15 Januari 2026
Beranda blog Halaman 37181

Supir Angkot Mogok Massal, Ribuan Pelajar Kendari Tidak Masuk Sekolah

Jakarta, Aktual.co — Ribuan pelajar di kota Kendari tidak masuk sekolah karena sopir mobil angkutan kota sejak pagi melakukan mogok menuntut kenaikan tarif menusul kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Aktual.co, di seputar kampus baru Univesitas Haluoleo Kendari di Andonohu, Kamis (2/4) puluhan pelajar terpaksa kembali ke rumah setelah lelah menunggu mobil angkutan umum. Sedangkan sebagian pelajar terpaksa menggunakan jasa angkutan ojek dengan tarif Rp20.000 sampai Rp25.000 per orang.

“Adik-adik pulang saja ke rumah, kami para sopir hari ini tidak melayani penumpang sampai ada kejelasan kenaikkan tarif angkot,” teriak salah seorang sopir di depan kampus Unhalu sambil berlalu.

Mendengar teriakan sopir tersebut, para pelajar yang tengah menunggu mobil angkutan terpaksa kembali ke rumah dan sebagai memanggil tukang ojek untuk mengantarnya ke sekolah.

“Saya memilih pulang ke rumah, karena uang yang saya bawa dari rumah tidak cukup membayar jasa tukang ojek sampai ke sekolah yang jaraknya kurang lebih lima kilometer dari kampus baru,” kata pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kendari, Fitri di Kendari, Kamis (2/4).

Para sopir menuntut kenaikan tarif sebesar Rp1.000 karena setelah pemerintah menaikkan harga BBM rata-rata Rp500 per liter, biaya operasional mobil angkot jadi membengkak. Akibatnya, pendapatan para sopir yang diperoleh pada setiap harinya menjadi berkurang.

Pemerintah menaikkan harga solar dari Rp6.400 per liter menjadi Rp6.900 per liter dan harga premium RON 88 dari Rp6.900 per liter menjadi Rp7.400 per liter.

Artikel ini ditulis oleh:

Putusan Sela, Yusril: Agung Tak Berhak Bertindak mengatasnamakan Golkar

Jakarta, Aktual.co — Kuasa hukum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa kubu Agung Laksono tak bisa lagi bertindak mengatasnamakan Partai Golkar hingga ada putusan final.
Hal ini terkait putusan sela PTUN yang menunda pemberlakuan SK menkumham terkait kepengurusan Golkar.
“Jadi yang berhak menangani pencalonan Pilkada 2015 jika belum ada putusan final atas perkara ini, ada di tangan DPP Golkar hasil Munas Pekanbaru yang ketumnya ARB dan sekjennya Idrus Marham,” kata Yusril, di jakarta, Kamis (2/4).
Dia menambahkan, saat ini kepengurusan yang masih dianggap sah adalah DPP Golkar hasil munas Pekanbaru 2009.
Dengan penundaan berlakunya SK menkumham, Agung Laksono cs tidak berhak melakukan tindakan politik dan hukum yang mengatasnamakan Golkar, termasuk pilkada. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Murray Jadi Legenda Petenis Inggris

Jakarta, Aktual.co — Andy Murray mengunci kemenangan ke- 500 di tenis ‘ATP World Tour pada Selasa (31/3) kemarin, dan kemudian dirayakan dengan hadirnya kue raksasa oleh penggemarnya.

Petenis nomor empat dunia itu mengalahkan petenis Afrika Selatan Kevin Anderson, dengan skor akhir 6-4, 3-6, 6-3 di babak keempat di kejuaraan ‘Miami Terbuka’ untuk menjadi petenis Inggris pertama yang mencapai 500 ‘victory’ dan orang ke-46 secara keseluruhan di era Terbuka pasca-1968 silam.

Dua kali menjuarai Grand Slam merupakan salah satu dari sembilan pemain aktif telah mencapai prestasi serta karier profesionalnya, bersama petenis dunia No 1 Novak Djokovic yang telah memenangkan lebih dari 600 pertandingan dan petenis Swiss Roger Federer yang menembus 1.000 kemenangan di bulan Januari.

Pemain berusia 27 tahun tersebut berkicau melalui akun Twitter-nya untuk mengucapkan terima kasih kepada para fans-nya, keluarga dan teman-teman, dan bahkan “pembenci” yang telah memberikan kontribusi keberhasilannya.

“Terima kasih kepada semua orang untuk pesan hari ini … Jangan pernah membayangkan mencapai 500 kemenangan ketika saya mulai di tour!, ” tweeted Murray.

 “Terima kasih kepada semua fans yang telah mendukung saya sepanjang karir saya sejauh ini dihargai dan saya akan terus berusaha untuk membuat saya bahagia.”

“Juga kepada keluarga saya, teman-teman dan tim saya untuk semua dorongan dan dukungan mereka dan selalu menempel kepada saya dan pembenci Aku mencintai kalian semua.”

 Murray telah memainkan total 655 pertandingan, memenangkan 31 gelar tur yang dikantongi lebih bahwa $35 juta hadiah uang selama kariernya, berdasarkan situs resmi ATP World Tour., demikian laman CNN melaporkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Kemendagri Panggil Pemprov dan DPRD, Bahas Pergub APBD DKI

Jakarta, Aktual.co —Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hari ini mengundang Pemprov dan DPRD DKI untuk rapat membahas Rancangan Peraturan Gubernur mengenai APBD DKI Tahun Anggaran 2015.
Pihak Pemprov DKI dipimpin langsung Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beserta jajarannya. Seperti Sekretaris Daerah Saefullah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono, Kadis Tata Air Agus Priyono dan SKPD lainnya.
Sedangkan dari dewan hadir Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi dan Ketua Fraksi Nasdem Bestari Barus.
Rapat guna mempercepat proses pengesahan Pergub soal APBD DKI 2015 tersebut dipimpin Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek. 
“Pembukaan boleh diliput, kemudian saya akan menyampaikan kebijakan anggaran secara makro. Satu dua jam saya akan adakan konferensi pers,” kata Donny, sesaat sebelum rapat dimulai, di Kemendagri, Kamis (2/4).
Pekan lalu, Donny mengatakan mengatakan Ahok dan SKPD DKI dipanggil untuk diminta mengklarifikasi RAPBD 2015 yang diajukan melalui rancangan Pergub itu.
Klarifikasi, tutur dia, dilakukan guna menjamin RAPBD rasional, efisien, patut, wajar, serta proporsional dalam realisasinya. Sehingga tidak ada lagi inefesiensi belanja-belanja yang tidak perlu. 
“Jadi kita betul-betul mencoba mengefektifkan belanja daerah itu melalui proses klarifikasi. Itulah bentuk pengawasan dan pengendalian Mendagri,” ujar Donny, Rabu (25/3).
Adapun klarifikasi hanya salah satu bentuk pengawasan Kemendagri. Selain itu, ujar Donny, bentuk pengawasan lainnya yakni, evaluasi, asistensi, supervisi. 
Diakuinya, Kemendagri memang mengambil peran DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap RAPBD DKI 2015. Sebab fungsi pengawasan DPRD tidak bisa inharen (melekat).
“Dengan rancangan Pergub, ini praktis fungsi DPRD meskipun tetap lakukan fungsi pengawasan tapi tidak bisa inharen/melekat ke fungsi mekanisme penyusunan. Sekarang fungsi itu diperankan Mendagri. Maka ini, kita akan lakukan proses evaluasi dan klarifikasi terkait RAPBD dimaksud,” ujar Donny.

Artikel ini ditulis oleh:

Pemerintah Batalkan Pembangunan Pelabuhan di Cilamaya

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Indonesia membatalkan pembangunan pelabuhan di Cilamaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan akan membangun di wilayah yang lebih timur di provinsi tersebut.

“Tadi diputuskan bahwa rencana pelabuhan tetap harus berjalan secepat-cepatnya, tapi agak bergeser di daerah yang aman ke timur yang di depannya tidak banyak anjungan-anjungan dan ‘oil rig’,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla’ seusai meninjau Cilamaya di Desa Tanjungjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Kamis (2/4).

Wapres beserta sejumlah pejabat seperti Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Susilo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dan Plt. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana telah melakukan rapat membahas keputusan tersebut di Kantor Kepala Desa Tanjungjaya.

Kalla mengatakan pemindahan rencana daerah untuk pembangunan pelabuhan tersebut, untuk mengutamakan keamanan kapal yang singgah dan produksi minyak dan gas dari sejumlah anjungan pertamina tidak terganggu. “Pelabuhan butuh keamanan yang kuat, tetapi gas lebih butuh lagi keamanan yang lebih tinggi. Maka menggabungkan dua kebutuhan untuk pelabuhan untuk industri dan masyarakat, tetapi Indonesia juga butuh peningkatan industri gas dan minyak,” jelas Kalla.

Wapres mengatakan daerah yang akan dipilih adalah Jawa Barat wilayah timur selain Cilamaya, seperti wilayah Kabupaten Subang atau pun Indramayu yang memiliki kawasan bebas pipa jalur minyak dan gas atau pun anjungan minyak lepas pantai. “Pokoknya yang aman di timur yang didepannya tidak ada anjungan minyak lepas pantai, dan yang bisa ada koridor 10Km bebas (dari pipa atau rig), antara Subang atau Indramayu,” tutur Kalla.

Sebelumnya, rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya merupakan strategi pemerintah untuk mengurangi beban kinerja Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. Wapres menumpang helikopter yang berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma pada sekitar pukul 08.00 WIB untuk memeriksa kawasan dari udara.

Kebutuhan investasi pembangunan Pelabuhan Cilamaya ditaksir mencapai Rp34,5 triliun yang merupakan perluasan dari pelabuhan Tanjung Priok yang telah padat dan sulit dikembangkan lagi. PT Pertamina telah menyampaikan keberatannya atas rencana pembangunan tersebut, karena terdapat sejumlah anjungan lepas pantai dan pipa di wilayah tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Efisiensi Logistik Kunci Tantangan Sektor Pangan Hadapi MEA

Jakarta, Aktual.co — Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memberikan sejumlah tantangan bagi Indonesia, salah satunya dalam sektor pangan. Seperti diketahui, Presiden Jokowi dalam Nawa Cita yang diemban, Indonesia diharapkan mencapai kedaulatan pangan dalam lima tahun ke depan.

Deputi Menko Perekonomian, Edy Putra Irawady mengatakan pemberlakuan MEA akan membuat perdagangan komoditas antarnegara Asean menjadi bebas. Demikian halnya dengan transportasi barang dan jasa, modal, serta tenaga kerja.

“Akan terjadi persaingan yang tinggi, karenanya ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan akan menjadi modalitas bangsa dalam menghadapi dinamika ekonomi global,” ujar Edy di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Kamis (2/4).

Lebih lanjut dikatakan dia, adanya pasar tunggal Asean nantinya menjadikan seluruh kegiatan perniagaan pangan antarnegara di kawasan Asean menjadi sangat longgar. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia untuk tidak hanya meningkatkan daya saing produk-produk domestik.

“Tapi diperlukan juga upaya mewujudkan sistem logistik yang efektif dan efisien, yang dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan mewujudkan kedaulatan pangan,” kata dia.

Edy juga mengatakan bahwa efisiensi logistik tersebut dapat menjadi kunci dalam mengatasi tantangan banjirnya produk impor pangan. “Kalau tidak ini bisa melemahkan suplai domestik dan memanfaatkan perluasan peluang pasar pangan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain