Jakarta, Aktual.co — Tersangka kasus dugaan korupsi payment gateway, Denny Indrayana membantah  telah mengambil hard disk (data) dalam komputer di bekas ruang kerjanya di Kementerian Hukum dan HAM. Pasalnya, penyidik Bareskrim telah menggeledah dan menyita sejumlah dokumen di Direktorat Jenderal Imigrasi, Rabu (1/4) kemarin.
“Agak terkejut juga dengan penggeledahan kemarin. Yang jelas, tidak pernah ada pengambilan hard disk,” kata Denny di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (2/4).
Bekas ruangan kerja Denny yang berada di lantai lima gedung Dirjen Imigrasi sudah digeledah oleh tim berjumlah 15 orang. Namun, Denny mengaku terakhir menyanbangi bekas kantornya itu pada serah terima jabatan Wamenkumham beberapa bulan lalu. “Saya terakhir ke sana saat sertijab,” kata Denny.
Dalam kasus ini, bekas Menteri Hukum dan HAM itu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Dirtipidkor Bareskrim Polri. Denny diduga kuat berperan besar dalam menjalankan sistem payment gateway di Kementrian Hukum dan HAM pada 2014 lalu itu.
Bekas staf khusus presiden ini juga menunjuk langsung dua vendor yakni, PT Nusa Satu Inti Artha (Doku) dan, PT Telkom Indonesia melalui anak perusahaannya PT Finnet Indonesia, untuk menangani program tersebut.
Program pembayaran paspor secara elektronik ini beroperasi sejak Juli hingga Oktober 2014. Selama program ini berjalan, ada uang sebesar Rp 32 miliar yang tidak disetor langsung ke kas negara. Uang tersebut sempat mengendap satu hari di bank penampung. Penyidik juga menemukan adanya uang sekitar Rp 605 juta yang justru masuk ke rekening kedua vendor tersebut.
Atas perbuatannya, Denny dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Bekas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana kembali memenuhi panggilan penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (Bareskrim) untuk diperiksa sebagai tersangka korupsi payment gateway.
Setibanya di Bareskrim, Denny mengaku dalam rapat pembahasan proyek payment gateway dihadiri kementerian lembaga termasuk juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Karena kami meyakini inovasi ini perlu dikoordinasikan, memang kami berkomunikasi dengan kementerian lembaga termasuk KPK, juga kementerian lain,” kata Denny di Bareskrim, Kamis (2/4).
Dia mengatakan, dalam rapat itu KPK juga memberikan dukungan termasuk memberikan masukan. “Yang lain-lain tentu dengan memberikan saran agar ada koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan memperkuat dasar hukum,” kata Denny.
Namun demikian, Denny tak menjelaskan lebih jauh. Dia berjanji usai menjalani pemeriksaan akan membeberkan perihal isi materi rapat bersama Kementerian dan KPK itu. “Soal materi nanti setelah pemeriksaan,” ujarnya.
Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan kedua setelah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Denny tiba sekitar pukul 13.15 WIB.
“Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya, mudah-mudahan ini hari Kamis, malam Jumat hari baik, mudah-mudahan keterangan yang saya berikan bisa lebih memperjelas inovasi pembayaran elektronik paspor.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III dari F-Golkar, John Kennedy Aziz menyampaikan soal kisruh internal partainya itu ke Wakapolri Komjen Badrodin Haiti dan Kabareskrim Komjen Budi Waseso saat Rapat Dengar Pendapat di DPR.
“Kami dari fraksi Golkar mengucapkan terima kasih kepada kepolisian yang telah bekerja sama dengan baik dan menjaga kondisi kondusif di DPR. Beberapa hari lalu, kita dengar ada suatu perselisihan di antara kami, sahabat-sahabat kami,” kata John di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4).
Lebih lanjut, John menyampaikan kejadian saat pembukaan paksa ruang fraksi lalu.
“Ada obeng membuka secara paksa pintu ruang Fraksi Golkar. Sehingga jadi suatu anekdot ‘bawa obeng ga?’ Tindakan itu bukan delik aduan melainkan delik umum. Permohonan kami Pak Kapolri (Wakapolri Komjen Badrodin), supaya segera ditindak,” katanya.
Setelah menyampaikan hal tersebut, John kemudian membacakan surat yang disebutnya ditulis oleh Waketum Golkar hasil Munas Bali, Aziz Syamsuddin.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham menyerahkan hasil putusan sela PTUN Jakarta kepada Ketua DPR RI, Setya Novanto yang telah menunda eksekusi putusan Menkumham tentang pengesahan Partai Golkar versi Munas Ancol.
Selain itu, Idrus juga menyampaikan kepada Ketua DPR RI bahwa tidak ada pergantian pimpinan fraksi Partai Golkar. 
“Maksud kami ingin sampaikan dua buah surat. Pertama tentang perihal putusan PTUN yang menunda pelaksanaan SK Menkumham tentang pengesahan Partai Golkar Munas Ancol,” kata Idrus, sebelum menyerahkanya kepada Novanto yang didampingi Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dan Fadli Zon.
Selanjutnya, Idrus juga membacakan surat tidak adanya pergantian pimpinan fraksi Partai Golkar.
“Juga kami sampaikan kepada pimpinan DPR RI bahwa tidak ada pergantian dan perubahan susunan pimpinan Fraksi Partai Golkar. Ketuanya adalah Ade Komaruddin, Sekretarisnya adalah Bambang Soesatyo dan Bendahara Fraksi adalah Robert Kardinal. Selanjutnya, surat yang menerangkan tidak ada pergantian pimpinan fraksi diserahkan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar, Ade Komaruddin.”
Hadir dalam penyerahan itu adalah Ketua BURT, Roem Kono, Bendahara Fraksi Golkar, Robert Kardinal, Anton Sihombing, Ahmadi Noor Supit.

Artikel ini ditulis oleh: