Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla memenuhi undangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Senin (13/4) menjadi saksi meringankan bagi terdakwa bekas Bupati Indramayu, Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin.
JK tiba di ruang sidang lantai dua Gedung Pengadilan Negeri Bandung pukul 09.59 WIB dengan mengenakan kemeja putih berlengan panjang. Hadir pula Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie, Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin dalam persidangan dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.
Irianto Syafiuddin atau akrab disapa Yance tersangkut kasus dugaan penggelembungan dana pembebasan lahan terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sumuradem 1 Indramayu, Jawa Barat.
Kasus tersebut menjerat Yance saat dia menjabat sebagai Bupati Indramayu dan Kalla menjabat sebagai Wakil Presiden di Kabinet Indonesia Bersatu.
Yance didakwa melakukan penggelembungan ganti rugi tanah menjadi Rp57.850 permeter persegi, dari harga nilai jual obyek pajak milik PT Wiharta Karya Agung yang hanya sebesar Rp14.000 permeter persegi.
Akibat perbuatannya itu, Yance didakwa merugikan Negara senilai Rp 4,1 miliar dan diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Sebelumnya Wapres mengaku bersedia menjadi saksi untuk pembebasan lahan tersebut dilakukan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006.
“Saya harus memberikan kesaksian bahwa benar itu adalah keputusan Pemerintah, karena dia (Irianto) dianggap bersalah dalam hal pembebasan lahan itu dan itu melalui keputusan Pemerintah,” kata Wapres Kalla.
Dalam Perpres tersebut diperingatkan semua perizinan yang menyangkut amdal, bahwa pembebasan dan kompensasi jalur transmisi dan proses pengadaan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 120 hari oleh instansi atau pejabat terkait sejak pertama kali diajukan.
JK mengatakan percepatan pembebasan lahan tersebut justru menguntungkan Pemerintah karena proyek pembangunan PLTU dapat segera terlaksana.
“Lagi pula nilai biaya pembebasan lahannya tidak terlalu merugikan negara jika dibandingkan dengan nilai investasi pembangunan pembangkit listrik tersebut. Dibandingkan dengan harga tanahya yang hanya 0,3 persen (dari nilai investasi) serta dengan cepat selesai, berarti justru sangat menguntungkan Negara. Karena pembebasan lahannya itu hanya Rp43 miliar, sedangkan biaya pembangunannya (pembangkit listrik) itu Rp10 triliun,” kata dia.
Percepatan pembebasan lahan tersebut lebih efisien dibandingkan dengan proyek serupa di daerah lain, dimana proses pembebasan lahannya menghambat pembangunan pembangkit listrik.
“Bandingkan dengan daerah yang sampai sekarang sudah dua tahun tidak selesai juga pembebasan lahannya, seperti di Batang (Jawa Tengah). Berapa kerugian Negara di situ? Justru karena (di Indramayu) ini cepat, jadi sebenarnya menguntungkan Negara,” ujar Wapres.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPU) Karyono Wibowo menilai Kongres PDI Perjuangan menjadi titik tolak untuk menegaskan sikap partai politik tersebut terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Pidato Megawati saat pembukaan kongres menegaskan sikap kritis PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Pidato tersebut bisa ditafsirkan sebagai peringatan dan teguran bagi pemerintah,” kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Senin (13/4).

Karyono menilai Megawati berupaya memberi peringatan dan teguran bagi Jokowi-JK agar dalam menjalankan pemerintahan tetap mematuhi dan memegang teguh konstitusi.

Namun, dalam konteka tersebut, Karyono menduga ada kekecewaan Megawati dan PDI Perjuangan terhadap sejumlah kebijakan Presiden Jokowi, misalnya pembatalan pelantikan Budi Gunawan sebagai kepala Polri.

“Padahal menurut penilaian PDIP, proses dan prosedur pencalonan Budi Gunawan sudah mendapat persetujuan DPR serta sudah sesuai konstitusi,” tuturnya.

Selain itu, Karyono mengatakan Megawati menyinggung mengenai adanya pengkhianatan dari sejumlah orang dekat yang menusuk dari belakang yang kerap ia alami selama ini.

“Megawati memang tidak menyebut nama siapa orang yang dimaksud. Namun, jika kita amati konteks pidatonya, hal itu mengarah kepada beberapa orang,” katanya.

Menurut Karyono, pengkhianatan itu bisa dimaknai sebagai bentuk peringatan sekaligus pesan Megawati kepada siapapun di lingkaran kekuasaan saat ini, termasuk Jokowi, agar peristiwa pengkhianatan yang pernah dialaminya tidak terulang kembali.

Selain itu, Karyono menilai pidato Megawati juga sarat dengan nilai-nilai ideologis yang kental dengan pikiran dan konsepsi Bung Karno.

“Megawati menekankan pentingnya pemerintah dan bangsa ini kembali kepada ajaran Bung Karno. Ajaran Bung Karno dinilai masih relevan untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi bangsa ini,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh: