik melakukan komunikasi langsung tanpa harus melakukan gerakan yang akan membingungkan publik sepakbola di Tanah Air.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain